Masih Banyak PR untuk Menteri Pendidikan Baru

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti diharapkan mampu mengatasi sejumlah persoalan pendidikan yang belum terselesaikan. Persoalan itu mulai dari biaya pendidikan kian mahal, darurat kekerasan di sekolah, hingga skor Programme for International Student Assessment (PISA) yang semakin menurun.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan, biaya pendidikan mahal telah mengakibatkan 4,2 juta anak Indonesia belum bisa mengeyam pendidikan. Tren kekerasan di sekolah juga naik, hingga Oktober 2024 ada 293 kasus yang dicatat JPPI. Adapun skor PISA semakin merosot dari 397 pada 2015 menjadi 359 di tahun 2022. Matematika turun dari 386 menjadi 366 pada periode yang sama, sedangkan sains turun dari 403 menjadi 383.

”Jangankan bersaing di dunia, di level ASEAN saja, Indonesia termasuk (dalam) tiga negara dengan skor PISA terburuk,” kata Ubaid di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Pengelolaan pendidikan di Indonesia masih jadi ”lahan basah” tindak pidana korupsi.

Menurut Ubaid, untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar ini perlu juga dibarengi dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Sementara anggaran pendidikan Rp 111 triliun pada 2023 tidak terserap dengan baik. 

Ubaid juga menekankan bahwa jenjang pendidikan yang masuk dalam program wajib belajar seharusnya dibiayai penuh pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. JPPI menaksir, pemerintah hanya perlu menambah Rp 100 triliun untuk bisa membiayai wajar 12 tahun dengan tanpa dipungut biaya.

”Dalam struktur anggaran yang sekarang, ini bisa dilakukan dengan realokasi dari anggaran kementerian dan lembaga lain yang tidak terkait langsung dengan pendidikan,” tuturnya.

Selain itu, pendidikan karakter di sekolah juga masih jalan ditempat, dalam 10 tahun terakhir. Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 menunjukkan, indeks integritas pendidikan nasional masih berada di level rendah. Skor indeks integritas pendidikan mencapai 73,70. Nilai ini menunjukkan indeks integritas pendidikan masih berada di level 2 dari skala tertinggi level 5.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, menambahkan, masih ada pembiaran terhadap praktik pungutan liar dan korupsi di sekolah. Data ICW mengungkapkan, ada 424 kasus korupsi sejak tahun 2015-2023 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 916,67 miliar, kebanyakan terkait kasus pengadaan barang dan jasa di sekolah. 

Selain itu, data SPI Pendidikan 2023 juga menunjukkan, 25 persen warga sekolah menyatakan tahu calon peserta didik diterima karena memberi imbalan kepada pihak sekolah. Selama PPDB, praktik pungutan liar (pungli) masih terjadi di lebih dari 44,86 persen sekolah.

”Ini ironis, pengelolaan pendidikan di Indonesia jadi lahan basah tindak pidana korupsi, bahkan tak jarang dilakukann secara berjamaah alias persekongkolan,” kata Almas.

Ditemui terpisah saat berkenalan ke Kantor Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (23/10), Menteri Abdul Mu’ti mengungkapkan, dirinya masih mempelajari sejumlah persoalan yang belum terselesaikan tersebut. Sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari guru, pengelola satuan pendidikan, hingga media, diminta untuk memberi masukan.

Presiden Prabowo Subianto, kata Mu’ti, juga menekankan kepadanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya terkait kemampuan literasi dan numerasi yang tertinggal karena berbagai faktor, termasuk masalah ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19.

Pemerintahan yang baru juga diminta membuat ”Blue Print Tata Kelola Guru”.  Ada lima isu utama dalam tata kelola guru, yakni peningkatan kompetensi guru dengan pola pelatihan yang berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna, termasuk mengakselerasi, mempermudah guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan, untuk menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi.

”Kan, beliau sangat konsen dengan sains dan teknologi sebagai bagian dari program prioritas, juga peningkatan skor PISA, kemudian STEM yang juga fondasinya tanpa mengecilkan bidang studi yang lain, adalah matematika. Itu sangat terkait dengan kompetensi pendidikan matematika, ” kata Mu’ti.

Untuk memperkuat visi dan misi pemerintahan baru tersebut, Mu’ti bersama semua anggota Kabinet Merah Putih akan mengikuti pembekalan selama tiga hari di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, mulai besok.