Mengapa Partisipasi Pemilih Jakarta Menurun?

Tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta cenderung menurun. Sejumlah faktor berpotensi memengaruhi penurunan tersebut.

Gejala penurunan ini terbaca dari hasil Hitung Cepat Litbang Kompas yang dilakukan saat pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada Rabu (27/11/2024).

Hasil hitung cepat itu mencatat tingkat partisipasi pemilih, yakni mereka yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak tersebut dengan mendatangi TPS, hanya mencapai 57,9 persen.

Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi saat Pemilihan Umum 2024, angka partisipasi pemilih di Jakarta ini mengalami penurunan. Saat pemilu lalu tercatat angka 78,3 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Angka ini sebenarnya relatif bertahan jika dibandingkan saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada 2017. Saat itu sekitar 78 persen pemilih mendatangi TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Gejala turunnya angka partisipasi pemilih di Jakarta ini sebenarnya cukup mengejutkan.

Pasalnya, dalam survei Litbang Kompas yang digelar pada 20-25 Oktober 2024 atau kurang dari sebulan lebih sebelum pelaksanaan pemungutan suara di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, 92,2 persen responden mengaku akan menggunakan hak pilihnya.

Data ini mengindikasikan ada antusiasme yang tinggi dari responden untuk berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta tahun ini.

Namun, faktanya, kecenderungan yang terjadi justru ada gejala penurunan partisipasi di Pilkada Jakarta tahun ini. Dengan angka partisipasi mencapai 57,9 persen yang terbaca dari hasil Hitung Cepat Litbang Kompas, ada penurunan 20,4 persen pemilih yang enggan datang ke TPS.

Artinya, ada potensi 42,1 persen angka golput atau mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya di pilkada. Jika angka ini menjadi gambaran data resmi KPU Jakarta nantinya, ini menjadi angka golput tertinggi di Jakarta sejak era reformasi.

Pertanyaannya, mengapa tingkat partisipasi pemilih di Jakarta menurun? Tentu banyak faktor yang memberikan konstribusi, baik itu faktor teknis maupun nonteknis.

Faktor teknis umumnya disebabkan oleh banyak hal, seperti pemilih enggan karena belum memiliki surat undangan memilih atau namanya belum tercantum dalam daftar pemilih. Termasuk juga informasi teknis lokasi TPS yang terkadang juga memengaruhi antusiasme pemilih untuk mendatangi tempat pencoblosan dan menggunakan hak pilihnya.

Sementara faktor nonteknis umumnya lebih dipengaruhi oleh sisi politis dari pemilih. Misalnya, pemilih yang sengaja tidak menggunakan hak pilih sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap proses pilkada.

Sebab, potensi kekecewaan ini sebenarnya bisa kita baca dengan munculnya gerakan coblos tiga pasangan calon di awal-awal masa pendaftaran paslon.

Fenomena ini terjadi di Jakarta sebagai wadah bagi ekspresi pemilih yang menolak pasangan calon yang ada.

Seperti diketahui, gerakan ini memang bentuk perlawanan dari langkah partai politik yang tidak mengakomodasi aspirasi pemilih Jakarta.

Setidaknya, jika mengacu survei Litbang Kompas Juni 2024, ada dua nama yang berada pada posisi teratas dalam tingkat keterpilihan sebagai gubernur Jakarta, yakni Anies Rasyid Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dua nama tersebut pada akhirnya tidak masuk sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ini.

Kekecewaan ini semakin terkonfirmasi dari hasil survei Litbang Kompas akhir Oktober lalu. Sebanyak 41,5 persen responden mengaku kecewa nama Anies Baswedan tidak masuk dalam kontestan di Pilkada Jakarta.

Hal yang lebih kurang sama juga disampaikan responden terhadap tidak masuknya nama Ahok dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Hal ini disampaikan oleh 37,5 persen responden yang menyatakan kekecewaan tersebut.

Padahal, jika nama Anies dan Ahok masuk dalam surat suara di Pilkada Jakarta, sebagian besar dari mereka yang kecewa tersebut berencana menggunakan hak pilihnya untuk memilih, masing-masing kepada Anies (45,1 persen) dan Ahok (39,6 persen).

