Mengapa Malaria Masih Saja Jadi Masalah Kesehatan di Indonesia?

Mengapa malaria sulit lenyap dari bumi Indonesia?

Malaria bukanlah penyakit baru. Sejak ribuan tahun silam, jejaknya tercatat dari China (2700 SM), Mesopotamia, hingga Mesir kuno. Namun di Indonesia, malaria tetap menjadi ancaman serius, terutama karena dianggap sebagai penyakit "biasa" oleh masyarakat di wilayah endemis seperti Papua dan NTT. Persepsi ini membuat banyak orang enggan mencari pengobatan atau tidak menuntaskan terapi yang diberikan, sehingga penyakit ini kerap kambuh dan menular kembali (Kompas.id (23/4/ 2025).

Kondisi ini diperparah oleh ketidaksiapan tenaga kesehatan di wilayah non-endemis yang kurang akrab dengan gejala malaria. Akibatnya, penegakan diagnosis kerap terlambat, terutama pada pasien yang baru kembali dari daerah endemis. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kewaspadaan klinis masih menjadi masalah struktural dalam sistem kesehatan di negeri ini.

Di sisi lain, perubahan iklim dan alih fungsi lahan menambah kompleksitas. Perubahan lingkungan seperti pembukaan hutan menjadi permukiman meningkatkan risiko penyebaran nyamuk Anopheles ke wilayah yang sebelumnya non-endemis. Pergerakan manusia lintas wilayah juga memungkinkan penyebaran parasit malaria ke daerah yang rentan.

Selama persepsi publik menganggap malaria sebagai penyakit yang tidak berbahaya, upaya eliminasi akan selalu terbentur tantangan sosial-budaya. Tanpa perubahan cara pandang masyarakat dan penguatan layanan primer yang responsif, eliminasi malaria di Indonesia akan sulit tercapai dalam waktu dekat.

Bagaimana sebaran wilayah endemis malaria saat ini?

Sebanyak 92 persen kasus malaria Indonesia berasal dari Tanah Papua, yang dihuni hanya 2 persen penduduk. Ketimpangan ini mencerminkan betapa krusialnya perbaikan infrastruktur kesehatan, kondisi permukiman, dan kualitas lingkungan di beberapa pelosok Indonesia. Papua dan beberapa wilayah lain seperti Pulau Sumba dan Penajam Paser Utara masih menjadi kantong endemis dengan tantangan geografis yang tidak mudah.

Pola permukiman masyarakat Papua yang tersebar dan sering jauh dari fasilitas kesehatan membuat penanganan malaria tidak optimal. Banyak penduduk yang memilih bertahan di rumah ketika sakit atau mengandalkan pengobatan tradisional. Faktor-faktor ini menyebabkan rantai penularan malaria sulit diputus.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, hingga Juni 2024, hanya lima provinsi—DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali—yang sudah bebas malaria. Sebanyak 116 dari 514 kabupaten/kota masih belum mendapat status eliminasi, mencerminkan distribusi wilayah endemis yang cukup luas dan belum merata dalam penanganannya.

Selain tantangan geografis, masalah birokrasi dan tata kelola anggaran turut memperlambat program eliminasi. Distribusi alat tes cepat (RDT), kelambu, dan obat-obatan masih belum konsisten di seluruh wilayah endemis. Maka dari itu, strategi kebijakan kesehatan perlu lebih terdesentralisasi dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat lokal.

Apa saja penyebab lambatnya penurunan kasus malaria di Indonesia?

Presiden Soekarno pernah mencanangkan program nasional pemberantasan malaria dengan penyemprotan DDT massal pada 1959. Kampanye tersebut awalnya berhasil, terutama di Jawa dan Bali. Namun seiring waktu, nyamuk Anopheles menjadi kebal terhadap DDT, membuat strategi pengendalian perlu diperbarui. Sayangnya, pembaruan itu belum sepenuhnya berhasil menyusul tantangan logistik, pendanaan, dan adaptasi kebijakan (Kompas.id, 22/11/2024).

