Megawati Kembali Menjadi Ketum PDI-P, antara Stabilitas Internal dan Tantangan Regenerasi

Kongres Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Keputusan itu diambil secara aklamasi, memperpanjang masa kepemimpinannya yang sudah berlangsung lebih dari tiga dekade.

Meski baru diumumkan pada Jumat (1/8/2025), sinyal bahwa Megawati akan kembali maju sebagai ketua umum sudah terbaca sejak lama. Dalam Pidato Politik DPP PDI-P pada Rabu (14/8/2024), misalnya, Megawati sempat mengatakan dirinya mengurungkan niat pensiun dari kursi ketua umum. Keputusan itu dipilih karena orang yang mau mengambil partainya.

Sebelumnya, Megawati sempat mempertimbangkan untuk pensiun karena sudah berusia 77 tahun dan ingin berkumpul dengan keluarga. Pernyataan itu justru disampaikan saat beberapa tokoh internal partai masih menginginkan Megawati menjadi ketua umum lagi.

Dalam perkembangannya, oleh karena Megawati melihat ada pihak yang mau mengambil alih PDI-P, niat untuk pensiun dari ketua umum diurungkannya. Ia pun lantas menegaskan mau menjadi Ketua Umum PDI-P lagi.

”Begitu dengar ada yang mau ambil PDI Perjuangan, saya bilang, ’aih gawat!’ Saya mau jadi ketua umum lagi,” ungkapnya disambut tepuk tangan kader.

Dalam pidato politiknya di pembukaan HUT Ke-52 PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025), Megawati kembali membahas permintaan para kader yang menginginkan dirinya kembali menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2025-2030.  Ia mengungkapkan, jika dirinya tidak ditetapkan sebagai ketua umum, ada pihak yang diam-diam mengincar posisinya.

Dalam berbagai momen penting, seperti keputusan strategis partai menjelang Pilpres dan Pilkada 2024, Megawati juga masih menjadi pusat kekuasaan dan keputusan. Hal ini semakin menunjukkan sosoknya yang masih menempati panggung utama.

Pengamat politik dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Bakir Ihsan menilai kepemimpinan Megawati telah menjelma menjadi identitas partai itu sendiri.

”PDI-P sudah terpersonifikasi pada sosok Megawati sebagai ikon perjuangan melawan rezim yang terus terawat sampai saat ini,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Personifikasi ini, menurut dia, membawa dampak positif dan negatif. Di sisi positif, keberadaan figur sentral dapat menjamin stabilitas internal partai karena mampu meredam konflik dan menguatkan kedekatan psikologis pemilih dengan PDI-P. Hal itu juga membuat partai tetap solid karena mereka yang tak sepakat lebih memilih mundur ketimbang melawan.

”Sentralisasi kekuasaan ini bisa positif apabila dibarengi oleh langkah penguatan organisasi dengan memastikan merit system di dalamnya,” katanya.

Namun, di sisi lain, sentralisasi kekuasaan ini, menurut dia, juga membawa risiko besar, yakni menghambat regenerasi kepemimpinan serta melemahkan keragaman dan kebebasan yang menjadi dasar sistem demokrasi. Hal itu juga berpotensi menumbuhkan otoritarianisme internal dan politik dinasti, terutama ketika proses suksesi tidak dilakukan secara terbuka dan meritokratis.

”Regenerasi di tubuh partai politik merupakan sebuah keniscayaan karena itu sebaiknya ada batas lama kekuasaan agar tidak menjadi korup,” katanya.

Megawati mengawali karier di partai politik sejak PDI-P masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Putri kedua Soekarno ini pertama kali terjun ke dunia politik pada tahun 1987 setelah diajak bergabung oleh Soerjadi, Ketua Umum PDI saat itu. Dalam perjalanannya, Megawati terpilih sebagai ketua umum pada Kongres PDI 1993 (Kompas.id, 26 Juli 2021).

Namun, terjadi konflik internal yang menyebabkan PDI terpecah menjadi dua kubu dan memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh PDI. Kongres PDI di Medan menobatkan Soerjadi menjadi Ketua Umum PDI sejak 22 Juni 1996.

Puncak perselisihan di antara dua kubu ini terjadi bentrokan fisik di kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang dikenal dengan sebutan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996. Akibat bentrokan ini, Megawati tidak dapat mengikuti Pemilihan Presiden 1997.

Regenerasi di tubuh partai politik merupakan sebuah keniscayaan karena itu sebaiknya ada batas lama kekuasaan agar tidak menjadi korup.

Setelah berakhirnya kepemimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto pada 21 Mei 1998, PDI berganti nama. Berdasarkan hasil keputusan Kongres PDI di Denpasar, Bali, pada 1 Februari 1999, PDI berganti nama menjadi PDI Perjuangan (PDI-P) dengan Megawati sebagai ketua umumnya.

Di bawah kepemimpinannya, PDI-P berhasil memenangi pemilu pertama era reformasi pada 1999. Kepemimpinannya terus berlanjut melalui berbagai fase politik nasional, termasuk menjadi Presiden ke-5 RI pada 2001-2004.

Pada 2014, Megawati kembali membawa PDI-P kembali ke puncak kekuasaan lewat Joko Widodo, yang terpilih menjadi Presiden RI dua periode hingga 2024. Hingga kini PDI-P terus mendominasi peta politik nasional.

PDI-P bukanlah satu-satunya partai politik yang menjaga dominasi tokoh tertentu sebagai ketua umum. Dominasi tokoh juga terjadi di berbagai partai politik, seperti Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum digantikan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono; Partai Nasdem melalui Ketua Umum Surya Paloh; dan Partai Gerindra melalui Prabowo Subianto.

Selain itu, terdapat partai lain yang mulai ”melanggengkan” ketua umumnya, seperti PKB melalui Abdul Muhaimin Iskandar dan PAN melalui Zulkifli Hasan.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai fenomena ketua umum partai politik yang menjabat dalam waktu lama terjadi karena tidak ada regulasi yang membatasi masa jabatan ketua umum. Hal ini membuat posisi ketua umum itu bisa dikuasai dalam jangka panjang.

Arya menambahkan, banyak partai politik di Indonesia masih bergantung pada figur ketua umum tertentu. Ketergantungan ini tak hanya karena kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga karena alasan kohesi internal dan pembiayaan partai.

Bahkan, figur ketua umum kerap menjadi penyokong dana utama partai. ”Minimnya subsidi dari negara serta kurangnya dukungan dana dari publik membuat pembiayaan partai sering ditopang oleh ketua umum,” katanya.

Arya juga menyoroti kekuatan internal ketua umum yang begitu dominan sehingga jarang ada elite di luar lingkaran partai yang berani menantang posisinya. Hal ini berkaitan dengan lemahnya kelembagaan partai dan minimnya tradisi demokrasi di internal partai politik.

Terkait kembali terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P, Arya menilai keputusan itu sebagai langkah aman partai dalam menghadapi situasi politik yang penuh tantangan. Sosok Megawati dianggap mampu menjaga konsolidasi internal PDI-P.