Ketika Warga Pati Teguh Tak Terprovokasi, Desak KPK Usut Sudewo

Saat unjuk rasa beberapa hari terakhir di sejumlah daerah berujung pada kericuhan, sejulam warga Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi damai di halaman gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (1/9/2025). Mereka menuntut tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Pati Sudewo.

Sedikitnya 350 warga Pati menempuh perjalanan panjang dengan menumpangi enam bus ke Jakarta. Mereka berangkat Minggu sore. Selama perjalanan, warga Pati sempat singgah di beberapa rest area dan harus menunggu situasi di Bekasi yang sempat ricuh karena demonstrasi hingga menjadi kondusif. Baru kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Kami datang jauh-jauh ke Jakarta bukan untuk bikin rusuh. Kami hanya ingin KPK serius menindaklanjuti kasus ini.

Begitu tiba di halaman lembaga antisurah pada Senin, pukul 08.00 WIB, masyarakat menggelar Shalawat, dan dilanjutkan berorasi. Guna mencegah provokasi, warga Pati membuat barikade lingkaran menggunakan selendang putih sebagai simbol kedamaian dan cara meredam potensi kericuhan. Setiap warga juga mengenakan gelang kuning sebagai penanda.

”Kami datang jauh-jauh ke Jakarta bukan untuk bikin rusuh. Kami hanya ingin KPK serius menindaklanjuti kasus ini. Jangan nunggu viral dulu baru ditanggapi,” kata Fajar Fajrullah, salah satu perwakilan aksi dari Masyarakat Pati Bersatu.

Adapun kasus yang didesak untuk diusut KPK itu adalah skandal suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub yang saat ini pun sedang diselidiki KPK, yakni proyek jalur kereta api Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. Dugaan keterlibatan Sudewo merujuk pada perannya saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Ia diduga turut menerima imbalan (commitment fee) proyek tersebut. Dalam pengembangan kasus ini, Sudewo tercatat pernah mengembalikan uang Rp 3 miliar kepada KPK.

Dalam aksinya, warga Pati menyuarakan beberapa tuntutan. Pertama, mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Selain itu, menahan Sudewo berdasarkan bukti-bukti tindak pidana korupsi terkait proyek pembaguan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2022–2024.

Warga pati juga meminta agar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto tidak dilibatkan dalam perkara yang melibatkan Sudewo karena Fitroh telah menghalang-halangi penyidikan KPK. Selain itu, warga Pati mendesak KPK mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden atau Kementerian Dalam Negeri agar menonaktifkan Bupati Pati dari jabatannya.

Fajar mengatakan, bukti penyitaan uang sekitar Rp 3 miliar dan pengembalian ratusan juta rupiah seharusnya dapat dijadikan bukti kuat untuk menetapkan status hukum Sudewo. ”Kalau sudah ada pengembalian uang, sudah ada saksi, kenapa masih dibiarkan? Itu seharusnya cukup bukti untuk naik ke tersangka,” ujar Fajar.

Berbeda dari sejumlah aksi massa yang terjadi sepekan terakhir yang kerap diwarnai kericuhan, warga Pati datang dengan cara-cara demokratis. Mereka membentangkan spanduk, memasang pamflet, berdoa bersama, dan menyuarakan aspirasi melalui orasi tertib.

Tidak ada tindak kekerasan sepanjang aksi yang bergulir dari pagi hingga sore hari. Ketika di tengah-tengah aksi terdapat kelompok lain yang datang dan berunjuk rasa, warga Pati menahan diri. Dengan teguh mereka tetap berdiri dalam lingkaran tanpa terprovokasi.

”Tahan diri, semua tahan diri. Biarkan mahasiswa unjuk rasa. Kita tetap dalam lingkaran. Kita harus fokus pada tuntutan,” kata Fajar, yang berperan sebagai koordinator di lapangan.

Suasana unjuk rasa diwarnai suasana kekeluargaan seperti sedang piknik. Tua, muda, perempuan, dan laki-laki duduk membaur di halaman KPK. Mereka berbagi makanan ringan dan minuman kopi panas. Warga juga berbagi tugas, ada yang khusus meyiapkan logistik, ada pula yang berorasi. Begitu aksi selesai, warga Pati mengumpulkan sampah mereka.

Bagi warga Pati, aksi di Jakarta ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan wujud keprihatinan terhadap lambannya penegakan hukum. Mereka menegaskan, setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menyuarakan aspirasi, dan Pati memilih jalur damai.

