Memulai Babak Pengabdian Baru Menjadi Kepala Sekolah Rakyat

Sejak pagi hari, di tengah kebisingan lalu lintas Jakarta, seorang pria paruh baya dengan pakaian dinas lapangan ala tentara berjalan tergopoh dengan ransel di punggungnya menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mulai sekarang, ia akan memulai babak pengabdian baru, menjadi kepala Sekolah Rakyat.

Dia adalah Regut Sutrasno (48), seorang guru yang sudah mengabdi selama 24 tahun di sekolah negeri di Jakarta. Perjalanan kariernya sebagai guru cukup panjang, mulai dari guru honorer sejak 2001, lalu diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada 2008, dan sekarang memilih memenuhi panggilan pemerintah untuk menjadi kepala Sekolah Rakyat.

Menurut Regut, keputusan menjadi kepala Sekolah Rakyat diambilnya bukan karena mengejar jabatan, melainkan karena panggilan hati. Saat masih kecil, di kota kelahirannya, Purworejo, Jawa Tengah, ia pernah merasakan sulitnya mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi.

”Saya dulu juga orang miskin, yatim pula. Saya ingat dulu kalau mau sekolah, ibu selalu bingung, harus jual barang sana-sini atau tunggu panen padi dulu baru bisa daftar sekolah,” kata Regut, ditemui pada Selasa (17/6/2025).

Karena itu, dia tak ingin anak zaman sekarang masih mengalami apa yang ia alami. Guru Bahasa Inggris ini lalu memutuskan memenuhi panggilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meninggalkan SMP Negeri 38, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tempatnya mengajar sekarang dan pindah menjadi kepala Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur, milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Orangtuanya mungkin seperti itu, tetapi anaknya harus berubah menjadi lebih baik.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas dari jenjang SD hingga SMA kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Harapan pemerintah, pendidikan anak yang baik bisa memutus rantai kemiskinan dari orangtuanya.

”Ini, kan, memanusiakan manusia. Sebagai pendidik, saya merasa terpanggil,” ucapnya.

Menjadi kepala Sekolah Rakyat bukan tanpa tantangan. Regut akan menghadapi berbagai karakter murid dari kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang bisa jadi berbeda dengan karakter murid di sekolah reguler. Dia ingin mengutamakan pendekatan kasih sayang karena para murid ini mungkin sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Menurut rencana, Regut tidak hanya datang ketika jam belajar-mengajar. Dia akan tinggal di asrama bersama para murid untuk memastikan proses pendidikan di Sekolah Rakyat mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi berjalan dengan baik.

”Saya ingin menyadarkan mereka bahwa kemiskinan itu bukan takdir, bisa diubah dengan kemauan yang kuat untuk belajar. Orangtuanya mungkin seperti itu, tetapi anaknya harus berubah menjadi lebih baik,” tuturnya.

Sama halnya dengan Muhammad Jufrianto (45) yang juga meninggalkan statusnya sebagai guru PNS di SMA Negeri 3 Takalar, Sulawesi Selatan, untuk menjadi kepala Sekolah Rakyat di Sentra Pangurangi Takalar, juga milik Kemensos. Dia merupakan guru yang dalam waktu dekat akan bergelar S-3 bidang pendidikan dan sudah mengabdi selama 21 tahun.

”Saya ingin anak-anak yang benar-benar sudah pupus harapan bangkit dan mampu bermimpi besar. Pendidikan adalah kuncinya,” kata Jufrianto.

Meskipun dipanggil negara, Regut dan Jufrianto tetap mengikuti serangkaian seleksi kepala Sekolah Rakyat. Sejak pertengahan Mei 2025, mereka melengkapi berkas yang dibutuhkan, kemudian mengikuti tahapan wawancara, tes tertulis, hingga magang di sekolah yang memiliki karakteristik sama dengan Sekolah Rakyat.

Sekarang, bersama 53 kepala Sekolah Rakyat lain, mereka tengah mengikuti retret tahap pertama di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Margaguna, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selama lima hari, 16-20 Juni 2025, mereka akan digembleng oleh Kemensos agar menjadi pendidik yang berkarakter.

Selain Kemensos, pemateri retret juga berasal dari sejumlah lembaga, seperti Kemendikdasmen, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta unsur TNI.

Para kepala sekolah akan menerima berbagai materi pembekalan, mulai dari detail kebijakan Sekolah Rakyat, pendidikan inklusif ramah anak dan HAM, motivasi dan empati sosial, pengelolaan sekolah asrama, kurikulum Sekolah Rakyat, bela negara dan bimbingan pengasuhan, hingga manajemen administrasi sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, retret kepala sekolah ini ingin membentuk para kepala Sekolah Rakyat menjadi pemimpin sekolah yang mampu membangun empati sosial dengan memahami kondisi setiap murid, guru, dan lingkungan sekolah secara utuh. Sebagai pemimpin, mereka tidak hanya mengelola, tetapi harus bisa menggerakkan perubahan.

”Kepala sekolah adalah panutan, sumber penyemangat, motivator, dan teladan kerja. Ketika mereka kehilangan arah, kepala sekolah adalah kompas moral mereka,” kata Saifullah.

Menteri sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini menyatakan bahwa rekrutmen sumber daya manusia (SDM) untuk Sekolah Rakyat masih terus dijalankan. Saat ini, kepala Sekolah Rakyat ditargetkan berjumlah 100 orang. Sebanyak 47 kepala sekolah sisanya akan diumumkan pada 30 Juni 2025, bersamaan dengan pengumuman 1.554 guru Sekolah Rakyat. Setelah itu, mereka akan mengikuti retret tahap kedua.

Adapun total SDM yang dibutuhkan untuk 100 Sekolah Rakyat tahap pertama adalah 4.944 orang. Ribuan orang tersebut, di antaranya, meliputi 100 kepala sekolah, 1.554 guru, 600 guru agama, 978 wali asuh, 252 wali asrama, 400 juru masak, dan 600 anggota satuan pengamanan.

Mereka akan mendidik sebanyak 9.780 murid Sekolah Rakyat tahap pertama. Hingga kini telah ditetapkan 4.112 calon murid di 39 Sekolah Rakyat. Sisanya sedang dalam penetapan oleh kepala daerah untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada Juli mendatang.