MBG, Menembus Keterbatasan di Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming meluncurkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sejak 6 Januari 2025. Program ini menjadi salah satu dari program dengan hasil terbaik cepat (quick wins) pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemenuhan gizi nasional melalui MBG menjadi tujuan pembangunan sumber daya manusia berkualitas.

Hingga 20 Oktober 2025, MBG telah menjangkau 36.773.520 anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita sebagai penerima manfaat. Program dilaksanakan bertahap hingga menyasar seluruh wilayah Nusantara, termasuk daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan membangun 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi  (SPPG) di daerah 3T bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri. SPPG merupakan unit satuan yang bertugas menyediakan asupan makanan bergizi untuk MBG.

Kehadiran program MBG di daerah 3T tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan pemenuhan gizi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia 2024, meski secara nasional angka tengkes (stunting) telah menurun, 11 provinsi justru menunjukkan peningkatan, di antaranya Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat.

Adapun tiga provinsi yang masih memiliki prevalensi tengkes tertinggi di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua Barat Daya. Di NTT, angka tengkes masih mencapai 37 persen, diikuti Sulawesi Barat sebesar 35,4 persen dan Papua Barat Daya yang memiliki prevalensi 30,5 persen.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah melaksanakan program MBG di daerah 3T. Tujuannya, agar anak-anak sebagai generasi penerus dapat merasakan makanan bergizi. Saat ini, Indonesia masih memiliki 63 daerah tertinggal. Penetapan wilayah daerah 3T diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Pemerintah, melalui BGN, memiliki modal awal melaksanakan MBG di daerah 3T. Hingga 8 September 2025, MBG telah menjangkau 509 kabupaten di 38 provinsi. Jangkauan ini menggambarkan bahwa program MBG telah masuk hingga pelosok-pelosok Indonesia.

Di Kepulauan Seribu, Daerah Khusus Jakarta, misalnya, MBG telah menjangkau 1.860 siswa di Pulau Kelapa sejak September 2025. Pelaksanaan MBG juga menjangkau Kepulauan Sula, Maluku Utara, dengan melibatkan Kodim 1510/Sula. Pembangunan dapur sehat hingga distribusi makanan dilakukan bahu-membahu antara TNI dan pemerintah daerah. Melalui sinergi ini, makanan bergizi dapat terdistribusi secara optimal hingga ke pelosok desa.

Tantangan yang tak mudah juga dihadapi MBG di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Distribusi makanan dilakukan hingga ke tingkat distrik oleh Satgas Yonif 733/Masariku. Distribusi makanan dapat lebih optimal karena anggota TNI telah menguasai lapangan.

Sementara di Maluku Barat Daya, Maluku, MBG menghadapi tantangan distribusi antarpulau. Sebagai daerah kepulauan, Maluku Barat Daya membutuhkan makanan bergizi mengingat tingginya angka tengkes.

Meski penuh tantangan, pelaksanaan MBG tetap diupayakan dengan beragam strategi. Dalam hal distribusi makanan di daerah pedalaman,  MBG banyak dibantu aparat TNI dan sukarelawan. Sementara untuk ketersediaan bahan baku, pemanfaatan pangan lokal dilakukan untuk mendukung  MBG.

Hasil pemetaan awal yang dilakukan Badan Pangan Nasional merekomendasikan, percepatan program MBG di Kabupaten Morotai, Maluku Utara, misalnya, dapat memanfaatkan surplus ikan sebagai sumber protein guna mendukung tumbuh kembang anak. Selain ikan, hasil pertanian lokal juga dapat digunakan sebagai sumber gizi makanan anak.

Strategi khusus ini menjadi mitigasi dasar percepatan program MBG di daerah 3T yang memiliki karakteristik tersendiri. Pematangan strategi ini harus dilakukan untuk menembus daerah 3T, termasuk menjangkau lima daerah yang belum tersentuh program MBG, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Sumba Tengah (NTT), Maybrat dan Tambraw (Papua Barat Daya), serta Mahakam Ulu (Kalimantan Timur).

Namun, tak hanya itu, tantangan lain dalam distribusi MBG di daerah 3T adalah aspek kualitas dan daya tahan makanan. Jauhnya jarak distribusi bisa memunculkan potensi kasus keracunan makanan.

BGN mencatat, sedikitnya terjadi 70 kasus keracunan dengan jumlah korban mencapai 5.914 orang hingga September 2025. Kasus antara lain tersebar di wilayah Sumatera (1.307 korban) serta wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara (997 korban).

Untuk mencegah insiden tersebut, pengawasan kualitas makanan menjadi faktor penting program MBG. Manajemen dapur SPPG dapat menjadi awal mitigasi keamanan pangan MBG. Merujuk data Indonesia Food Security Review dari laman kantor berita Antara, Jumat (17/10/2025), terdapat 411 kabupaten/kota yang berhasil melaksanakan MBG tanpa insiden keracunan.

Salah satu contoh dapur SPPG yang mampu menjaga keamanan makanan ialah yang dikelola Polri. Dapur itu mempunyai alat rapid test untuk menguji makanan matang.

Di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, pengawasan langsung dilakukan oleh kepala daerah dengan melibatkan aparat kepolisian. Sementara di Boven Digoel, Papua Selatan, pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak kepolisian dan dinas kesehatan. 

Selain pengawasan berlapis, dapur MBG juga harus memenuhi sertifikasi terkait kebersihan dan sanitasi,  keamanan pangan, serta sertifikasi halal. Presiden Prabowo telah memerintahkan agar setiap SPPG memiliki alat rapid test untuk memastikan makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai dengan standar kesehatan.

Langkah terpadu ini menjadi wujud komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan asupan gizi yang baik untuk mewujudkan generasi emas, termasuk kepada mereka yang bermukim di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. (LITBANG KOMPAS)