Massa Buruh Bersiap Unjuk Rasa di DPR, Enam Tuntutan Bakal Diajukan

Aparat keamanan sudah siaga untuk mengamankan unjuk rasa dari kalangan buruh dan masyarakat sipil di Gedung DPR, Jakarta. Arus lalu lintas masih lancar.

28 Agt 2025 10:38 WIB · Politik & Hukum

Oleh Hidayat Salam

JAKARTA, KOMPAS — Massa pengunjuk rasa mulai berdatangan dan berkumpul di depan Gedung DPR, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Meski demikian, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi masih terpantau lancar. 

Pantauan Kompas di lokasi sekitar pukul 09.53 WIB, para peserta unjuk rasa terus berdatangan, baik menggunakan kendaraan bermotor maupun mobil. Mereka mengenakan seragam didominaai berwarna hitam merah dan biru. 

Terdapat pula bendera Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dibawa pengunjuk rasa. Mobil komando orasi juga tampak tiba di depan lokasi unjuk rasa. Namun, belum terdengar orasi yang disampaikan para unjuk rasa. Sebagian peserta unjuk rasa masih menunggu dan berteduh di bawah pohon. Menurut rencana, unjuk rasa dari serikat pekerja itu tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga daerah-daerah lain. 

Massa unjuk rasa mulai memadati kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Meski massa sudah mulai berdatangan, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terpantau lancar. Mobil dan motor masih dapat melintasi ruas jalan di depan Gedung DPR tersebut. Begitu pula moda transportasi publik Transjakarta yang dapat melewati Gedung DPR. Belum tampak penutupan jalan di sekitar depan Gedung DPR. 

Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, demonstrasi kali ini akan diikuti berbagai pihak dari kalangan buruh dan masyarakat sipil. Setidaknya terdapat 64 serikat buruh tingkat nasional dan 9 organisasi kemasyarakatan siap turun ke jalan untuk berdemo di sejumlah lokasi. Aksi di Jakarta diperkirakan akan diikuti 5.000-10.000 peserta unjuk rasa.

Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di sejumlah provinsi dan kota industri besar, antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), Bandar Lampung (Lampung), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan daerah lain. 

Massa buruh mulai berdatangan di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/8/2025).

Enam tuntutan

Dalam unjuk rasa itu, mereka akan menyuarakan setidaknya enam tuntutan. Beberapa di antaranya terkait kesejahteraan buruh, seperti penghapusan tenaga alih daya, stop pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kenaikan upah minimum 8,5-10 persen pada 2026.

Buruh juga akan membawa isu politik sebagai tuntutan. Pengunjuk rasa akan mendesak DPR dan pemerintah segera merevisi UU Pemilu serta membahas RUU Perampasan Aset. Alasannya, pembentukan kedua regulasi itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan publik secara luas.

Untuk mengamankan unjuk rasa hari ini, sebanyak 4.531 personel gabungan Polri dan TNI akan disiagakan menjaga demo buruh di depan Gedung DPR. Kepolisian juga menyiapkan langkah-langkah rekayasa lalu lintas untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan meskipun ada demonstrasi.

”Antisipasi juga disiapkan apabila ada massa yang masuk ke ruas Tol Dalam Kota. Polisi akan segera mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak di tengah kerumunan,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi. 

Perseonel polisi berjalan meninggalkan area Lapangan Monas, Jakarta, usai mengikuti Apel Siaga Anti Premanisme di Wilayah hukum Polda Metro Jaya, Jumat (9/5/2025). Pasukan gabungan yang terdiri dari 663 anggota Polri, 306 personel TNI (Angkatan Darat, Laut, dan Udara), serta 30 petugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti Apel Siaga Anti Premanisme di Wilayah hukum Polda Metro Jaya. Operasi ini menargetkan semua bentuk aksi premanisme yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Para pelaku aksi premanisme akan dikenakan hukum secara tegas. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan juga untuk mendukung iklim investasi yang stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tertuang dalam Laporan Statistik Kriminal 2024 menunjukkan, jumlah kejahatan (crime total) meningkat cukup drastis. Pada 2023, ada 584.991 kejadian kejahatan. Angka ini meningkat dari 2022, yakni dengan 372.965 kejadian. Operasi ini akan berlangsung selama 15 hari mulai dari 9 hingga 23 Mei 2025.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN (FAK)
09-05-2025

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh elemen bangsa untuk menjaga suasana tetap kondusif. Pemerintah tidak pernah melarang penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa, tetapi masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi dengan kabar bohong yang beredar.

Permintaan Presiden itu disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto seusai mengikuti rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurut Aries, pemerintah mengimbau seluruh masyarakat, terutama pelajar, supaya tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. ”Apalagi, sekarang ini ada artificial intelligence (kecerdasan buatan). Jadi, harus menyaring berita itu, ya,” tuturnya. 

Ilustrasi ragam media sosial

Menurut dia, kewaspadaan pada berita-berita yang tak jelas pembuatnya itu penting karena tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin Indonesia selalu dalam kondisi kacau. Tujuannya adalah mencegah Indonesia, yang kini tengah getol membangun, menjadi negara maju.

”Oleh karena itu, sekali lagi, adik-adik jangan mudah terprovokasi dengan berita hoaks. Harus benar-benar tajam, harus dilihat asal beritanya. Jangan mudah untuk melakukan kekerasan, ya,” tuturnya.

Aries juga menekankan bahwa pemerintah sudah berada di jalur yang benar dalam pembangunan. Program-program yang disiapkan pun berjalan dengan baik serta sampai ke masyarakat.

”Marilah kita junjung rasa persatuan karena Indonesia akan maju dengan satu kunci, yaitu bersatu,” kata Aries.


Kerabat Kerja

Penulis:

Hidayat Salam
 | 

Editor:

A. Ponco Anggoro
 | 

Penyelaras Bahasa:

Galih Rudanto