Memasuki Tahun Baru, Israel Semakin Batasi Bantuan Kemanusiaan di Gaza

JERUSALEM, RABU — Memasuki tahun baru 2026, Israel menerapkan aturan pendaftaran baru yang dapat memaksa puluhan organisasi kemanusiaan internasional berhenti beroperasi di Jalur Gaza. Langkah itu dikecam sebagai upaya memperparah penderitaan warga Palestina.

Pemerintah Israel menyatakan akan menghentikan operasi organisasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang tak mengikuti aturan registrasi baru mulai 1 Januari 2026. Registrasi baru itu antara lain pendaftaran disertai identitas staf organisasi kemanusiaan di Jalur Gaza. Batas akhir pendaftaran Rabu (31/12/2025).

Pendaftaran identitas staf dinilai mengancam keselamatan pekerja kemanusiaan. Rangkaian serangan menyasar pekerja kemanusiaan di Gaza selama 2025.

Sejumlah organisasi kemanusiaan besar terdampak, antara lain Doctors without Borders (Medecins Sans Frontieres/MSF) dan CARE International. Selama ini, dua lembaga itu memberikan layanan kesehatan dan bantuan darurat bagi warga Gaza.

Kementerian Urusan Diaspora Israel menyebut lebih dari 30 organisasi tak mematuhi syarat baru itu. Jumlah ini mencakup sekitar 15 persen dari semua lembaga kemanusiaan yang beroperasi di Gaza.

Puluhan organisasi bantuan internasional itu terancam ditutup atau dibatasi beroperasi di Gaza dan Tepi Barat dalam waktu 60 hari jika tidak memenuhi aturan registrasi baru otoritas Israel.

Israel menyatakan aturan tersebut bertujuan mencegah infiltrasi Hamas dan kelompok Palestina lain ke dalam organisasi kemanusiaan. Sejak awal perang, Israel menuding Hamas menyalahgunakan bantuan kemanusiaan. Hamas berulang kali membantah tuduhan itu.

Awal 2025, Israel mengumumkan bahwa organisasi bantuan diwajibkan mendaftarkan nama staf mereka. Selain itu, mereka juga diwajibkan memberikan rincian pendanaan dan operasional untuk dapat terus bekerja di Gaza.

Regulasi baru itu juga memuat persyaratan mendiskualifikasi organisasi yang menyerukan boikot terhadap Israel, organisasi yang menyangkal serangan Hamas 7 Oktober 2023, atau organisasi yang menyatakan dukungan terhadap proses hukum internasional yang menyasar tentara ataupun pemimpin Israel.

”Maksud kami jelas, bantuan kemanusiaan diterima, penyalahgunaan kerangka kemanusiaan tidak,” kata Menteri Urusan Diaspora Israel Amichai Chikli.

Badan militer Israel yang mengoordinasi bantuan, COGAT, menyatakan MSF menolak memberikan daftar karyawan kepada Kementerian Urusan Diaspora Israel sebagai syarat kepatuhan. COGAT dan Kementerian Urusan Diaspora Israel juga menyatakan, MSF gagal menanggapi tuduhan Israel bahwa sebagian staf organisasi itu memiliki afiliasi dengan Hamas atau Jihad Islam Palestina.

MSF menolak tuduhan yang disebut tak berdasar itu. ”MSF tidak akan pernah secara sengaja mempekerjakan orang yang terlibat dalam aktivitas militer,” kata MSF dalam pernyataan resminya.

Jika MSF dicegah bekerja di Gaza, hal itu akan merampas akses ratusan ribu orang terhadap layanan medis.

Organisasi itu memperingatkan keputusan Israel akan berdampak menghancurkan terhadap operasinya di Gaza. Saat ini MSF menopang sekitar 20 persen kapasitas tempat tidur rumah sakit dan menangani sekitar 30 persen layanan persalinan.

Dalam pernyataan terpisah, MSF sudah memperkirakan akan dilarang beroperasi di Gaza setelah tak memenuhi tenggat untuk mematuhi aturan registrasi. Dalam perang di Gaza selama dua tahun, MSF menyatakan telah memberikan layanan kesehatan kepada hampir setengah juta orang.

Pencabutan registrasi MSF akan memutus bantuan medis bagi ratusan ribu warga Palestina. ”Jika MSF dicegah bekerja di Gaza, hal itu akan merampas akses ratusan ribu orang terhadap layanan medis,” kata organisasi tersebut.

Pada Mei 2025, Oxfam menyatakan kewajiban membagikan detail staf mereka memunculkan kekhawatiran soal keselamatan mereka. Hal ini seiring dengan rangkaian serangan terhadap pekerja kemanusiaan di Gaza.

Sebagian organisasi internasional telah terdaftar di bawah sistem yang diperkenalkan pada Maret 2025. Akan tetapi, sebagian organisasi itu tetap bersiap menghadapi kemungkinan pencabutan registrasi.

