Membangun Pangan, Mengentaskan Rakyat dari Kemiskinan

Dunia tengah bergerak mengentaskan rakyat dari kemiskinan melalui sektor pangan dan perdagangan. Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO menginisiasi investasi berorientasi ketahanan pangan bagi masyarakat paling rentan. Mereka yang paling rentan itu juga bakal dilibatkan dalam rantai pasok komoditas pangan dunia.

Di Indonesia, Kementerian Pertanian (Kementan) berduet dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Keduanya bakal meningkatkan kesejahteraan petani kecil melalui bantuan tanam, alat pertanian, dan ternak ayam.

Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2025, FAO menggulirkan Forum Investasi Hand-in-Hand 2025 di Roma, Italia. Forum yang dibuka pada 14 Oktober 2025 itu mengusung aneka potensi investasi negara-negara berkembang dan kurang berkembang  senilai total 15,9 miliar dollar AS.

Forum investasi itu melibatkan lebih dari 2.000 peserta dari pemerintah, perusahaan swasta, bank pembangunan, dan yayasan dari 31 negara. Ada enam inisiatif investasi yang diusung, yakni sektor pertanian dan pangan olahan (agrifood), rantai pasok komoditas pangan, dan pengembangan kawasan ketahanan pangan.

Investasi itu bakal diarahkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat paling rentan di dunia, termasuk petani, peternak, nelayan, dan petambak kecil. Mereka juga bakal diperkuat agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasok komoditas pangan dunia.

Beberapa proyek berbasis investasi itu antara lain adalah peningkatan nilai tambah wijen di Somalia dan talas di Tuvalu. Selain itu, ada juga pengembangan budidaya bunga di Bangladesh, serat kasmir di Mongolia, dan akuakultur di Paraguay.

Beberapa proyek berbasis investasi itu antara lain peningkatan nilai tambah wijen di Somalia dan talas di Tuvalu. Ada juga pengembangan budidaya bunga di Bangladesh, serat kasmir di Mongolia, dan akuakultur di Paraguay.

Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu mengatakan, Forum Investasi Hand-in-Hand memobilisasi pembiayaan skala besar berbasis data untuk sistem agrifood guna mempercepat kemajuan dalam mengakhiri kelaparan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari Forum Pangan Dunia yang mendorong perubahan sistem agrifood melalui generasi muda, serta ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi.

Transformasi tersebut membutuhkan investasi yang tepat sasaran dan berjangka panjang. Investasi itu sangat diperlukan mengingat pembiayaan negara tidak mencukupi dan seringkali tidak selaras dengan prioritas nasional.

Forum itu, Dongyu melanjutkan, memberikan kesempatan bagi pemerintah setiap negara mempresentasikan rencana investasi yang dikembangkan melalui perangkat dan dukungan teknis Inisiatif Hand-in-Hand. Hal itu termasuk analisis geospasial, pemetaan tanah, penilaian risiko iklim, dan analisis ekonomi.

Bersamaan dengan hal itu, setiap investor dapat menggunakan aplikasi pertemuan bilateral khusus. Melalui aplikasi itu, mereka dapat meminta dialog tatap muka dengan pemerintah setiap negara guna menjajaki peluang investasi.

Ini tentang perlunya memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara strategis dipandu dengan data dan analisis sehingga bisa berdampak besar terhadap ketahanan pangan dan mata pencarian masyarakat rentan.

”Ini bukan hanya masalah keterbatasan dana. Ini tentang perlunya memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara strategis dipandu dengan data dan analisis sehingga bisa berdampak besar terhadap ketahanan pangan dan mata pencarian masyarakat rentan,” ujarnya melalui siaran pers.

Berdasarkan data Bank Dunia, 697 juta orang atau 8,5 persen dari 8,2 miliar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2024. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu membeli makanan sehat, serta terdampak konflik dan perubahan iklim. Mereka juga mengalami perlakuan tidak adil.

Bagaimana dengan Indonesia? Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi penduduk. Jika dibandingkan angka kemiskinan pada periode sama 2024 sebanyak 25,22 juta orang, jumlah penduduk miskin selama setahun terakhir turun 1,37 juta orang.

Penduduk digolongkan miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan. BPS mencatat, garis kemiskinan pada Maret 2025 senilai Rp 609.160 per kapita atau meningkat dibandingkan Maret 2024 senilai Rp 562.932 per kapita.

Adapun jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 2,38 juta orang atau 0,85 persen dari total populasi penduduk. Jumlah ini turun 400.000 orang dibandingkan September 2024 dan turun 1,18 juta orang dibandingkan Maret 2024.

Guna mengurangi tingkat kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem, Kementan dan BP Taskin menginisiasi program Pengentasan Kemiskinan di Sektor Pertanian. Model percontohannya bakal dilaksanakan di 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi.

