Masih Terjebak, Diplomasi Dikerahkan demi Membebaskan Kapal Tanker Indonesia

Catatan: tulisan ini telah diperbaharui dengan penambahan data dan penjelasan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan PT Pertamina International Shipping (PIS) tengah berdiplomasi dengan Pemerintah Iran terkait tertahannya kapal tanker Indonesia di Teluk Arab/Teluk Persia. Teluk tersebut terhubung dengan Selat Hormuz yang berperan sebagai jalur perdagangan energi global yang terganggu imbas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Penjabat Sementara Corporate Secretary PIS Vega Pita mengatakan, pembahasan teknis agar Kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintas Selat Hormuz masih terus dibahas. Namun, ia belum dapat memastikan kapan target dapat melewati selat tersebut.

”Masih belum dapat dipastikan. Kami upayakan sebaik-baiknya. Fokus perusahaan adalah menjaga keamanan dan keselamatan kru, kapal, dan muatan. Seluruh upaya diplomasi dan koordinasi dengan otoritas terkait dipimpin Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI),” tutur Vega saat dihubungi di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Dalam keterangan pers, Sabtu (28/3/2026), PIS telah berkoordinasi intensif dengan pihak Kemlu yang secara aktif menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait sejak kedua kapal tertahan. Hingga kini, upaya diplomasi masih terus berjalan.

Secara terpisah, Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang mengemukakan, Kemlu dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Tehran, Iran, telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Hasilnya, terdapat pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan pelintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz.

”Diperlukan kesiapan teknis oleh pihak Pertamina, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal, sebelum ditindaklanjutinya tanggapan positif dari Pemerintah Iran tersebut,” kata Yvonne secara tertulis pada Sabtu.

Kemlu dan KBRI Tehran akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait guna memastikan keamanan pelintasan kapal Pertamina di Selat Hormuz.

Hal senada diutarakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman. Pihaknya bersama Kemlu sedang mengoptimalkan jalur diplomatik.

”Kita tentu berharap seperti negara-negara lain yang juga sudah mendapatkan hal yang sama (jaminan keamanan) melalui jalur diplomatik,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai target waktu, Laode menyatakan, pihaknya terus memantau dinamika upaya yang tengah berjalan. Harapannya, tentu lebih cepat kepastian yang didapat akan lebih baik. Kementerian ESDM juga berkomunikasi intens dengan Kedutaan Iran di Indonesia.

Terkait stok bahan bakar minyak (BBM), berbagai alternatif telah disiapkan sejak awal perang. Seluruh stok dinyatakan aman.

”Stok sangat baik, aman semua, baik untuk crude (minyak mentah), produk BBM, maupun LPG. Kita tidak bergantung pada kapal yang sedang mengalami kendala tersebut,” kata Laode.

Dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber energi dengan membuka opsi pasokan minyak mentah dan BBM dari kawasan di luar Timur Tengah. Langkah ini diambil demi menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri.

Sepanjang 2025, Pertamina telah mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah. Sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel di antaranya bersumber dari Arab Saudi. Selebihnya, pasokan minyak mentah Indonesia berasal dari berbagai sumber, antara lain Afrika, Amerika Latin, AS, dan Malaysia.

Indonesia juga memiliki kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk pasokan produk BBM.

Sikap AS mulai melunak setelah tidak mendapat dukungan negara sekutu dalam Kelompok 7 atau G7 terkait perang melawan Iran. Operasi militernya diperkirakan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan, lebih singkat dari pernyataan sebelumnya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan para menteri luar negara negara G7 di Perancis, Jumat (27/3/2026), mengemukakan, pihaknya berharap mampu menuntaskan operasi militer ini lebih cepat dari rencana sebelumnya.

Ia menyebut, perang di Iran dapat berakhir tanpa mengerahkan pasukan darat. Sebelumnya, AS mempertimbangkan dan menyiapkan pengiriman ribuan personel pasukan darat ke Iran.

