Mengantisipasi Trumponomics 2.0

Masa depan Amerika Serikat terlihat muram. Begitu pandangan Presiden Joe Biden dalam pidato perpisahannya di Gedung Putih, Senin (13/1/2025). Dia mengingatkan ancaman oligarki bagi kehidupan demokrasi akibat munculnya koalisi kekuasaan dengan kelompok ultrakaya yang mampu memengaruhi hak dasar atas kebebasan melalui penguasaan sektor digital. Pengaruhnya tak hanya terbatas pada masyarakat AS, tetapi juga meluas hingga belahan dunia lainnya.

Donald Trump kembali menjadi Presiden AS dengan dukungan para pengusaha sektor ditigal yang diwakili oleh Elon Musk. Menyusul kemenangan Trump, kekayaan Musk molonjak drastis setelah saham Tesla melonjak sekitar 70 persen pada akhir 2024 lalu. Kekayaan Musk tembus 400 miliar dollar AS setara dengan Rp 6.100 triliun serta mengukuhkannya sebagai orang terkaya di dunia. Sebagai perbandingan, total belanja APBN kita 2025 hanya Rp 3.621,3 triliun. Kekayaan satu orang jauh melebihi belanja sebuah negara dengan penduduk lebih dari 280 juta.

Menjelang pelantikan Trump pada 20 Januari 2025, harga bitcoin kembali naik mencapai angka tertinggi menyentuh 104.000 dollar AS setara dengan Rp 1,66 miliar. Padahal dua tahun lalu harganya baru sekitar 20.000 dollar AS, atau meningkat lebih dari lima kali lipat. Fenomena ini tak terlepas dari ambisi Trump untuk menjadikan AS sebagai ”Kekaisaran Kripto” dunia. Banyak kabinet Trump, mulai dari Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, hingga Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) adalah pendukung kripto.

Kelompok usaha digital lainnya segera merapat pada kekuasaan Trump. Mark Zuckerberg, CEO Meta, mengumumkan akan menghapus tim pemeriksa fakta dan menggantikannya dengan catatan komunitas. Segelintir oligarki ini akan menguasai jaringan informasi dan ujungnya adalah modal. Kekayaan akan bermigrasi ke atas: kelompok ultrakaya makin berkuasa.

Selain menaikkan tarif dan mengancam mendeportasi imigran, kebijakan ekonomi Trump akan lebih radikal menjalankan deregulasi ekonomi. Pada periode lalu, Trump sudah menurunkan pajak penghasilan perusahaan dari 35 persen menjadi 21 persen. Pada periode ini, Trump mewacanakan penurunan pajak perusahaan menjadi 15 persen. Selain pajak perusahaan, pajak individu dan pajak properti juga berpotensi diturunkan.

Implementasi kebijakan penurunan pajak akan dikombinasikan dengan ambisi Trump menarik investasi kembali ke AS. Kemungkinan, penurunan pajak 15 persen akan diberikan pada perusahaan AS yang mau merelokasi industrinya kembali ke AS. Berbagai kebijakan ini orientasinya adalah membangkitkan kembali sektor industri nasional yang puluhan tahun kalah bersaing dengan China.

Kebijakan ekonomi Trump sangat probisnis domestik melalui berbagai stimulus dan insentif.

Kebijakan mendeportasi para imigran akan membuat pasar tenaga kerja di AS berkurang dan perannya akan digantikan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Perusahaan berbasis teknologi menjadi pendorong dinamika pasar modal dengan menarik lebih banyak likuiditas ke sektor tersebut. Tujuh perusahaan, yaitu Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, dan Tesla, mendominasi bursa saham AS. Kapitalisasi pasar tujuh perusahaan besar ini mencapai 16 triliun dollar AS atau mendekati perekonomian China yang pada akhir tahun lalu bernilai sekitar 18 triliun dollar AS. Mereka sering mendapat sindiran sebagai The Magnificent Seven, merujuk film laga (2016) yang mengisahkan 7 orang bersenjata melawan kebrutalan kaum industrialis yang korup di AS pada akhir abad ke-19. 

Kebijakan ekonomi Trump sangat probisnis domestik melalui berbagai stimulus dan insentif. Program tersebut akan dibiayai dengan penerbitan surat utang pemerintah secara besar-besaran. Itulah mengapa terjadi anomali pada pasar keuangan AS; di satu sisi likuiditas masuk deras, di sisi lain imbal hasil surat utang jangka panjang justru meningkat. Imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun mencapai 4,6 persen.

Beban utang Pemerintah AS akan semakin besar di masa depan. Karena itu, Trump akan mendorong agar The Fed menurunkan suku bunganya. Dan karena itu, inflasi akan berada pada posisi yang relatif tinggi untuk periode waktu lama ke depan.

Lalu bagaimana implikasinya pada perekonomian kita? Pertama, likuiditas domestik akan cenderung ketat. Mata uang rupiah akan cenderung tertekan terhadap dollar AS, sementara pasar modal akan lebih bergejolak. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 16,300, sementara Indeks Harga Saham Gabungan berada pada 7,100. Sepanjang 2024 IHSG terkoreksi sebesar 2 persen, sementara India masih tumbuh 8 persen, Vietnam dan Malaysia 12 persen.

Penerbitan surat utang pemerintah akan semakin mahal, apalagi harus bersaing dengan Sertifikat Rupiah Bank Indonesia dengan imbal hasil lebih tinggi guna menarik likuiditas asing dalam rangka mengendalikan nilai tukar. Imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun mencapai 7,1 persen, sementara suku bunga SRBI 7,3 persen.   

Kedua, arus investasi asing langsung ke Indonesia akan semakin terbatas, karena berbagai insentif akan lebih banyak mendorong migrasi investasi ke pasar domestik AS. Ketiga, arus barang impor akan makin deras menerima limpahan kelebihan produksi China akibat peningkatan tarif oleh AS. Ekspor China ke negara ASEAN telah naik dari 6,9 persen pada sepuluh tahun lalu menjadi 16 persen saat ini atau melonjak hampir 3 kali lipat. Meski masih surplus, neraca perdagangan kita akan cenderung tertekan di masa depan.

Trumponomics 2.0 telah memunculkan kerentanan global dan regional. Satu-satunya cara menghadapi situasi sulit ini adalah memperkuat perekonomian domestik. Pelajaran menarik dari kebijakan Trump adalah sangat probisnis melalui berbagai insentif, tetapi di sisi lain melakukan pengetatan dalam birokrasi pemerintah. Salah satu yang dijanjikan Trump adalah mendirikan departemen yang mengurusi efisiensi pemerintahan atau Department of Government Efficiency (DOGE).

Pemerintah baru Presiden Prabowo harus lebih responsif, efisien, dan mengedepankan meritokrasi. Penguatan tata kelola melalui penegakan hukum yang kuat menjadi salah satu kunci guna meningkatkan kredibilitas. Tujuannya, lebih banyak investasi dan akhirnya lebih banyak lapangan pekerjaan layak yang tercipta.

 A Prasetyantoko, Pengajar di Unika Atma Jaya