Menakar Untung-Rugi Kehadiran Indonesia dalam Shanghai Cooperation

Pada akhir Agustus nanti, kota Tianjin di China akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi negara-negara yang tergabung dalam Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Presiden China Xi Jinping secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam KTT tersebut. Akan tetapi, sejauh ini belum ada kabar apakah Prabowo akan memenuhi undangan tersebut. 

SCO awalnya merupakan kerja sama bidang keamanan di antara negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tengah. Organisasi yang sudah berdiri hampir lebih dari dua dekade ini dipandang telah berevolusi. Kerja sama SCO kini meluas juga ke bidang ekonomi dan pembangunan. 

Saat ini jumlah anggota SCO juga telah bertambah. Saat didirikan, SCO terdiri atas enam negara, yakni China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kini anggota SCO menjadi 10 negara dengan masuknya India, Pakistan, Iran, dan Belarus.

Hal ini menjadikan SCO sebagai salah satu organisasi regional terbesar di dunia. Anggotanya menyumbang sekitar sepertiga PDB global, sekitar 40 persen populasi dunia, dan hampir dua pertiga daratan Eurasia.

Hari-hari ini, ketika banyak negara berupaya mengembangkan pasar setelah dihantam kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengimbau agar negara-negara SCO membangun konsensus yang lebih besar untuk perkuatan organisasi. Salah satu caranya adalah dengan menunjukkan rasa tanggung jawab pada sejarah dan masa depan. 

Dia mengusulkan lima hal, yakni setia pada aspirasi awal pembentukan organisasi kerja sama keamanan regional ini dan meneruskan Shanghai Spirit, memperkuat fondasi keamanan, mengejar manfaat bersama dan hasil yang saling menguntungkan untuk mendorong mesin pembangunan bekerja, mengejar persahabatan dan hubungan bertetangga yang baik, serta menjaga keadilan dan kesetaraan. 

Dalam pertemuan para menteri luar negeri negara anggota SCO di Beijing, awal pekan lalu, mereka juga menyepakati tujuan bersama. Tujuan bersama itu adalah memajukan Semangat Shanghai, menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah, serta memerangi tiga kekuatan jahat, yaitu terorisme, ekstremisme, dan separatisme. Selain itu, mereka juga sepakat untuk mendorong dialog antarperadaban, menyelesaikan isu penting secara damai melalui dialog dan negosiasi untuk perdamaian, serta menjunjung tinggi otoritas PBB dan menentang unilateralisme.

Tidak ada penjelasan apakah niat untuk kembali ke semangat awal pendirian SCO adalah karena insiden saling tembak antara India dan Pakistan yang sempat dikhawatirkan melebar ke kawasan atau karena sebab yang lain. Yang jelas, Semangat Shanghai yang mendasari SCO cukup menarik.

Berangkat dari sana, terkait dengan KTT SCO akhir Agustus nanti, dan undangan kepada Indonesia, rasanya Indonesia perlu mempertimbangkan manfaat dan tantangan apabila akan memasuki arena baru, dalam hal ini SCO.

Nur Rachmat Yuliantoro, Guru Besar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, menjelaskan, bagi Indonesia, menghadiri KTT SCO di Tianjin, China, lebih dari sekadar acara diplomatik biasa. 

Keikutsertaan tersebut adalah kesempatan emas yang dapat memberikan beragam manfaat bagi Indonesia. Manfaat itu antara lain memperkuat kerja sama regional dan membuka peluang-peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih cepat. 

”Keikutsertaan Indonesia dalam KTT SCO juga dapat membuat negara kita memainkan peran yang sangat penting di mata dunia,” kata Nur, Kamis (17/7/2025).

Peran tersebut pada gilirannya akan membantu Indonesia dalam menghadapi isu-isu politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia. Tentu saja, Indonesia tidak boleh hanya sekadar hadir di sana. Indonesia, sesuai dengan kapasitasnya, perlu terlibat dan membuat keputusan-keputusan penting yang membentuk masa depan geopolitik dan ekonomi kawasan.

Hasil dari KTT SCO, dengan Indonesia berkesempatan memberikan kontribusi, juga sangat krusial bagi perkembangan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.

Meski ada beragam manfaat, Indonesia perlu pula mencermati tantangan yang timbul. Menurut Nur, keikutsertaan Indonesia dalam KTT itu—sebuah forum yang menjadi ajang perebutan pengaruh tiga negara utama BRICS, yaitu Rusia, China, dan India—berpeluang menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga berpotensi merugikan bagi politik luar negeri. 

Di satu sisi, ujar Nur, keikutsertaan Indonesia dapat memberikan akses ke jaringan ekonomi yang kuat di kawasan, yang akan memudahkan BRICS dan SCO bekerja sama dalam hal perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Peluang ini dapat membantu Indonesia menjalankan strategi ekonomi yang lebih baik, di tengah-tengah perubahan dinamis dunia yang sangat cepat.

