MBG dan Ekonomi Dapur

Program Makan Bergizi Gratis sering disebut bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi juga disebut sebagai mesin ekonomi yang akan menggerakkan investasi dan ekonomi nasional.

Dalam konteks tersebut, setiap piring makanan anak sekolah digambarkan sebagai bagian dari sebuah ekosistem ekonomi yang menghubungkan petani, pedagang, logistik, dan pelaku usaha besar. Narasi ini seperti mengamplifikasi klaim Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan bahwa program MBG tidak hanya memberi makan anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

Saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026), Prabowo bahkan menegaskan bahwa ribuan dapur MBG akan membuka jutaan peluang kerja, menjadi mesin distribusi kesejahteraan baru bagi masyarakat bawah. Bahkan, MBG diklaim bisa menurunkan rasio gini.

Namun, optimisme tersebut terlalu menyederhanakan, bahkan bisa salah dalam memahami hubungan antara angka statistik dan realitas sosial. Penciptaan pekerjaan sering dipresentasikan sebagai bukti otomatis bahwa manfaat ekonomi tersebar luas. Padahal, dalam ekonomi politik, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya berapa banyak pekerjaan tercipta, melainkan siapa yang menguasai aset, kontrak, dan keuntungan terbesar dari sistem tersebut.

Tanpa menjawab pertanyaan itu, klaim bahwa MBG mengurangi kesenjangan ekonomi berisiko menjadi kesimpulan yang terlalu cepat, atau bahkan sekadar pembenaran bagi sebuah asumsi yang sejak awal belum diuji secara serius.

Ketua Kadin Anindya Bakrie menekankan bahwa anggota Kadin telah membangun ratusan dapur MBG dengan investasi sekitar Rp 1,5 miliar per dapur. Ia mempromosikan gagasan ”MBG-nomics”, sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana program makan sekolah dapat menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, dan memperkuat ekonomi lokal.

Klaim ini tidak sepenuhnya salah. Memang ada pekerja dapur, pengantar makanan, dan pekerja logistik yang terlibat. Akan tetapi, klaim tersebut juga berpotensi menyesatkan jika tidak disertai pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang sebenarnya memperoleh keuntungan terbesar dari program ini? Berapa biaya tersembunyi dari program ini?

Dalam banyak proyek besar, selalu ada perbedaan antara mereka yang bekerja dan mereka yang memperoleh keuntungan. Pekerja dapur mungkin memperoleh upah harian. Namun, keuntungan terbesar biasanya berada pada pihak yang menguasai aset utama: kontrak dapur, pengadaan bahan pangan, serta jaringan distribusi.

Dengan kata lain, program ini memang menciptakan pekerjaan. Namun, itu tidak otomatis berarti manfaat ekonominya merata.

Di sinilah kritik terhadap konsep MBG-nomics menjadi relevan. Ketika pemimpin organisasi pengusaha mempromosikan sebuah program yang juga membuka pasar baru bagi pelaku usaha besar, publik berhak mempertanyakan konflik kepentingan.

Kadin adalah organisasi yang mewakili kepentingan bisnis nasional. Ketika organisasi tersebut menjadi salah satu aktor yang membangun atau mengelola dapur MBG, opini yang mempromosikan manfaat ekonomi program ini sulit dipisahkan dari potensi kepentingan bisnis anggotanya.

Narasi MBG-nomics berisiko berubah dari analisis ekonomi menjadi legitimasi bagi perluasan pasar baru bagi jaringan bisnis tertentu.

Program makan di sekolah sebenarnya bukan hal baru. Banyak negara telah menjalankannya dengan hasil yang cukup positif. Di Jepang, makan siang sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan yang telah berjalan puluhan tahun. Makanan biasanya dimasak di dapur sekolah atau dapur kota kecil yang dekat dengan sekolah. Guru dan siswa bahkan ikut membagikan makanan sebagai bagian dari pendidikan gizi.

Di Brasil, program makan sekolah nasional dirancang untuk mendukung petani kecil. Melalui kebijakan Programa Nacional de Alimentação Escolar, minimal 30 persen anggaran pangan sekolah harus dibelanjakan langsung dari petani kecil lokal. Kebijakan ini membuat program makan sekolah bukan hanya meningkatkan gizi anak, melainkan juga menjadi pasar stabil bagi pertanian keluarga.

Namun, desain MBG di Indonesia justru berbeda. Alih-alih memanfaatkan dapur sekolah atau dapur komunitas kecil, banyak dapur MBG dirancang sebagai fasilitas produksi makanan berskala besar yang melayani ribuan porsi per hari.