Jika deregistrasi terjadi, NRC menyatakan kemungkinan akan menutup kantor di Jerusalem Timur dan tidak dapat membawa pekerja kemanusiaan asing ke Gaza. NRC menyebut memiliki sekitar 200 anggota staf lokal serta 35 anggota staf internasional di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur.

”Saat kebutuhan di Gaza jauh melampaui bantuan dan layanan yang tersedia, Israel telah dan akan terus memblokir bantuan untuk masuk,” kata Shaina Low, juru bicara NRC.

Bushra Khalidi, pemimpin kebijakan Oxfam di Wilayah Palestina yang Diduduki, mengatakan, staf Palestina dan mitra mereka akan terus mendukung komunitas di sana. Akan tetapi, aturan baru membuat lembaga bantuan terpaksa bergantung pada pengadaan pasokan secara lokal karena tidak diizinkan membawa barang dari luar. Hal ini dinilai sebagai bagian dari pelucutan terhadap sistem bantuan kemanusiaan.

Dalam pembahasan gencatan senjata fase dua di Turki pekan lalu, pejabat biro politik Hamas mengatakan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza. Akan tetapi, mereka menilai serangan Israel yang terus berlanjut bertujuan menghambat peralihan ke fase kedua.

Hamas juga menyatakan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza masih tidak mencukupi, terutama obat-obatan, perlengkapan tempat tinggal, dan bahan bakar.

Tekanan internasional terhadap kebijakan Israel kian menguat. Menteri luar negeri 10 negara menyatakan keprihatinan serius atas memburuknya kembali situasi kemanusiaan di Gaza. Negara-negara itu adalah Inggris, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Eslandia, Jepang, Norwegia, Swedia, dan Swiss.

Dalam pernyataannya, mereka menyebut situasi di Gaza katastrofik. ”Kami menyampaikan keprihatinan serius atas memburuknya kembali situasi kemanusiaan di Gaza yang katastrofik,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dirilis Kantor Luar Negeri Inggris.

Para menteri menyoroti dampak musim dingin yang membuat warga di Gaza menghadapi kondisi yang mengerikan. Curah hujan tinggi dan dingin tanpa perlindungan memadai.

Sekitar 1,3 juta orang membutuhkan tempat tinggal. Lebih dari separuh fasilitas kesehatan hanya berfungsi sebagian dan peralatan medis tak cukup. Sementara itu, infrastruktur sanitasi hancur. Akibatnya, 740.000 orang di Gaza terancam banjir beracun karena tingginya cemaran.

Pada 19 Desember 2025, pemantau kelaparan global menyatakan bahwa Gaza tidak lagi berada dalam kondisi kelaparan. Perbaikan terjadi setelah akses pengiriman pangan membaik pascagencatan senjata. Namun, lembaga-lembaga kemanusiaan menegaskan bantuan yang masuk masih jauh dari cukup. Akses sejumlah barang penting pun masih diblokir.

Para menlu 10 negara itu mendesak Israel mengambil langkah esensial. Salah satunya memastikan organisasi nonpemerintah internasional dapat beroperasi di Gaza secara berkelanjutan. Mereka juga mendesak Israel menjamin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mitranya dapat melanjutkan pekerjaan kemanusiaan di sana.

Selain itu, para menlu juga menyerukan pencabutan pembatasan impor sejumlah barang, termasuk peralatan medis dan perlindungan. Mereka menyebutnya sebagai pembatasan tak masuk akal.

Israel juga didesak membua jalur masuk bantuan kemanusiaan yang lebih luas. Penyeberangan Allenby memang sudah dibuka. Namun, koridor lain, termasuk Rafah, masih ditutup atau sangat dibatasi untuk bantuan kemanusiaan.

”Proses bea cukai yang birokratis dan pemeriksaan ekstensif menyebabkan penundaan, sementara kargo komersial diizinkan masuk dengan lebih bebas,” kata pernyataan tersebut.

Para menlu itu menegaskan target 4.200 truk bantuan per pekan, termasuk 250 truk PBB per hari, seharusnya menjadi batas minimal, bukan maksimal seperti sekarang.

Israel merespons keras pernyataan bersama itu. Kementerian Luar Negeri Israel menyebutnya sebagai pandangan keliru, tetapi tidak mengejutkan. Seruan 10 menlu itu dinilai sebagai kritik dengan pola berulang dan terlepas dari realitas.

Seruan itu juga dianggap sebagai tuntutan sepihak dan sengaja mengabaikan syarat pelucutan senjata Hamas. ”Pernyataan mengabaikan peningkatan signifikan dalam situasi kemanusiaan di Jalur Gaza sejak gencatan senjata mulai berlaku,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan di media sosial X.

COGAT menyatakan arus bantuan akan tetap masuk ke Gaza melalui PBB, negara donor, sektor swasta, serta lebih dari 20 organisasi internasional yang telah didaftarkan ulang. Menurut COGAT, 4.200 truk bantuan akan terus masuk setiap pekan. (AP/AFP/REUTERS)