Namun, Indonesia perlu berhati-hati agar keikutsertaannya tidak membuat ia terjebak dalam tekanan geopolitik dari blok-blok kekuatan besar yang saling bersaing, khususnya antara Amerika Serikat, Rusia, dan China. ”Dengan kata lain, terlalu dekat dengan aliansi ini dan itu dapat membuat diplomasi Indonesia menjadi kurang fleksibel,” jelas Nur.

Akan selalu ada orang yang mempertanyakan prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan tantangan geopolitik yang perlu ditangani dengan hati-hati.

Secara terpisah, Hayati Nufus, peneliti pada Pusat Kajian Politik BRIN, menyampaikan, keberadaan SCO menunjukkan bagaimana multilateralisme di Asia tidak hanya didominasi oleh mekanisme Barat, tetapi juga tumbuh dari kebutuhan kawasan dengan mengedepankan kerja sama regional yang berbasis prinsip kesetaraan, non-intervensi, dan konsensus. 

Prinsip-prinsip kerja sama ini senada dengan prinsip yang diutamakan oleh ASEAN. Contoh bagaimana SCO mengedepankan pendekatan multilateralisme misalnya dengan inisiatif RATS (Regional Anti-Terorrist Structure) yang menunjukkan koordinasi multilateral dalam menanggulangi ancaman lintas negara, khususnya masalah terorisme, separatisme, dan ekstremisme. 

Selain itu, ekspansi keanggotaan (India dan Pakistan sejak tahun 2017, Iran tahun 2023, dan Belarus tahun 2024) mencerminkan aspirasi organisasi ini untuk membangun blok multilateral yang lebih besar dan mewakili Global South. Platform ini menjadi alternatif dari tatanan internasional yang dipimpin Barat.

Meskipun Indonesia bukan anggota SCO, posisi strategis Indonesia sebagai negara utama ASEAN, dan sebagai kekuatan menengah di Indo-Pasifik, memberi peluang untuk menjalin engagement yang lebih dalam dengan SCO, baik secara institusional maupun bilateral, melalui negara–negara anggotanya.

Semisal, dari sektor keamanan, SCO sangat aktif dalam isu kontraterorisme dan keamanan lintas batas. Indonesia menghadapi tantangan serupa, seperti isu terorisme dan kejahatan lintas negara. Melalui kemitraan dialog atau status pengamat, Indonesia dapat meningkatkan pertukaran intelijen, dan praktik terbaik dalam penanggulangan terorisme.

Indonesia juga dapat memanfaatkan pertautan dengan SCO untuk diversifikasi kerja sama ekonomi dan energi. Beberapa anggota SCO, seperti Rusia, China, dan Kazakhstan, merupakan pemain penting dalam bidang energi dan infrastruktur. Indonesia dapat menjalin proyek bilateral dengan mereka dan mendorong investasi energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur dari negara–negara Asia Tengah dan China.

Indonesia juga dapat berperan sebagai jembatan antara ASEAN dan SCO. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan mendorong dialog ASEAN–SCO dalam isu konektivitas, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, komunikasi strategis dengan SCO dapat memperluas ruang diplomasi, kerja sama keamanan, dan konektivitas ekonomi, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor aktif dalam menciptakan tatanan dunia multipolar yang inklusif dan berbasis kerja sama.

Dihubungi terpisah, Agus Haryanto, Ketua Umum Asosiasi Ilmuwan HI Indonesia, mengatakan, jika diputuskan untuk hadir dalam kegiatan tersebut, Indonesia bisa memanfaatkan forum tersebut sebagai salah satu cara keikutsertaan Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia seperti yang tercantum dalam konstitusi. Walau mungkin ada pihak yang membaca ini sebagai kehadiran dalam forum negara-negara yang merupakan ”pesaing” AS dalam konteks global, Indonesia bisa mempertimbangkan dua hal, yaitu kepentingan nasional dan dinamika perang tarif yang dilancarkan AS. 

”Meskipun negara-negara di Asia Tengah tidak memiliki hubungan ekonomi yang besar dengan Indonesia, peluang kerja sama dengan negara-negara di Asia Tengah yang memiliki penduduk Muslim sesuai dengan upaya kementerian luar negeri untuk mengembangkan diplomasi dengan negara-negara berpenduduk Muslim,” katanya. 

Agus berpandangan, kehadiran Indonesia nanti (jika diputuskan akan hadir) adalah bagian dari politik luar negeri bebas aktif. 

”Dulu kita mengalami pergeseran dari BRICS yang kita anggap sebagai kelompok blok non-Barat. Sehingga saat itu kalau kita gabung BRICS, maka kita tidak bebas aktif. Kemudian, kita sekarang menganggap bergabung BRICS sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif. Jadi, saya kira, ini akan menjadi dinamika yang mirip,” tuturnya.