Memburu Resolusi Konflik di Ukraina

Pertempuran antara Rusia dan Ukraina yang diawali operasi militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 hampir memasuki tahun keempat. Beragam upaya damai yang dilakukan menemui jalan buntu, hingga Amerika Serikat mengajukan proposal 20 butir rencana damai.

Seusai bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Florida, akhir pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengklaim, 90 persen isi proposal itu diterima positif kedua pihak yang bertikai. Isu yang mengganjal, seperti diakui Trump, terutama sejauh mana kesediaan Ukraina menyerahkan wilayah Donbas—terdiri dari Luhansk dan Donetsk—di Ukraina Timur yang berbatasan dengan Rusia, ke tangan Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin, yang ditelepon Trump sebelum menerima Zelenskyy, menuntut Ukraina menyerahkan wilayah di utara Donetsk yang belum berhasil direbut Rusia. Rusia kini menguasai seluruh Luhansk dan 75 persen wilayah Donetsk. Terhadap usulan ini, Zelenskyy meminta kedua pihak menarik mundur pasukan hingga batas yang ditentukan dan membangun zona demiliterisasi.

Optimisme Trump, seperti banyak disoroti media AS, mencerminkan gaya diplomasi transaksional. Termasuk dengan menjanjikan jaminan keamanan selama 15 tahun pada Ukraina untuk menerima usulan damai ini. Gedung Putih terlihat ingin membuat terobosan cepat, terutama untuk memenuhi janji kampanye Trump di hadapan tekanan domestik dan kelelahan warga AS pada perang berkepanjangan.

Apakah agresi bisa ”dibenarkan” lalu diselesaikan lewat kompromi politik?

Hal ini membuat proposal damai AS terlihat lebih menonjolkan langkah untuk mengakhiri perang, bukannya mencari resolusi konflik. Usulan damai yang fokus pada penyerahan wilayah dan gencatan senjata jangka pendek berisiko mengabaikan akar konflik. Pengakuan atas wilayah hasil agresi juga bisa menciptakan preseden di masa depan.

Sejauh ini posisi Zelenskyy terjepit antara tekanan untuk menerima perjanjian damai dan tuntutan rakyat Ukraina untuk tidak menyerahkan wilayah mereka kepada Rusia. Moral rakyat dan militer yang telah berjuang hampir empat tahun akan runtuh jika Ukraina menyerahkan Donbas ke Rusia, yang telah menguasai Semenanjung Crimea pada 2014.

Upaya damai ini juga dinilai rapuh karena Rusia tidak hadir langsung di meja perundingan. Apalagi pertempuran terus terjadi saat pembicaraan damai tengah berlangsung. Sekutu Ukraina di Eropa juga khawatir upaya perdamaian yang tergesa-gesa akan mudah runtuh.

Bagaimana perang ini berakhir bisa menjadi preseden bagi penyelesaian konflik di berbagai wilayah di dunia. Apakah agresi bisa ”dibenarkan” lalu diselesaikan lewat kompromi politik? Dunia, dan Indonesia di dalamnya, perlu terus mendorong perdamaian yang berkeadilan dengan menegakkan kedaulatan dan hukum internasional.