Sidang Isbat, Penetapan Hari Lebaran, dan Sejarah Perbedaannya

Lebaran menjadi hari kemenangan yang dinanti umat Islam dengan penuh sukacita tiap tahun. Metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal yang kerap berujung perbedaan tidak mengurangi gempita hari Lebaran di tengah masyarakat Indonesia.

Setiap tahun, umat Islam di Indonesia bersiap menyambut hari raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Tidak heran, pada minggu ketiga bulan Ramadhan, kabar terkait jatuhnya hari 1 Syawal menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Pasalnya, bisa jadi ada perbedaan tanggal perayaan hari Lebaran di Indonesia.

Fenomena ini bukanlah hal baru. Catatan Kompas menunjukkan, sejak tahun 2000 hingga 2024, setidaknya telah terjadi 11 kali perbedaan hari raya Idul Fitri di Indonesia.

Perdebatan antara Kementerian Agama (Kemenag), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah kerap menjadi sorotan dalam peristiwa ini.

Akar dari terjadinya perbedaan ini terletak pada dua metode yang berbeda. Metode yang digunakan dalam menentukan hari Lebaran umumnya ada dua, yakni metode hisab atau rukyat.

Di Indonesia, Muhammadiyah menjadi organisasi keagamaan yang menggunakan metode hisab dalam menentukan jatuhnya awal Ramadhan dan Idul Fitri.

Secara singkat, hisab merupakan metode yang menitikberatkan pada kalkulasi astronomis untuk menentukan apakah hilal atau tanda dari masuknya bulan baru sudah wujud atau belum.

Jadi, untuk menentukan hilal dengan metode ini, wujud hilal tidak perlu dilihat dengan mata atau secara langsung.

Seiring dengan perkembangan teknologi, metode ini telah memanfaatkan bantuan dari komputer dan perangkat lunak sehingga tingkat keakuratan dari perhitungan hilal menjadi lebih tinggi.

Salah satu variabel yang diamati dalam proses hisab ialah penentuan kapan terjadinya ijtimak, atau ketika Matahari, Bulan, dan Bumi mengalami konjungsi geosentris atau berada dalam posisi sebidang.

Sementara itu, metode rukyat yang secara harfiah berarti melihat, menenkankan penentuan Ramadhan dan Idul Fitri melalui metode yang lebih empiris.

Metode ini bisa dibilang lebih tradisional, yakni dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap Bulan, baik menggunakan mata telanjang maupun dibantu dengan alat seperti teropong.

Pada metode ini, pengambilan keputusan diambil ketika Bulan baru benar-benar sudah terlihat atau wujud. Di Indonesia, metode ini umumnya digunakan oleh organisasi keagamaan seperti halnya NU.

Penggunaan metode rukyatul hilal oleh NU didasarkan pada keputusan hasil Munas Alim Ulama NU 1983 di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU 1987 di Cilacap serta Muktamar Ke–27 NU tahun 1983 di Situbondo, Muktamar Ke–30 NU tahun 1999 di Kediri, dan Muktamar Ke-34 NU tahun 2021 di Bandar Lampung.

Meskipun menggunakan cara berbeda, keduanya didasari dengan hadis yang sahih. Dalam hadis Riwayat HR Bukhari, Rasulullah bersabda untuk memerintahkan berpuasa ketika hilal atau bulan baru sudah tampak dan berhenti ketika hilal baru sudah tampak.

Apabila pengamatan terganggu oleh cuaca, umat Islam diperintahkan untuk menggenapkan puasa menjadi 30 hari. Maka dari itu, penentuan hari raya Idul Fitri, misalnya, dengan metode rukyat maupun hisab sama-sama memiliki legitimasi yang kuat.

Untuk menyatukan pandangan, Kemenag mengacu pada kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS), yang mensyaratkan ketinggian Bulan minimal 3 derajat dan jarak elongasi (Matahari-Bulan) minimal 6,4 derajat. Namun, kriteria ini pun tidak selalu berhasil mencegah perbedaan.

Perbedaan penetapan 1 Syawal telah terjadi berkali-kali dalam tiga dekade terakhir. Pada tahun 1992, pemerintah dan NU merayakan Idul Fitri pada 4 April, sementara Muhammadiyah merayakannya sehari sebelumnya. Munculnya perbedaan ini juga terjadi pada 1993, 1998, 2002, 2006, 2007, dan 2011.

Munculnya perbedaan hari Lebaran terakhir terjadi pada 2023. Pada tahun ini, Muhammadiyah menetapkan Lebaran pada 21 April, sementara pemerintah memutuskan 22 April setelah hilal tidak terlihat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa ketinggian Bulan saat itu hanya 2 derajat, di bawah ambang batas MABIMS. Namun, Muhammadiyah berargumen bahwa secara hisab, Bulan sudah ”wujud”.

Pada tahun ini, pemerintah memprediksi Lebaran akan dirayakan secara bersamaan pada 31 Maret. Meskipun begitu, munculnya perbedaan hari Lebaran bisa saja terjadi ketika pemerintah menyelenggarakan sidang Isbat pada Sabtu, 29 Maret 2025.

Lalu, mungkinkah ada solusi untuk memastikan tidak ada perbedaan di kemudian hari? Selama metode hisab dan rukyat masih dipakai bersamaan, perbedaan Idul Fitri bisa saja akan kembali terjadi.

Namun, langkah-langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang penyebab perbedaan, koordinasi lebih awal antara Kemenag dan organisasi keagamaan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akurasi rukyat bisa meminimalkan dampaknya.

Pada akhirnya, perbedaan ini mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman dalam beribadah. Seperti kata riwayat hadis HR Al Baihaqi, perbedaan justru bisa dilihat sebagai rahmat.

Hal ini pun diamini dengan kohesivitas masyarakat yang terbukti bisa terjaga di Indonesia, meski beberapa kali muncul perbedaan hari Lebaran.

Pada akhirnya, di tengah adanya perbedaan, kehangatan Lebaran masih menjadi kekuatan dominan yang merekatkan warga. (LITBANG KOMPAS)