Menanti Langkah Aktif  DPR

Penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai menjadi isu dalam unjuk rasa. Langkah konkret DPR, dalam menanggapi hal ini, amat ditunggu.

 Selain penghasilan DPR, memang ada sejumlah isu lain yang muncul dalam unjuk rasa di sekitar kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Misalnya, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

Namun, penghasilan DPR memang cukup menyita perhatian publik. Ini, antara lain, karena adanya wacana untuk memberikan tunjangan perumahan yang besarnya Rp 50 juta setiap bulan untuk setiap anggota DPR.

Padahal, menurut kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dari hasil pengolahan daftar isian pelaksanaan anggaran DPR 2023-2025, penghasilan seorang anggota DPR, yang terdiri dari gaji dan tunjangan, ditengarai sudah Rp 230 juta per bulan. Ini berarti sekitar 35,4 kali lipat pendapatan per kapita warga Indonesia yang besarnya Rp 6,5 juta per bulan (Kompas, 25/8/2025).

Selain itu, dengan penghasilan Rp 230 juta setiap bulan, negara harus mengalokasikan anggaran hingga Rp 1,6 triliun selama 2025 untuk 580 anggota DPR. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, misalnya, anggaran gaji dan tunjangan DPR sebanyak Rp 1,2 triliun, kemudian Rp 1,18 triliun pada 2024.

Kebutuhan anggota DPR memang banyak, antara lain untuk menjaga konstituen. Namun, dalam kondisi saat ini, besarnya penghasilan ini memunculkan pertanyaan terkait sensitivitas anggota DPR dan mengusik rasa keadilan di masyarakat.

Jika diselisik lebih jauh, gugatan tentang penghasilan anggota DPR ini boleh jadi adalah ekses dari belum puasnya publik terhadap kinerja DPR saat ini. Peran DPR sebagai checks and balances, terutama dalam menjaga kepentingan publik yang tidak melanggar hukum, masih perlu dioptimalkan. Proses legislasi di DPR juga sering memicu pertanyaan.

Gugatan tentang penghasilan anggota DPR ini boleh jadi adalah ekses dari belum puasnya publik terhadap kinerja DPR saat ini.

Di sisi lain, unjuk rasa seperti yang terjadi pada Senin kemarin juga menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan dan peduli terhadap DPR agar lebih baik.

Terkait hal itu, menarik mencermati pernyataan Ketua DPR Puan Maharani bahwa pihaknya menampung berbagai aspirasi itu, seperti yang disampaikan dalam unjuk rasa, untuk memperbaiki kinerja DPR.

Kini, publik menunggu langkah nyata dan cepat dari  DPR setelah berbagai aspirasi itu disampaikan. Jangan sampai rakyat tak percaya dan kehilangan harapan pada DPR. Hal itu tak hanya mengakibatkan turunnya kepercayaan kepada DPR, tetapi juga akan memicu pengabaian terhadap proses legislasi dan meningkatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Jika ini terjadi, merupakan bencana bagi demokrasi.

Guna menjaga harapan publik tersebut, anggota DPR juga dituntut bekerja lebih keras, kredibel, dan transparan dalam menyuarakan suara rakyat yang mereka wakili. Apabila hal ini dilakukan, tidak perlu ada energi yang dihabiskan untuk berpolemik tentang penghasilan anggota DPR.