Menakar Risiko Serangan Darat Trump ke Iran

Setelah melakukannya pada akhir Maret lalu, Trump kembali memberikan ultimatum kepada Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Dalam ultimatumnya, Trump akan mengganjar ketidakpatuhan dengan mendatangkan ”neraka” ke Iran. Apabila ini bermakna pendaratan pasukan AS ke bumi Iran, apa saja risiko yang akan terjadi?

Ultimatum kembali disampaikan Trump melalui akunnya dalam kanal Truth Social pada 5 April 2026. Dalam unggahannya, Trump memaksa Iran untuk membuka Selat Hormuz. Apabila tidak dipenuhi dalam 48 jam, ia berjanji untuk mengirimkan neraka ke Teheran.

Tidak sedikit yang kemudian memaknai neraka Trump ini sebagai pendaratan pasukan AS di wilayah Iran. Pasalnya, selain ultimatum, asumsi pendaratan ini menguat mengingat kemampuan Iran dalam menahan serangan udara yang selama ini dikirim oleh koalisi AS-Iran.

Perkembangan terbaru di hari ke-36 konflik, Iran berhasil menembak jatuh pesawat tempur F-15 dan A-10 Warthog AS. Dari peristiwa ini, Iran diduga berhasil menangkap awak pesawat yang selamat.

Meski berbeda klaim antara AS dan Iran, helikopter Black Hawk yang kemudian dikirim untuk menyelamatkan pilot pesawat tempur sebelumnya pun dikabarkan berhasil ditembak jatuh oleh pihak Iran.

Apabila Trump benar-benar mengirimkan pasukan AS untuk mendarat di Iran, maka dapat dipastikan bahwa konflik akan terus tereskalasi. Selain makin panas, besar kemungkinan bahwa perang akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, bahkan bisa menjadi forever-war seperti kasus intervensi AS di Afghanistan.

Hingga 3 April 2026, korban akibat konflik ini terus bertambah. Dilansir dari Al Jazeera, otoritas Iran melaporkan bahwa setidaknya 2.076 orang tewas dan lebih dari 26.500 lainnya luka-luka setelah perang pecah pada 28 Februari 2026. Tak ayal, berlarutnya perang akibat mendaratnya ground force AS di Iran akan membuat korban lebih banyak jatuh.

Situasi ini tidak menguntungkan AS. Selain akan mendapatkan tekanan dari komunitas internasional, sejarah membuktikan bahwa AS hampir tidak memiliki peruntungan ketika terjebak dalam perang yang berlarut. Hal itu terjadi baik pada perang Vietnam (1955-1975), Afghanistan (2001-2021), maupun Irak (2003-2011).

Jika direalisasikan, langkah ini pun diambil di tengah situasi internal AS yang berantakan. Pasalnya, pemerintahan Trump telah mengobrak-abrik jajaran petinggi militernya. Pada awal April, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memecat Kepala Staf Angkatan Darat (Army Chief of Staff) Jenderal Randy George.

Selain George, Jenderal David Hodne yang memimpin Komando Pelatihan dan Transformasi Angkatan Darat AS dan Mayjen William Green yang memimpin jabatan setara dengan Kepala Pusat Mental Pembinaan TNI juga dicopot.

Adanya persoalan ”dapur” antara petinggi eksekutif dan militer yang dipertontonkan secara umum ini berpotensi untuk memunculkan disrupsi dalam rantai komando operasi. Hal ini pun akan membuat moral pasukan di lapangan jatuh.

Dalam rentang waktu yang lebih panjang, kegagalan serangan darat AS ini akan membuat posisi politik Trump makin terpojok. Hasil survei Reuters/Ipsos pada 26 Maret 2026 menunjukkan bahwa 56 persen warga AS merasa situasi ekonominya terdampak secara negatif akibat keputusan Trump menyerang Iran.

Lebih lanjut, 86 persen dari responden survei juga mengkhawatirkan keselamatan para tentara apabila nanti dikirim dalam operasi serangan darat.

Terlebih lagi, secara logistik, serangan darat juga akan membuat ongkos kian menggelembung. Hal ini terbukti dari permintaan Trump ke legislatif untuk menyetujui tambahan dana 1,5 triliun dolar AS untuk pembiayaan pertahanan pada tahun anggaran 2027.

Makin besarnya anggaran yang ”terbuang” ke konflik ini rawan untuk dilihat sebagai pemborosan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan publik.

Rendahnya legitimasi publik ini akan menjadi pukulan telak bagi Republikan sebagai partai yang mengusung Trump. Pasalnya, 2026 menjadi tahun pemilu sela akan diadakan. Maka, kegagalan operasi Trump di Iran hampir dapat dipastikan akan menggerus perolehan suara Republikan secara signifikan pada November mendatang.

Di tataran internasional, eskalasi dalam bentuk serangan darat ini juga akan membuat perekonomian global makin tercekik. Hingga 3 April 2026, harga minyak mentah (WTI Crude) terpantau terus terkerek hingga ke level di atas 112 dolar AS per barel. Tren positif harga minyak ini pun bisa dipastikan akan terus berlanjut apabila AS melancarkan serangan darat dan Selat Hormuz terus tertutup.

Sampai sebelum serangan darat dilancarkan, sejumlah negara terpantau telah mengalami gejolak energi. Negara-negara Asia tampak paling terdampak karena selama ini sangat bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah. Hal ini pun tampak di sejumlah negara ASEAN. Ketersediaan bahan bakar mulai menipis dan harga jualnya mulai terdongkrak hingga di atas 50 persen.

Kenaikan harga minyak ini pun akan menyebabkan efek yang sistemik. Salah satu harga komoditas yang akan terdampak dari melonjaknya harga energi adalah pangan. Badan pangan di bawah PBB, Food and Agriculture Organization (FAO), melaporkan bahwa Indeks Harga Pangan (Food Price Index) telah meningkat 2,4 persen pada Maret lalu.

Maka dari itu, kendati telah mengambil sejumlah kebijakan, seperti pembatasan kegiatan aparatur sipil negara, pemerintah perlu terus memantau dampak dari kenaikan harga minyak dunia, terutama pada produk-produk turunannya. Terlebih lagi, harga energi bisa dipastikan akan terus melonjak apabila serangan darat AS benar-benar dilakukan. Sementara ini, langkah-langkah untuk menyerap shock dari tersendatnya suplai minyak via APBN sebaiknya terus dilakukan, tentu dengan terus memperhatikan keseimbangan fiskal. (LITBANG KOMPAS)