Masihkah AS Menjadi Poros Dunia?

Presiden Rusia Vladimir Putin tersenyum lebar saat menutup Konferensi Tingkat Tinggi BRICS, 24 Oktober 2024, di Kazan, Rusia. Pada saat Amerika Serikat masih menanti pelaksanaan dan hasil pemilihan presiden pekan depan, dia merangkul para pemimpin negara dan utusannya yang mencakup hampir separuh populasi global.

Selama tiga hari, selain menjamu para pemimpin negara anggota BRICS, Putin menemui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Turki, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS. Puluhan negara melakukan hal serupa. Indonesia pun telah mendaftar secara resmi.

Bagi Putin, kedatangan lebih dari 30 pemimpin negara ke Kazan adalah kemenangan diplomatik. KTT BRICS itu diklaim sebagai acara terbesar yang digelar di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Hal itu memperlihatkan Putin dan Rusia masih sanggup melawan narasi isolasi AS dan sekutunya di Barat dalam ekonomi maupun politik global.

”Kami menginginkan peran BRICS di dalam percaturan global diperkuat, terutama untuk mencari jalan keluar masalah yang dihadapi negara-negara di tingkat regional dan internasional,” kata Putin.

Berbagai agenda dalam KTT, menurut Mo Ibrahim, pengusaha asal Sudan-Inggris, menggarisbawahi ketidakpuasan atas sistem yang dianggap kurang melayani sebagian besar dunia. Negara-negara non-Barat, termasuk negara-negara miskin dan berkembang, kurang terwakili dalam pengambilan keputusan di berbagai organisasi kerja sama global yang dibentuk berdasarkan sistem Barat.

”Orang-orang melihat lembaga yang tidak benar-benar representatif atau demokratis—infrastruktur yang didirikan pada 1945 atau setelah Perang Dunia—dan tidak ada yang berubah,” katanya.

Alicia Garcia Herero, peneliti senior lembaga ekonomi Bruegel di Brussels, Belgia, mengatakan, kehadiran banyak pemimpin negara di Kazan dan antrean panjang untuk bergabung dengan BRICS tidak disadari Barat, dalam hal ini AS, sebagai penurunan pengaruh mereka. ”Semua itu menandakan Barat sedang kehilangan kekuasaan,” katanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, AS secara kasatmata mengalami kemerosotan pengaruh yang cukup besar. Pilihan kebijakan Donald Trump saat memimpin AS pada periode 2017-2021 dipandang sebagai awal mula penurunan pengaruh itu. Ia memilih fokus di dalam negeri dan terkesan menarik diri dari berbagai pelantar kerja sama global.

Situasi itu berlanjut ketika pandemi Covid-19 yang mendera dunia. Meski sejumlah ilmuwan AS dan Inggris berhasil menemukan vaksin Covid-19, mereka lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan vaksin untuk warganya. Warga negara lain adalah warga negara kelas dua, bahkan kelas tiga, yang mengantre untuk mendapatkan vaksin.

Sebaliknya China, meski warganya juga membutuhkan vaksin, pemerintahan Presiden Xi Jinping bersedia membagi vaksin yang telah dibuatnya ke seluruh dunia. Walau tingkat efektivitas vaksinnya rendah, kemauan China untuk berbagi menjadi nilai plus di tengah situasi global yang panik.

Tak hanya itu, keluarnya pasukan koalisi pimpinan AS dari Afghanistan setelah hampir dua dekade bertempur menghadapi Taliban dipandang sebagai indikator melemahnya kemampuan AS.

Li Minqi, profesor ekonomi politik Universitas Utah, AS, mengatakan, beberapa indikator itu adalah kegagalan besar sebuah kekuatan hegemonik yang lebih dari delapan dekade mengarahkan tata kelola politik dan ekonomi global. Dia bahkan menyebut beberapa indikator tersebut sebagai bukti definitif kemunduran hegemonik AS memasuki fase terakhir, yakni fase keruntuhan.

Francis Fukuyama, ilmuwan politik besar AS yang dikenal dengan buku The End of History and The Last Man, mengatakan, periode puncak hegemonik AS berlangsung kurang dari 20 tahun, dimulai dari runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 yang menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur hingga krisis keuangan global tahun 2007-2009. Pada periode itulah AS sangat dominan dalam banyak bidang, mulai dari politik global, militer, ekonomi hingga budaya (The Economist, 8 November 2021).

Di berbagai kawasan, keberadaan AS juga saat ini mendapat tantangan dari Rusia dan China, yang secara ideologi berbeda dengannya. Rusia menantang hegemoni AS di Eropa, yang sempat lepas dari genggaman mereka seusai Perang Dingin. Adapun China menjadi penantang pengaruh AS di Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Pasifik selatan. Tak hanya pengaruh politik, tetapi juga ekonomi dan militer.

