Membaca Dampak Bencana Alam bagi Sektor Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor yang paling rentan mengalami kerugian akibat terjangan bencana alam. Perlu upaya mitigasi dan juga adaptasi yang optimal guna meminimalisasi ancaman bencana alam pada sektor agraris.

Beberapa saat terakhir ini, sejumlah wilayah di Indonesia dilanda berbagai peristiwa bencana alam, di mana sebagian besar dari bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi.

Melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bencana hidrometeorologi merupakan bencana alam yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi). Secara umum, bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembaban, suhu udara, dan angin.

Umumnya, degradasi lingkungan turut menyertai dampak kerusakan yang ditimbulkan seiring hadirnya bencana hidrometeorologi itu. Adapun contoh dari bencana hidrometeorologi di antaranya banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, puting beliung, curah hujan ekstrem, dan kualitas udara buruk.

Sejak November lalu, rentetan bencana hidrometeorologi melanda Indonesia, mulai puting beliung yang menerjang Kota Malang, banjir lahar dingin dari Gunung Semeru di Lumajang, hingga tanah longsor yang terjadi di Blitar. Semua wilayah ini berada di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, bencana alam juga terjadi di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Dompu. Banjir dan angin kencang menerjang wilayah Dompu selama tiga hari sejak 10 November hingga 12 November 2025.

Bencana hidrometeorologi juga melanda wilayah Pulau Jawa lainnya, yakni di Jawa Tengah bagian selatan. Banjir bandang dan banjir rob masing-masing terjadi di Kabupaten Banyumas dan Brebes. Sementara itu, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara.

Ancaman bencana hidrometeorologi lainnya semakin meningkat eskalasinya seiring hadirnya siklon tropis Senyar di wilayah utara khatulistiwa Sumatera. Curah hujan ekstrem akibat siklon Senyar itu menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor di 51 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu.

Bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera bagian utara tersebut tercatat sebagai bencana alam terparah di Indonesia sepanjang tahun ini. Bahkan, dapat dikatakan sebagai bencana hidrometeorologi terbesar dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

Dilansir dari laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Desember 2025 pukul 13.30 WIB, jumlah warga yang terdampak langsung bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera mencapai 4.093 orang. Rinciannya, meninggal dunia 846 orang; hilang 547 orang; dan luka-luka sekitar 2.700 orang. Jumlah ini belum termasuk pengungsi yang lebih dari 2 juta jiwa.

Selain korban jiwa, bencana tersebut juga merusak sejumlah fasilitas umum, seperti jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta bangunan peribadatan. Selain itu, aktivitas berbagai sektor usaha turut terdampak hingga mengalami kerugian besar.

Salah satu sektor usaha yang terdampak parah dari bencana tersebut adalah sektor pertanian. Kementerian Pertanian mencatat, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera mengakibatkan setidaknya 27.000 hektar lahan sawah terdampak. Di mana 385 hektar lahan padi dan 200 hektar lahan jagung yang sedianya siap dipanen dalam waktu dekat mengalami kerusakan parah dan mengakibatkan gagal panen atau puso.

Pertanian merupakan sektor usaha yang lekat sekali dengan kondisi alam sehingga fenomena yang terjadi di lingkungan akan berdampak pada produktivitas sektor agraris itu. Hal ini tidak lepas dari aktivitas sektor pertanian yang sangat dipengaruhi oleh stabilitas kondisi iklim atau cuaca.

Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia harus menghadapi berbagai ancaman bencana hidrometeorologi yang terjadi setiap tahun. Saat musim kemarau tiba, kekeringan dan ancaman kebakaran hutan ataupun lahan membuat petani sulit untuk bertanam.

Sementara itu, saat musim hujan atau curah hujan tinggi, banjir dan tanah longsor menjadi langganan yang kerap terjadi. Semua jenis bencana itu berdampak secara signifikan terhadap sektor pertanian di Indonesia.

Merujuk pada data yang dikeluarkan BNPB, dalam kurun 15 tahun terakhir, yakni pada rentang tahun 2010-2024, tercatat lebih dari 2,26 juta hektar lahan sawah di Indonesia mengalami kerusakan akibat bencana alam. Di mana hampir 90 persennya atau sekitar 2,02 juta hektar lahan sawah yang rusak disebabkan oleh banjir.

Jika diasumsikan bahwa luas sawah terdampak bencana tersebut mengakibatkan gagal panen, diestimasikan Indonesia kehilangan produksi padi sebanyak 11,75 juta ton atau sekitar 783.000 ton setiap tahun. Perhitungan ini mengacu pada rata-rata tingkat produktivitas padi Indonesia yang sebesar 5,2 ton per hektar.

Secara global, bencana alam telah mengakibatkan kehilangan hasil produksi pertanian yang relatif besar. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dalam laporannya yang berjudul ”The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security 2025” mengungkapkan, dalam kurun waktu 33 tahun, yakni pada rentang tahun 1991-2023, tanaman pangan sereal, seperti padi dan sejenisnya, mengalami kerugian terbesar akibat bencana alam dengan jumlah kehilangan hasil produksi mencapai 4,6 miliar ton.

Sementara itu, tanaman hortikultura yang meliputi buah-buahan dan sayuran yang hilang akibat bencana alam mencapai 2,8 miliar ton.

