Media Sosial Timbulkan Kecemasan Jelang Pemilu

OTTAWA, MINGGU — Pemilih Kanada dibanjiri unggahan palsu menjelang pemilu, sementara di Australia pemilih dibanjiri unggahan dari pemengaruh dan iklan kampanye. Adapun Singapura melarang unggahan oleh warga negara asing.

Kanada dijadwalkan menggelar pemilu parlemen pada Senin (28/4/2025). Adapun pemilu Australia dan Singapura sama-sama digelar pada Sabtu (3/5/2025).

Di Kanada, Facebook menghentikan unggahan dari berbagai media massa resmi sejak 2023. Sebab, Meta yang menginduki Facebook menolak membayar kompensasi kepada perusahaan media. Kompensasi itu ditetapkan parlemen Kanada dengan alasan Facebook diuntungkan dari unggahan berisi berita media massa.

Menjelang pemilu, sejumlah pihak membuat unggahan yang seolah-olah berita terverifikasi. Riset oleh University of Ottawa dan McGill University menemukan lonjakan materi palsu itu.

Elizabeth Dubois dari University of Ottawa menyebut, ada lonjakan misinformasi dan disinformasi di media sosial Kanada. Selain itu, ada juga lonjakan unggahan dari pemengaruh. Tidak ada kejelasan apakah pemengaruh mengunggah atas inisiatif sendiri atau karena bayaran. ”Batasan etikanya kabur,” katanya.

Aengus Bridgman dari McGill University membenarkan ada banyak unggahan misinformasi dan disinformasi. ”Di X dan Instagram lebih banyak interaksi Partai Konservatif. Di Blueksy (media sosial di Kanada), lebih banyak Liberal,” ujarnya.

Bridgman yang juga mengelola Media Ecosystem Observatory mengatakan, kekosongan unggahan dari perusahaan media massa jadi penyebab lonjakan misinformasi. ”Kami belum menemukan bukti orang Kanada terkecoh atau tidak,” ucapnya.

Ia menemukan banyak unggahan hasil rekayasa akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI). Unggahan itu termasuk video tokoh politik berbicara tentang suatu isu. Selain itu, unggahan yang dibuat menggunakan teknologi AI juga menjadikan seolah-olah unggahan itu berasal dari media massa resmi dan merupakan berita yang terverifikasi. ”Berita tidak tersedia di pelantar (media sosial), (unggahan rekayasa) AI berpura-pura menjadi berita,” ujarnya.

Juru bicara Meta, Julia Perreira, mengatakan, Meta tetap berusaha melindungi ekosistem media sosial di Kanada. Meta berkolaborasi dengan Komisi Pemilu Kanada untuk membersihkan pelantarnya dari disinformasi jelang pemilu.

Di Singapura, ada kecemasan atas materi SARA di media sosial. Singapura meminta Meta menghapus unggahan-unggahan yang dinilai mengandung hasutan SARA di.

Singapura secara spesifik meminta penghapusan unggahan oleh tiga warga Malaysia dan Australia. Mereka adalah Abdul Samad, Mohamed Sukri Omar, dan Zulfikar bin Mohamad Shariff. Samad dan Omar warga Malaysia, sementara Shariff warga Singapura yang sejak 2020 menjadi warga negara Australia.

Samad dan Omar sama-sama politisi di Malaysia. Adapun Shariff tidak disebutkan berafiliasi ke partai apa.

Dalam unggahannya, Shariff menuding politisi Melayu di Partai Aksi Rakyat (PAP) tidak membela kepentingan Melayu dan Muslim. Karena itu, ia mengajak pemilih tidak memilih PAP yang merupakan partai berkuasa di Singapura.

Mulai Rabu (23/4/2025) hingga Kamis (1/5/2025), Singapura memulai sembilan hari masa kampanye. Para kandidat anggota parlemen diperbolehkan berkampanye.

Pemilu tahun ini juga diperkuat dengan aturan hukum tentang media sosial yang ditetapkan pemerintah pada 2023. Aturan tersebut melarang orang asing mengunggah iklan pemilu daring. Unggahan itu bisa didefinisikan sebagai materi daring yang dapat membantu atau merugikan partai politik atau kandidat tertentu.

Berangkat dari aturan itu, Otoritas Pengembangan Media Infocomm juga memonitor media sosial Facebook. Di Facebook terdapat unggahan tiga warga negara asing itu yang dinilai mendukung atau menjatuhkan keberhasilan partai politik atau kandidat tertentu.

Kementerian Dalam Negeri Singapura menetapkan, campur tangan oleh warga negara asing pada pemilu adalah pelanggaran hukum. Bentuk campur tangannya termasuk lewat unggahan dan iklan di media sosial.

Singapura juga melarang keras setiap materi kampanye yang dianggap menghasut dengan materi SARA. ”Membawa agama ke dalam politik akan merusak kohesi dan harmoni sosial, seperti yang telah kita lihat di negara-negara lain dengan politik berbasis ras atau agama,” demikian pernyataan Kemendagri Singapura.

Di negara kota itu, setiap upaya mendorong gesekan rasial akan ditindak dengan keras. Singapura tidak ingin ada perpecahan berbasis SARA.

Seperti di Kanada, di Australia juga ada lonjakan unggahan politik dari pemengaruh. Periset di University of Melbourne, Fan Yang, menemukan lonjakan materi pemilu Australia di WeChat, RedNote, hingga TikTok. Semua itu media sosial bikinan China. ”Kami menemukan banyak iklan anggota partai Liberal,” katanya.

Iklan dari Partai Buruh juga banyak. Sebagian dibuat oleh anggota partai. Sebagian lagi dibuat orang yang bukan anggota partai.

Laporan Australian Communications and Media Authority menunjukkan, 46 persen warga berusia 18-24 tahun mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi. Bahkan, 31 persen di antara mereka menyebut pemengaruh sebagai sumber informasi tepercaya.

Komisi pemilu Australia, AEC, mencatat, ada 1,83 juta pemilih di usia itu yang terdaftar akan memberi suara pada pemilu Mei 2025. Belum diketahui tingkat partisipasinya.

Musisi Holly Rankin alias Jack River termasuk salah satu pemengaruh yang rutin membahas politik. Bahkan, ia percaya anak muda akan jadi penentu hasil pemilu Australia pada Mei 2025.

Dosen Komunikasi pada Griffith University, Susan Grantham, menyebut pemengaruh kini lebih penting bagi pemilih muda. Para pengguna Instagram dan TikTok akan lebih berpeluang mendengar pemengaruh tanpa jejak politik dibandingkan dengan orang yang memiliki jejak puluhan tahun di politik. ”Akan selalu ada pemengaruh yang condong secara politis (ke kubu tertentu) dan mendorong politik selama kampanye,” ujarnya. (AP/AFP)