Kedua instasi pemerintahan itu telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait program itu di Kantor Kementan, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025). Penandatanganan MoU itu dilakukan Menteri Pertanian dan juga Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Amran mengemukakan, mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berarti mencukupi kebutuhan nasional. Mewujudkan swasembada pangan juga berarti mengangkat harkat dengan memberdayakan masyarakat dari kemiskinan menuju kemandirian.

Upaya mengentaskan rakyat dari kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas, tetapi harus menyentuh langsung akar persoalan di lapangan. Keberhasilan pendekatan program pertanian berbasis nama dan alamat (by name by address) yang pernah diterapkan Kementan di salah satu daerah bisa menjadi contohnya.

Amran menjelaskan, waktu itu, tingkat kemiskinan daerah tersebut mencapai 38 persen. Dalam satu hingga dua tahun, tingkat kemiskinan itu dapat ditekan sehingga turun drastis menjadi 8 persen.

Kalau mereka punya lahan, kami bantu tanam dan beri alat pertanian. Kalau lahannya sempit, kami bantu ternak ayam 50 ekor. Dalam dua tahun, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan.

”Caranya sederhana, kami mengidentifikasi satu per satu warga miskin di daerah tersebut. Kalau mereka punya lahan, kami bantu tanam dan beri alat pertanian. Kalau lahannya sempit, kami bantu ternak ayam 50 ekor. Dalam dua tahun, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” ungkap Amran.

Di tingkat nasional, Amran melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta kesejahteraan petani di Indonesia ditingkatkan. Salah satu contoh konkretnya adalah pemerintah menaikkan harga pembelian gabah kering panen di tingkat petani dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg.

Hasilnya, kenaikan harga gabah dapat mengerek pendapatan petani padi. Salah satu indikatornya, nilai tukar petani (NTP) meningkat menjadi 124,36 pada September 2025. NTP itu jauh melampaui target NTP 2025 yang ditetapkan pemerintah, yakni 110.

Kementan dan BP Taskin sepakat model percontohan program pengentasan rakyat dari kemiskinan di sektor pertanian itu bakal digulirkan di 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi. Syarat lainnya, daerah-daerah itu harus memiliki kepala daerah yang dinilai proaktif dan berkomitmen tinggi terhadap perubahan.

Pendekatan yang diusung tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian rakyat. Hal itu mulai dari peningkatan produktivitas, penyediaan alat dan mesin pertanian, hingga pemberdayaan rumah tangga miskin melalui peternakan dan usaha kecil.

Melalui skema aglomerasi, satu kabupaten sasaran akan menjadi poros bagi empat kabupaten sekitarnya. Tujuannya adalah agar intervensi tersebut tidak hanya berdampak lokal, melainkan juga membentuk resonansi ekonomi kawasan.

”Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara terukur dan menjadi model pembangunan inklusif di wilayah lain di Indonesia,” kata Amran.

Budiman menuturkan, MoU tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara kedeputian BP Taskin dan tiga direktorat jenderal Kementan. Koordinasi itu penting guna menentukan 10 daerah yang bakal menjadi model percontohan, sekaligus untuk memastikan akurasi data kemiskinan dan langkah-langkah intervensi agar berjalan selaras dan tepat sasaran.

Rata-rata kabupaten yang akan menjadi lokasi model percontohan memiliki tingkat kemiskinan 11-15 persen atau di atas rata-rata nasional. Dengan intervensi yang tepat, minimal tingkat kemiskinan di 10 kabupaten itu bisa turun di bawah rata-rata, menjadi 4,4-6 persen.

”Kami akan mendata kantong-kantong kemiskinan secara by name by address di 10 kabupaten tahun ini. Kemudian akan kami kaitkan dengan program Kementan di subsektor peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura,” tuturnya.

Sementara, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengingatkan pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani gurem atau yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Oleh karena itu, program pengentasan rakyat dari kemiskinan juga perlu menyasar mereka.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, jumlah petani gurem di Indonesia masih banyak. Bahkan, selama periode 2013-2023, jumlahnya bertambah.

Merujuk hasil Sensus Pertanian 2023 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, jumlah petani gurem di Indonesia pada 2023 sebanyak 16,89 juta rumah tangga. Proporsi rumah tangga petani gurem itu terhadap total rumah tangga petani mencapai 60,84 persen.

Jumlah petani gurem itu melonjak 18,49 persen dari hasil sensus pada 2013. Waktu itu, jumlah petani gurem di Indonesia sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau 55,33 persen dari total rumah tangga petani.

”Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka adalah menyertifikasi lahan, bahkan memberikan tambahan lahan yang dapat diolah mereka. Selain itu, mereka juga perlu mendapatkan bantuan program usaha tani atau peternakan kecil,” katanya.