Memilih Mencegah, Alih-alih Mengobati

Pagi itu, di pinggiran kota Jakarta, seorang pemilik warung makan berdiri cukup lama di depan kedai. Tatapannya kosong, walau tumpukan plastik kemasannya tampak penuh. Harganya memang sedang tidak baik-baik saja.

Dalam beberapa bulan ini, fenomena kenaikan harga bahan baku plastik makin santer terdengar di media nasional. Angkanya signifikan, Naik sekitar 50 persen dibandingkan dengan harga semula. Lonjakan harga ini lambat laun memprihatinkan, dan mungkin saja, malah membuat para pelaku UMKM kelabakan. Pasalnya, sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih mengandalkan plastik sekali pakai untuk mengemas produknya. Sesederhana mengemas produk makanan dan minuman cepat saji yang langsung dibawa pulang atau dipesan secara daring.

Saat produk yang dijual bergantung pada bahan baku yang harganya tiba-tiba melonjak, persoalan ini memunculkan ironi. Apakah mesti membebankan kenaikan harga bahan baku ke pelanggan? Ataukah mempertahankan harga jual walau menggerus margin keuntungan?

Dalam situasi yang cukup dilematis itu, sejauh mana langkah yang diambil Bank Indonesia selaku otoritas bank sentral untuk menyikapi situasi di negeri ini?

Tampaknya sulit jikalau melihat fenomena ini sebagai kejadian tunggal. Lebih tepat kalau dianggap sebagai satu simpul dari rantai yang saling terhubung. Kemasan plastik mungkin tak diperhitungkan, tapi siapa sangka saat ini terdampak oleh banyak faktor. Harga minyak melonjak naik hingga 80 persen sepanjang tahun ini. Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah masih berlangsung. Bahkan, blokade Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi 20 persen komoditas minyak dan gas global ikut terdampak.

Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 menjadi titik kritis yang mengawali rentetan peristiwa panjang ini. Saat ketegangan geopolitik global meningkat, harga minyak ikut terdorong naik. Setali tiga uang, di dalam negeri terjadi kenaikan harga BBM pada 20 April. Situasi ini semakin menambah tekanan dari sisi lain.

Lantas, kenaikan harga plastik, pada titik ini, tak bisa dianggap sekadar masalah sektoral. Justru kita perlu melihatnya sebagai bagian dari tekanan eksternal. Dalam kacamata ilmu ekonomi, fenomena ini lebih menjurus pada efek imported inflation. Sebab, kenaikan 50 persen itu terlalu signifikan untuk dijelaskan oleh faktor domestik semata.

Kalau begitu, artinya, ada ”gelombang luar” yang mulai masuk. Pertanyaannya lewat jalur mana?

Nilai tukar jadi salah satu pintu masuk yang mudah dikenali. Saat ketidakpastian meningkat, investor cenderung mengalihkan aset ke tempat yang lebih aman atau diistilahkan strategi flight to safety. Modal keluar. Rupiah tertekan. Tak ayal, hingga 20 April 2026, kurs sempat berada di kisaran Rp 17.176 per dolar AS.

Efek sebab-akibat pun memainkan peran. Rupiah melemah, harga barang impor ikut naik. Termasuk bahan baku plastik.

Faktanya, ada satu hal yang kadang luput. Kenaikan biaya bukan saja di hulu dan bergerak turun ke hilir. Inilah yang dikenal sebagai second round effect yang membawa dampak lanjutan. Fenomena ini bekerja layaknya efek domino yang merambat ke sektor-sektor lainnya. Singkatnya, ketika biaya bahan baku plastik naik, beban tersebut bermula dari pabrik kemasan, lalu merayap masuk ke harga pangan, logistik, hingga produk rumah tangga yang paling mendasar.

Alhasil, ekspektasi inflasi di masyarakat mulai terbentuk. Buruh menuntut kenaikan upah karena biaya hidup meningkat. Penyedia jasa berduyun-duyun menaikkan tarif untuk menjaga margin. Buntutnya, ketika dampaknya makin terasa, daya beli pun mulai tertekan. Pertanyaannya, apakah harus menunggu sampai efek itu benar-benar meluas?

Di sinilah pendekatan kebijakan otoritas moneter justru menarik. Tidak semua langkah harus menunggu dampak besar muncul lebih dulu. Terbukti, per 30 Maret 2026, Bank Indonesia meluncurkan repo valuta asing (valas) dengan agunan SVBI (Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia) dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia).

Instrumen ini bekerja sebagai brankas cadangan mata uang asing, utamanya dolar. Praktisnya, saat pasokan mata uang ”Negeri Paman Sam” ini mulai langka di pasaran, perbankan cukup menjaminkan surat berharga valas untuk mendapatkan pasokan dolar AS secara langsung dari bank sentral.

Dengan begitu, alih-alih sebatas instrumen investasi pasif, SVBI dan SUVBI menjadi aset likuid yang bisa ditukarkan dengan likuiditas valas kapan pun pasar mulai mengetat.

Langkah ini secara efektif mengantisipasi kepanikan di pasar terbuka. Karena itu, pelaku usaha tahu bahwa pintu untuk mengakses dolar AS tetap terbuka lebar, tanpa harus memicu perang harga yang dapat melemahkan nilai tukar.

Lebih jauh lagi, kebijakan seperti ini juga bekerja lewat ekspektasi. Sebab, pasar membaca sinyal. Ketika otoritas terlihat siap, responsnya cenderung lebih sigap. Alhasil tidak semua pelaku buru-buru keluar, hingga seketika semua tekanan berkembang jadi kepanikan.

Jika disimpulkan, repo valas ini tidak berhenti pada instrumen teknis belaka, tetapi sebuah pesan bahwa Bank Indonesia selalu hadir untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Bahwa gejolak global tidak serta-merta berdampak pada ekonomi domestik.

Kembali ke pemilik kedai tadi. Ia mungkin tidak mengikuti detail kebijakan ini. Tidak juga memahami istilahnya. Tapi, saat kebijakan ini bekerja, dampaknya akan terasa. Perlahan tetapi pasti, di dalam negeri, harga bahan baku tidak akan bergerak liar. Tekanan biaya produksi tidak makin berat. Masih ada ruang untuk bernapas.

Di level usaha kecil, langkah sigap itulah wujud nyata sebuah perlindungan, setidaknya dari lonjakan harga kemasan plastik yang tak bisa dihindari. Sementara dalam ranah yang lebih luas, kebijakan repo valas bertujuan menjaga agar tekanan dari luar tidak menyebar tanpa kendali.

Pada akhirnya, peristiwa ekonomi sering bergerak lebih cepat dari kesiapan kita. Tanda-tandanya kadang muncul lebih dulu. Kadang samar, kadang sangat jelas, selayaknya harga plastik yang tiba-tiba melonjak saat ini. Dalam situasi yang pelik ini, Bank Indonesia seolah sedia galah sebelum hanyut. Alih-alih mengobati, otoritas moneter Tanah Air memilih mencegah.

Rabiul Misa Analis Yunior Bank Indonesia