Yang paling jelas dari segi ekonomi adalah menguatnya wacana dedolarisasi. KTT BRICS di Kazan menunjukkan ambisi untuk segera meninggalkan mata uang dollar AS dalam kegiatan perekonomian anggotanya. Banyak negara mendukung gagasan pembentukan sistem pengolah transaksi selain SWIFT dan tidak menggunakan dollar AS.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyambut setiap upaya mengintegrasikan keuangan anggota BRICS. Sementara Presiden Xi mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dan keuangan sesama anggota BRICS.

Tren meninggalkan dollar AS sebagai sarana transaksi juga meluas ke Asia Tenggara. Keputusan ASEAN mirip dengan sejumlah negara di beberapa kawasan lain yang memprioritaskan penggunaan mata uang internal untuk transaksi bilateral.

Artikel Kompas.id edisi 23 Mei 2023 menyebutkan, keunggulan yang tersisa dari AS atas para pesaingnya hanyalah pada industri semikonduktor (cip). Apabila diperluas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan ukuran Nobel ilmiah, AS masih lebih unggul dari China. Lima tahun terakhir, ilmuwan-ilmuwan AS memenangi lebih bayak hadiah Nobel ilmu pengetahuan daripada gabungan seluruh dunia.

Namun, itu mungkin tak bertahan lama. Ini terkait dengan besaran dana untuk program penelitian dan pengembangan China yang telah mendekati AS. Diperkirakan, China akan menyamai AS dalam pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan tahun 2030. Sementara untuk semikonduktor, mungkin dalam lima tahun ke depan, teknologi China bisa menyamai AS atau bahkan menyalipnya.

Analis ekonomi politik, John Rapley yang juga salah satu penulis buku The Lives of Empire (Penguin, 2020) mengatakan, situasi yang dialami AS mengikuti jejak yang pernah dialami oleh semua hegemon, termasuk kekaisaran. Mereka ”ditakdirkan” mengalami kemunduran. Rapley menilai, AS tidak akan pernah menikmati tingkat dominasi ekonomi dan politik lagi.

Meski begitu, dengan pengambilan kebijakan yang tepat, dia meyakini AS akan tetap menjadi negara yang kuat dan dihormati. Editorial The Nature, penerbitan terkemuka AS pada 28 Oktober 2024, menyodorkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi panduan bagi pemilih AS untuk mendorong pemimpin dan kebijakannya kembali ke jalan yang benar.

Nature menyebutkan, AS membutuhkan pemimpin yang bisa memahami tanggung jawab yang menyertai kekuasaan, terlebih lagi menghormati konsensus saat berkuasa. Ini penting jika AS ingin mencari solusi atas tantangan manusia ke depan, di antaranya krisis iklim, ketimpangan, hingga penguatan kohesi sosial di dalam dan luar negeri.

Kandidat presiden AS dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, dalam pandangan Nature, akan berjalan pada koridor tersebut. Hal yang telah dikerjakan pemerintahannya salah satunya adalah menginvestasikan lebih dari 1 triliun dollar AS untuk pengembangan teknologi iklim dan energi bersih selama satu dekade.

Sebaliknya, capres dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, memiliki pandangan dan kebijakan yang kontras dengan agenda-agenda internasional dan dalam negeri. Dia menyangkal ilmu iklim (perubahan iklim), berbohong tentang respons pemerintah federal terhadap prakiraan badai, dan meminta para ilmuwan untuk menyelidiki apakah disinfektan dapat digunakan untuk mengobati orang dengan Covid-19.

Trump juga membuat AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di tengah pandemi, menarik AS dari perjanjian iklim Paris, dan keluar dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau perjanjian nuklir Iran. ”Kepresidenan Trump yang kedua akan memiliki efek yang lebih tidak stabil secara global, memberikan lampu hijau kepada lebih banyak pemimpin seperti dia,” tulis Nature.

Joseph S Nye Jr, anggota Dewan Direktur Dewan Atlantik, meyakini, AS bisa kembali bangkit dari keterpurukannya saat ini. Dalam catatannya, ada sejumlah keuntungan yang dimiliki AS, yakni kepemilikan sumber energi yang besar, perbatasan dengan negara tetangga yang cenderung stabil, keuntungan demografis, hingga posisi terdepan dalam pengembangan teknologi.

Yang harus dihindari AS, tulis Nye, adalah membuang kartu keunggulan tersebut, termasuk aliansi atau kerja kolaboratif dan menarik diri dari lembaga-lembaga internasional.

Rapley mengungkapkan hal senada. ”Dunia telah berubah dan AS tidak akan mendominasi planet ini seperti dulu. Namun, kemungkinan membangun dunia baru melalui kerja sama, berkoalisi dengan negara-negara yang sepemikiran, adalah kemewahan yang tidak pernah dimiliki Roma. Amerika harus memanfaatkan kesempatan itu,” katanya. (REUTERS)