Tanda Tanya di Balik Batalnya Investasi LG di Proyek Baterai Mobil Listrik RI

JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan asal Korea Selatan, LG Energy Solution, dilaporkan menarik investasi senilai ratusan triliun rupiah untuk proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia. Cabutnya LG dinilai menjadi kerugian bagi proyek hilirisasi nikel Tanah Air. Pemerintah pun diminta menjelaskan secara terbuka duduk masalah yang terjadi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, saat dihubungi, Senin (21/4/2025), mengatakan, pihaknya saat ini masih akan terlebih dahulu mempelajari duduk perkara di balik penarikan investasi LG.

”Saya belum mengetahui persis sudah sampai sejauh mana penarikan investasinya. Nanti saya akan cek dulu, berhubung ini koordinasinya di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” ujar Yuliot.

Saat dikonfirmasi, pejabat Kementerian Investasi/BKPM juga belum bisa memberi keterangan. Sampai berita ini dinaikkan, BKPM juga belum mengeluarkan pernyataan pers untuk menjelaskan alasan di balik hengkangnya LG dari proyek baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Mengutip berita dari kantor berita Yonhap, media asal Korea Selatan, yang ditayangkan Jumat (18/4/2025), konsorsium Korea Selatan yang dipimpin LG memutuskan menarik proyek senilai sekitar 11 triliun won atau 7,7 miliar dollar AS itu. Nilai itu setara Rp 129 triliun.

Konsorsium itu meliputi LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, dan mitra lainnya, yang selama ini telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan perusahaan milik negara untuk membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

Kerja sama itu dijalin lantaran Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, bahan utama pembuatan baterai EV. Inisiatif proyek itu mencakup seluruh proses dari hulu-hilir, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produksi prekursor, bahan katoda, dan pembuatan sel baterai.

Sumber industri yang dikutip Yonhap mengatakan, konsorsium telah memutuskan untuk menarik proyek tersebut setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia. Salah satu alasannya karena pergeseran dalam lanskap industri, atau yang disebut ”jurang EV” atau EV chasm, alias perlambatan sementara atau puncak permintaan kendaraan listrik global.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendaraan listrik hingga sejauh ini baru mampu menarik perhatian segelintir orang. Namun, untuk menembus pasar yang lebih luas dan massal, EV belum cukup laku.

"Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut," kata seorang pejabat dari LG Energy Solution.

Ia menegaskan bahwa investasi lain LG di Indonesia tetap berlangsung. "Kami akan melanjutkan bisnis lain kami yang ada di Indonesia, seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), usaha patungan kami dengan Hyundai Motor Group,” ujarnya.

Namun, EV yang tidak mampu menembus pasar massal bukan satu-satunya alasan. Di Korea Selatan, beredar pula kabar bahwa gagalnya investasi LG itu karena iklim politik di Indonesia.

Mengutip berita yang dipublikasikan di laman News Daily, juga media Korsel, salah satu alasan itu adalah karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia baru-baru ini merevisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Berdasarkan ulasan media tersebut, revisi UU TNI dianggap kontroversial karena mengizinkan personel militer untuk merangkap jabatan di posisi pemerintahan tanpa diberhentikan dari jabatan militer.

Saat ini, banyak perusahaan Korea yang sudah masuk ke Indonesia. Perusahaan kendaraan listrik dan baterai domestik utama Korsel, termasuk Hyundai Motor Company, LG Energy Solution, dan EcoPro, telah berinvestasi di Indonesia.

Hyundai Motor Company membangun pabrik di Indonesia pada 2022 dengan kapasitas produksi tahunan 150.000 unit dan berencana memperluasnya menjadi 250.000 unit. Sebanyak 1,55 miliar dollar AS (2,27 triliun won) akan diinvestasikan.

Selain pabrik mobil, mereka juga membangun pabrik baterai kendaraan listrik. HLI Green Power, perusahaan patungan antara Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution, berinvestasi sekitar 1,5 triliun won untuk membangun pabrik baterai dengan kapasitas tahunan 10 GWh atau untuk 150.000 kendaraan listrik.

EcoPro Group juga sedang menjalankan proyek ”Indonesia Drive” untuk mempercepat integrasi vertikal baterai dengan mengakuisisi saham di kilang nikel Indonesia.