”Bagi kami, yang terpenting bukan aksinya, tetapi bagaimana suara dan tuntutan masyarakat Pati bisa sampai dan ditindaklanjuti,” ujar Fajar.

Suasana unjuk rasa diwarnai suasana kekeluargaan seperti sedang piknik. Tua, muda, perempuan, dan laki-laki duduk membaur di halaman KPK.

Slamet (35), pedagang sayur yang turut menjadi bagian dari massa aksi mengatakan, jauh-jauh datang dari Pati ke Jakarta demi menyampaikan tuntutan masyarakat. Slamet sengaja tidak berjualan agar bisa berkonsolidasi dan merumuskan tuntutan. Ia juga menggunakan uang pribadi dan membawa sebagian barang dagangan sebagai bekal.

Slamet mengatakan, sejak berangkat dari Pati, masyarakat sudah komitmen untuk kompak dan bersatu. Menurut dia, warga Pati paham demokrasi dan patuh pada aturan. ”Sedulur Pati itu kuat, tetapi dewasa. Kami benci kekerasan,” katanya.

Sementara itu, Yayuk (40), ibu rumah tangga, mengatakan, dirinya sempat merasa khawatir untuk ikut unjuk rasa di Jakarta. Sejumlah aksi kericuhan yang terjadi beberapa hari belakangan ini membuatnya takut. Namun, Yayuk tetap berangkat karena ia percaya membawa tuntutan masyarakat Pati. Selain itu, berbagai potensi kericuhan telah ditekan. ”Sejak sebelum berangkat, koordinator mengingatkan untuk unjuk rasa dengan tenang, tidak mudah terpancing. Sepanjang jalan, kami juga shalawat,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyidikan dugaan korupsi proyek jalur kereta api Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso yang menyeret Sudewo semasa menjabat sebagai anggota DPR masih terus berjalan. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, seusai menerima perwakilan Masyarakat Pati Bersatu.

”Kami pastikan penyidikan perkara ini tidak berhenti dan masih terus berproses. Kami juga sangat terbuka apabila masyarakat memiliki informasi tambahan yang dapat memperkaya proses penyidikan. Semua masukan, saran, dan data tentu akan kami tampung untuk mendukung penanganan perkara,” kata Budi.

Namun, terkait beberapa tuntutan warga Pati, seperti mengeluarkan rekomendasi rekomendasi kepada Presiden atau Kementerian Dalam Negeri agar menonaktifkan Bupati Pati dari jabatannya, menurut Budi, itu bukan kewenangan KPK. ”Kami akan fokus untuk menyidiki kasusnya,” kata dia.

Budi menyampaikan apresiasi atas kedatangan ratusan warga Pati yang datang langsung ke Jakarta. Menurut dia, langkah itu merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa Gedung KPK adalah gedung rakyat yang selalu terbuka untuk masyarakat Indonesia.

Ia menjelaskan, proses penyidikan membutuhkan kecermatan, pendalaman, serta pengumpulan barang bukti sehingga seluruh tahapan harus dilakukan secara profesional dan sesuai asas hukum. ”Kami apresiasi setinggi-tingginya, baik kepada masyarakat yang hadir langsung di Gedung KPK ataupun yang mendukung dari daerah. Mari kita menjaga semangat pemberantasan korupsi,” kata Budi.

Dosen Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Ida Ruwaida Noor mengatakan, unjuk rasa warga Pati merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil melakukan gerakan sosial. Menurut dia, kegiatan itu direncanakan secara terorganisasi, sistematis, dan punya tujuan jangka menengah dan panjang yang jelas, seperti mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menjelaskan, unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang direncanakan dengan matang oleh warga Pati. Demikian juga unjuk rasa mahasiswa UI biasanya berjalan tertib karena ada pengondisian, komitmen untuk patuh pada aturan, dan tuntutan serta pesan yang dibawa juga disusun secara efektif sehingga bisa diterima dengan baik.

”Pengorganisasian yang baik dan ketat, termasuk bermodal jaringan dan trust, merupakan kunci dari efektivitas dari unjuk rasa,” katanya.

Dengan kompak dan tertib, massa Masyarakat Pati Bersatu menutup aksinya dengan doa bersama, berharap langkah mereka membawa hasil, yakni tegaknya hukum tanpa pandang bulu, dan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.