Kasus malaria nasional memang menurun, dari 464.764 kasus pada 2010 menjadi 418.546 kasus pada 2023. Namun, penurunan hanya sekitar 10 persen selama lebih dari satu dekade. Ini menunjukkan bahwa laju intervensi sangat lambat, terutama karena gangguan pada sistem layanan kesehatan dasar saat pandemi Covid-19 yang mengganggu distribusi alat dan layanan pencegahan (Kompas.id, 23/4/2025).

Selain itu, tantangan lingkungan seperti permukiman padat dan sanitasi buruk juga membuat eliminasi nyamuk vektor semakin sulit. Banyak daerah endemis memiliki genangan air yang tidak dikelola dengan baik, menjadi tempat ideal bagi Anopheles berkembang biak. Inilah mengapa upaya eliminasi perlu menyentuh aspek non-medis seperti perbaikan infrastruktur dasar dan edukasi lingkungan.

Faktor lain adalah kurangnya sinergi antarwilayah. Banyak pemerintah daerah belum menjadikan eliminasi malaria sebagai prioritas. Padahal, strategi yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor sangat diperlukan untuk menghentikan penyebaran penyakit lintas kabupaten atau provinsi.

Sejauh mana vaksin malaria efektif memberantas penyakit ini?

Vaksin R21/Matrix-M buatan Universitas Oxford menunjukkan efikasi 77 persen dalam uji klinik fase IIb, melebihi ambang batas WHO sebesar 75 persen. Efikasi ini didapat dari uji coba di Burkina Faso, dengan peserta balita usia 5–17 bulan. Vaksin ini menjadi kandidat pertama dengan tingkat keberhasilan setinggi itu dalam sejarah vaksin malaria (Kompas.id (26/4/ 2021).

Vaksin tersebut dikembangkan bersama Serum Institute of India dan Novavax Inc, dan telah dilanjutkan ke uji fase III dengan melibatkan 4.800 anak di empat negara Afrika. Produksi vaksin direncanakan mencapai 200 juta dosis per tahun, menjadikannya harapan baru untuk wilayah-wilayah endemis tinggi di dunia, termasuk Indonesia.

Karena itulah, efikasi R21/Matrix-M dianggap sebagai pencapaian ilmiah penting.

Penting dicatat bahwa tantangan teknis dalam membuat vaksin malaria jauh lebih rumit dibanding vaksin virus seperti Covid-19. Parasit malaria memiliki ribuan gen yang kompleks dan membutuhkan respons imun yang tinggi untuk bisa dinetralisasi. Karena itulah, efikasi R21/Matrix-M dianggap sebagai pencapaian ilmiah penting.

Meski belum diujicobakan langsung di Indonesia, vaksin ini membuka peluang besar untuk mempercepat eliminasi malaria, terutama jika dipadukan dengan program pengendalian vektor dan edukasi masyarakat. Pemerintah perlu mempersiapkan strategi adopsi dan distribusi vaksin jika nanti telah mendapat izin global.

Strategi apa yang perlu ditempuh untuk memastikan Indonesia benar-benar bebas malaria pada

Target Indonesia untuk bebas malaria pada 2030 adalah cita-cita ambisius, namun bukan mustahil dicapai. Kuncinya terletak pada penguatan layanan primer, pemberdayaan masyarakat, serta kerja sama lintas sektor. Pendekatan “one health” yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan perlu diterapkan lebih serius, terutama di wilayah rawan seperti Papua dan NTT (Kompas.id, 23/4/2025).

Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil, harus menjadi prioritas. Ketersediaan alat diagnostik seperti RDT, akses ke obat ACT (artemisinin-based combination therapy), dan distribusi kelambu berinsektisida sangat penting untuk mencegah dan menangani kasus secara cepat.

Strategi komunikasi perubahan perilaku juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak menyepelekan malaria. Edukasi publik yang menjelaskan hubungan antara malaria dan kualitas hidup sangat dibutuhkan agar masyarakat bersedia mencari pengobatan tepat waktu dan menjalani terapi hingga tuntas.

Terakhir, pemerintah perlu menyusun sistem pemantauan dan pelaporan kasus malaria yang terintegrasi secara digital. Dengan pelaporan cepat dan akurat, intervensi bisa dilakukan lebih dini, dan target eliminasi 2030 bisa lebih realistis dicapai.