Hal ini makin menegaskan, dua sosok ini memang masih memiliki kedekatan yang kuat dengan pemilih di Jakarta. Maka, bisa jadi faktor politis ini, ketika dua sosok ini tak masuk dalam kontestasi, turut memberikan efek pada penurunan antusiasme pemilih di Pilkada Jakarta.

Menariknya, hadirnya pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI-P yang berkoalisi dengan Partai Hanura sedikit banyak menjadi titik temu sekaligus titik tolak dari kedua ceruk pemilih, yakni mereka yang sebelumnya memilih Anies atau Ahok di pilkada sebelumnya.

Hasil survei pasca-pencoblosan (exit poll) Litbang Kompas yang digelar saat pemungutan suara di Pilkada Jakarta pada 27 November lalu merekam aliran dukungan dari kelompok pemilih Anies dan Ahok kepada pasangan ini.

Dukungan terbuka Anies Baswedan kepada pasangan ini sepekan sebelum pemungutan suara sedikit banyak juga berpengaruh pada konstelasi dukungan pemilih.

Adanya titik temu bisa dilihat dari hasil exit poll yang mencatatkan, sebagian dari kelompok pendukung Anies dan Ahok lebih menjatuhkan pilihan pada pasangan Pramono-Rano.

Sebanyak 40,6 pemilih Anies di Pilkada 2017 mengaku memilih pasangan Pramono-Rano. Sementara itu, dari kelompok pendukung Ahok, 38,9 persennya juga memilih pasangan yang diusung PDI-P dan Hanura ini.

Namun, potensi titik tolak juga terjadi karena sebagian dari kelompok pemilih Anies dan Ahok justru tidak mengikuti langkah politik kedua tokoh ini.

Sebagian besar lainnya dari kedua kelompok pendukung Anies dan Ahok mengarahkan dukungan ke pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan sebagian lainnya ke pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Bahkan, sebagian kecil lainnya dari kedua kelompok pemilih ini mengaku tidak memilih atau sengaja tidak memilih di antara ketiga pasangan calon meskipun datang ke TPS.

Terlepas adanya sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan partisipasi pemilih di Jakarta, fenomena penurunan antusiasme pemilih di pilkada sebenarnya relatif merata di sejumlah daerah.

Selain Jakarta, Litbang Kompas mencatat di tiga provinsi yang juga dilakukan exit poll, yakni Jawa Barat, Jawa Tengag, dan Jawa Timur, dengan fenomena yang sama.

Pada periode Oktober-November, Litbang Kompas melakukan survei juga di ketiga provinsi ini yang merekam potensi partisipasi pemilih. Rata-rata di atas 90 persen pemilih di ketiga provinsi ini mengaku akan menggunakan hak pilihnya di pilkada.

Faktanya, sama halnya yang terjadi di Jakarta, di ketiga provinsi ini, dari hasil Hitung Cepat Litbang Kompas, angkanya jauh dari potensi yang terbaca saat survei.

Di Jabar, tingkat partisipasi pemilih tercatat 66,3 persen. Angka ini jauh di bawah partisipasi di Pemilu 2024 yang mencapai 83,6 persen atau di Pilkada Jabar 2018 yang tercatat 70,3 persen.

Hal yang sama juga terjadi di Jateng. Hasil Hitung Cepat Litbang Kompas merekam, angka partisipasi di provinsi ini mencapai 73,5 persen, jauh menurun dibandingkan di Pemilu 2024 yang mencapai 82,5 persen, tetapi relatif stagnan dengan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jateng 2018.

Sementara kondisi serupa terjadi di Jatim. Tingkat partisipasi pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara 27 November 2024 di provinsi ini tercatat 69,8 persen.

Angka ini turun drastis jika dibandingkan angka partisipasi pada Pemilu 2024 yang tercatat 82,5 persen. Meskipun demikian, angka partisipasi di pilkada pekan lalu ini relatif naik sedikit dibandingkan Pilkada Jatim 2018.

Pada akhirnya, aspek teknis dan politis memang saling berkelindan memengaruhi sikap pemilih, apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak tersebut.

Namun, yang pasti kecenderungan tingkat partisipasi pemilih di pilkada yang menurun ini akan menjadi sinyal tidak mudahnya bagi KPU memenuhi target angka partisipasi di pilkada yang mencapai 82 persen seperti yang terjadi di Pemilu 2024. (LITBANG KOMPAS)