Salah satu yang dibahas mengenai pembatasan lalu lintas di Selat Hormuz. Sejumlah negara menolak permintaan Presiden AS Donald Trump untuk mengirimkan kapal perangnya ke selat tersebut. Sebab, mereka tidak ingin terlibat langsung dalam perang melawan Iran.

Iran sejauh ini mulai mengizinkan tanker dari beberapa negara melewati Selat Hormuz. Blokade telah dibuka, kecuali bagi kapal AS, Israel, dan sekutunya.

Rubio berpendapat, AS dan sekutunya akan mendapat berbagai tantangan untuk membuka Selat Hormuz. Kemungkinan, Iran akan menetapkan tarif pada jalur vital energi global yang dilewati 20 persen minyak dunia setiap harinya. Hal itu berisiko merusak ekonomi secara signifikan bagi banyak negara (Kompas.id, 28/3/2026).

Guru Besar Logistik Maritim Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Sepuluh Nopember Surabaya Saut Gurning, menjelaskan, sedikitnya ada 21 serangan terkonfirmasi terhadap kapal-kapal dagang hingga 12 Maret 2026.

Akibatnya, terjadi kerusakan pada 12 kapal global dan menewaskan 12 pelaut. Hal ini mendongkrak kargo (freight) angkutan tanker hingga sekitar 100 persen, begitu pula premi angkutan kargo minyak dan gas (migas) satu perjalanan naik hingga 10 kali lipat.

Ada sekitar 1.200 unit kapal komersial berbagai bendera tertahan. Dari jumlah itu, terdapat 211 unit tanker minyak mentah (crude oil tankers), 267 unit tanker produk minyak bumi, dan 315 unit pengangkut produk kimia atau minyak. Sekitar 190 juta barel migas tertahan dan sekitar 20.000 orang awak kapal mengalami ketidakpastian suplai logistik.

“Kondisi ini menyebabkan kelumpuhan lalu lintas maritim di salah satu jalur energi paling vital di dunia. Menurut saya di mana volume transit melalui selat tersebut dilaporkan anjlok lebih dari 90 persen dibandingkan kondisi normal,” tutur Saut.

Kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro yang terjebak di wilayah Teluk menjadi representasi fisik dan kerentanan Indonesia terhadap guncangan geopolitik di Timur Tengah. Ketidakhadiran jalur alternatif yang layak di kawasan tersebut mengakibatkan kedua kapal ini tidak memiliki opsi, selain menunggu hasil negosiasi diplomatik yang rumit.

Saut menilai, upaya pembebasan kedua kapal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang merujuk aturan diplomasi maritim internasional. Opsi prioritas menjadi krusial karena di wilayah yang sama, banyak kapal tanker negara lain juga mengalami serangan fisik berupa drone serta ranjau laut. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga komunikasi dengan pihak Iran menentukan nasib kedua kapal Indonesia yang terjebak.

Meski demikian, kecepatan eksekusi dan kelemahan struktural dalam koordinasi diplomasi perlu diakselerasi. Indonesia masih tertinggal dibandingkan Pakistan, Malaysia, dan Thailand walau menerima sinyal lampu “hijau” otoritas Iran. Mereka sudah berhasil mengawal kapal keluar dari Selat Hormuz.

Indonesia masih bergantung pada jalur birokrasi kementerian. Berbeda dengan Pakistan dan Malaysia yang menggunakan pendekatan “diplomasi kilat” melalui komunikasi langsung antarpemimpin negara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, misalnya, berkomunikasi intensif pada pemimpin Turki dan Mesir, tidak hanya iran. Hal ini dilakukan demi membangun tekanan diplomatik kolektif.

“Menurut saya, kita masih melihat tertahannya dua kapal kita belum menjadi point of urgency. Sementara negara lain menempatkan kondisi ini sebagai hal penting,” ujar Saut.