Model ini menciptakan beberapa konsekuensi penting. Pertama, investasi awal yang besar membuat peluang bisnis lebih mudah diakses oleh kelompok bermodal kuat. Kedua, rantai pasok pangan cenderung dikuasai oleh distributor besar, bukan petani lokal.

Ketiga, distribusi makanan dalam skala besar meningkatkan risiko masalah logistik dan keamanan pangan. Keempat, kebutuhan makanan dalam skala besar akan membuka peluang masuknya pangan industri dan ultraolahan, bukan makanan segar lokal yang kemampuan produksinya lebih kecil.

Dengan kata lain, desain kebijakan menghasilkan struktur ekonomi elite dan juga penerima manfaat terbesar juga dari kalangan elite. Ini jelas berbeda dibandingkan dengan Brasil, misalnya.

Jika pola ini benar terjadi, dapur MBG bukan sekadar fasilitas pelayanan gizi. Ia juga berpotensi menjadi infrastruktur politik.

Kekhawatiran bahwa program ini menjadi arena ekonomi politik semakin kuat setelah munculnya sejumlah temuan penelitian. Kajian oleh Indonesia Corruption Watch menunjukkan indikasi bahwa pengelolaan sejumlah dapur MBG memiliki hubungan dengan jaringan politik, relawan kampanye, ataupun kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

Pola ini sering disebut sebagai politik patronase, yakni distribusi sumber daya negara kepada jaringan tertentu untuk memperkuat dukungan politik. Jika pola ini benar terjadi, dapur MBG bukan sekadar fasilitas pelayanan gizi. Ia juga berpotensi menjadi infrastruktur politik.

Di luar persoalan ekonomi politik, implementasi program ini juga menghadapi berbagai masalah. Sejak peluncuran program pada 2025, sejumlah kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di berbagai daerah. Ribuan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari dapur MBG.

Masalah ini sering berkaitan dengan sanitasi dapur, penyimpanan makanan, dan distribusi dalam jumlah besar. Model dapur terpusat yang harus memproduksi ribuan porsi sekaligus memang meningkatkan risiko kesalahan logistik.

Masalah lain yang jarang dibicarakan adalah pemborosan makanan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak makanan MBG tidak dimakan oleh siswa dan akhirnya terbuang. Selain membuang anggaran negara, hal ini juga menciptakan masalah lingkungan baru karena meningkatnya limbah makanan.

Ironisnya, program yang dimaksudkan untuk memperbaiki gizi justru dapat menghasilkan limbah pangan dalam skala besar.

Kontroversi lain muncul karena sumber pendanaan program ini sebagian berasal dari anggaran yang sebelumnya terkait dengan sektor pendidikan. Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk mengalokasikan minimal 20 persen anggaran negara bagi pendidikan. Ketika sebagian dana tersebut digunakan untuk program makan sekolah, muncul pertanyaan tentang prioritas kebijakan.

Tidak ada yang menyangkal bahwa gizi penting bagi proses belajar. Namun, dengan kualitas pendidikan kita yang buruk, di antaranya karena infrastruktur dan gaji para guru yang sangat rendah, pengalihan anggaran untuk MBG patut dipertanyakan. Bahkan, anggaran kesehatan dan transfer dana ke daerah juga diefisiensi demi MBG ini.

Itulah yang memicu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan koalisi masyarakat sipil lain pada Rabu (10/3/2026) mendaftarkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang APBN 2026 berkaitan dengan anggaran makan bergizi gratis.

Maka, istilah MBG-nomics mungkin terdengar menarik sebagai slogan kebijakan. Namun, ekonomi kebijakan publik tidak bisa dinilai hanya dari jumlah dapur atau jumlah pekerja.

Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang memperoleh kontrak terbesar? Siapa yang menguasai rantai pasok pangan? Siapa yang menikmati keuntungan ekonomi terbesar?

Jika jawabannya adalah jaringan elite politik dan bisnis, klaim bahwa MBG menggerakkan ekonomi rakyat menjadi sulit dipertahankan. Program makan sekolah sebenarnya memiliki potensi besar bagi Indonesia. Banyak negara telah membuktikan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan gizi anak sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Namun, keberhasilan tersebut bergantung pada desain kebijakan yang tepat, yaitu dapur yang dekat dengan sekolah, keterlibatan petani lokal, dan tata kelola yang transparan. Tanpa prinsip-prinsip itu, sepiring makanan yang dimaksudkan untuk masa depan anak bangsa bisa berubah menjadi ekonomi dapur yang terutama menguntungkan elite.