Selain itu, dalam laporan tersebut FAO juga mencatat total kerugian secara nominal akibat bencana alam terhadap sektor pertanian mencapai 3,26 triliun dollar AS. Di mana sebesar 2,9 triliun dollar AS di antaranya disebabkan oleh bencana terkait iklim, termasuk banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Jika dirata-rata, nilai kerugiannya mencapai kisaran 87 miliar dollar AS per tahun atau sekitar Rp 1.400 triliun.

Dampak bencana alam terhadap sektor pertanian tidak hanya dari sisi produksi saja. Secara lebih luas, kerusakan pada sektor pertanian menjalar pada berbagai aspek yang langsung bersentuhan dengan perekonomian dan konsumsi masyarakat.

Dari sisi petani, sawah atau lahan pertanian yang terendam banjir atau tergerus karena longsor menyebabkan petani mengalami kerugian yang relatif besar. Selain karena kehilangan pendapatan dari hasil panen, petani juga harus menanggung biaya pemulihan lahan dan mempersiapkan modal untuk bisa melakukan penanaman kembali. Oleh sebab itu, kemudian tidak jarang mengakibatkan para petani harus menjual sebagian asetnya atau terjerat utang dengan bunga tinggi.

Adapun bagi para buruh tani atau petani kecil, bencana alam yang merusak lahan pertanian membuat mereka sangat rentan kehilangan pekerjaan dan terjerumus pada kemiskinan yang semakin parah.

Dalam konteks ilmu ekonomi pembangunan, fenomena ini dikenal sebagai shock livelihood atau guncangan terhadap mata pencarian atau penghidupan.

Gunadal, et al, dalam penelitiannya yang berjudul ”The Impact of Floods on Livelihoods of Farmers in Bagalkot District of Karnataka, India” (2024), mengungkapkan bahwa bencana banjir yang terjadi di India menyebabkan hilangnya pendapatan petani dan berimplikasi parah terhadap mata pencarian mereka. Untuk menanggulanginya, para petani  cenderung menempuh jalan yang lebih simpel, seperti menjual aset berharga atau meminjam kredit dari berbagai sumber.

Sejalan dengan penelitian itu, Sanusi & Dries dalam penelitiannya yang berjudul ”Weather-Related Shocks, Livelihood Assets and Coping Strategies of Water-Insecure Smallholder Rice Farmers: A Case Study from Ogun State, Nigeria” (2024) mengidentifikasi rumah tangga petani yang paling rentan, sumber daya yang mereka miliki, dan strategi penanggulangan terhadap guncangan cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan di Ogun State, Nigeria.

Hasil riset itu menunjukkan mayoritas petani tidak memiliki strategi memadai dalam menanggulangi kerentanan kemiskinan akibat dari guncangan terhadap mata pencarian mereka. Artinya, para petani kecil sangat rentan untuk mengalami kemiskinan yang lebih parah ketika terjadi bencana alam yang merusak lahan pertanian mereka.

Efek lainnya dari bencana alam yang merusak pertanian adalah ancaman terhadap ketahanan pangan. Gagal panen, produksi yang menurun, dan kerusakan infrastruktur pertanian secara langsung berpotensi menghambat pasokan pangan. Dalam jangka pendek, kondisi itu turut menyebabkan lonjakan harga pangan. Artinya, efek bencana alam bukan hanya dialami oleh petani, melainkan juga konsumen atau masyarakat luas.

Sebagai negara agraris, ketika sektor pertanian terguncang, perekonomian nasional juga ikut terganggu. Hal ini tidak lepas karena mayoritas tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian juga berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2025, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mencapai 41,25 juta orang atau lebih dari seperempat dari total angkatan kerja. Sementara itu, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 14,35 persen pada triwulan III-2025.

Bencana hidrometeorologi, seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor, telah menjadi ancaman rutin bagi petani di Indonesia. Kerusakan lahan dan menurunnya produktivitas pertanian bukan sebatas masalah ekologis, lebih dari itu juga mengguncang perekonomian.

Oleh karena itu, perlu langkah strategis untuk melakukan mitigasi dan adaptasi pertanian yang lebih tahan terhadap ancaman bencana alam agar kerugian yang ditimbulkan bisa diminimalisasi.

Langkah itu memerlukan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, terutama rumah tangga petani dan pemerintah. Para petani perlu untuk dibekali mengenai pemahaman cuaca yang baik. Dengan demikian, mereka dapat menyesuaikan waktu tanam, memilih varietas tanaman yang lebih tahan cuaca, dan mempersiapkan langkah antisipasi sebelum cuaca ekstrem melanda.

Cara-cara tradisional yang biasanya dilakukan oleh para petani di perdesaan dalam memprediksi cuaca perlu disertai dengan dukungan secara ilmiah melalui pantauan dan informasi cuaca dari BMKG. Di samping itu, BMKG juga perlu untuk memperluas informasi cuaca hingga ke tingkat desa.

Diversifikasi komoditas pertanian juga bisa dilakukan oleh para petani untuk mengurangi resiko kerugian total ketika satu komoditas gagal. Sistem pertanian terpadu menjadi salah satu inovasi yang bisa untuk diterapkan.

Dukungan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pertanian yang lebih kuat juga harus dihadirkan agar dampak kerawanan pangan akibat bencana bisa diminimalisasi. Sementara itu, dukungan berupa asuransi komoditas pertanian dan bantuan akses biaya pemulihan pascabencana menjadi solusi alternatif agar petani dapat melanjutkan usahanya dan tidak kehilangan sumber mata pencarian mereka. (LITBANG KOMPAS)