Artikel News Daily itu menyebut ada kekhawatiran bahwa revisi UU TNI akan bedampak pada peraturan lingkungan ketenagakerjaan yang lebih ketat yang mesti dihadapi perusahaan Korsel yang beroperasi di Indonesia.

Ada pula kekhawatiran bahwa Pemerintah Indonesia akan mengurangi insentif pajak bagi perusahaan asing demi mengamankan anggaran untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seorang informan pelaku industri yang dikutip News Daily mengatakan, ada kekhawatiran perusahaan Korea yang telah menginvestasikan triliunan won dapat ”berakhir sebagai pion rezim militer Indonesia”.

Informan itu menambahkan, ”perusahaan seperti EcoPro, yang belum sepenuhnya melaksanakan investasinya, perlu berhati-hati”.

Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi baterai listrik karena kekayaan nikel dan dukungan kebijakan.

Dikonfirmasi secara terpisah, Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Faisal Alkadrie mengatakan, Indonesia akan tetap menjadi tujuan utama investasi baterai listrik. Proyek pengembangan baterai listrik di Indonesia melibatkan pemangku kepentingan yang luas, termasuk Antam sebagai penyedia bahan baku nikel.

Hingga saat ini Antam tetap berkomitmen pada rencana strategis pengembangan hilirisasi nikel, termasuk kolaborasi dengan mitra potensial lainnya.

”Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi baterai listrik karena kekayaan nikel dan dukungan kebijakan. Beberapa investor lain seperti CBL (Ningbo Contemporary Brunp Lygend) masih aktif menggarap proyek serupa,” ujarnya.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan duduk perkara penarikan investasi LGES serta permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia Battery Corporation (IBC) dan PT HLI Green Power.

”Karena HLI sebagai joint venture (kerja sama bisnis) dan sudah beberapa kali IBC ingin masuk ke pemilikan 5 persen. Negosiasinya seperti apa?” kata Andry.

Seperti diketahui, investasi LG di Indonesia adalah untuk menyuplai baterai bagi produk kendaraan listrik Hyundai yang energinya berbasis nikel. Sementara, di sisi lainnya, pabrikan China boleh menjual produk completely built up (CBU) atau mobil siap pakai yang diimpor dalam kondisi utuh tanpa harus membuka pabrik terlebih dahulu di RI.

Regulasi dan insentif yang diberikan Pemerintah RI sampai saat ini tidak eksklusif untuk nikel.

”Dalam hal ini, Hyundai mengalami kesulitan untuk berjualan. (Hyundai), karena basis baterainya adalah nikel yang tentunya jauh lebih mahal dibandingkan LFP (baterai litium besi fosfat yang banyak diusung mobil China), tidak mendapatkan subsidi yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan non-nikel,” ujarnya.

Menurut Andry, berkaca pada kondisi itu, ada kebijakan yang inkosisten dan diskriminatif. Regulasi dan insentif yang diberikan Pemerintah RI sampai saat ini tidak eksklusif untuk nikel.

”Artinya, semua mobil listrik, apa pun basis baterainya, mau itu nikel atau LFP, mendapatkan privilege. Dalam hal ini, Hyundai kalah saing dengan mobil pabrikan China,” lanjut Andry.

Inkonsistensi ini layak dipertanyakan. Jika diabaikan, bukan tak mungkin akan ada investor lainnya yang lari dari Indonesia. Andry menilai, pabrikan baterai lainnya bisa jadi juga akan memikirkan hal yang sama dan hengkang.

”Ngapain harus menghasilkan baterai berbasis nikel? Toh, mobil-mobil China banyak menggunakan LFP. Nah, jangan sampai justru kita memberikan insentif ke semua kendaraan listrik. Insentif paling besar harus diberikan untuk kendaraan listrik berbasis nikel,” ujar Andry.

Meski LGES sudah melepas investasinya, saat ini, produsen baterai kendaraan listrik asal China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) dan CBL, masih melanjutkan proses hilirisasi dari bijih nikel menjadi baterai listrik.

Oleh karena itu, Andry mengingatkan, pemerintah harus memastikan pasar domestik tersedia untuk menyerap produk-produk berbasis nikel itu. Pemerintah juga harus memastikan regulasi berupa subsidi atau pemberian insentif guna mengembangkan hilirisasi nikel.