Mengapa Tiktok Sering Dituduh Memengaruhi Pilpres?

Lagi-lagi, platform media sosial Tiktok dituduh memengaruhi hasil pemilihan presiden. Kali ini tuduhan itu muncul dalam pemilihan presiden di Romania pascakemenangan calon dari partai kanan. Kasus ini makin menambah serangan terhadap Tiktok setelah muncul isu yang sama di Irlandia dan Amerika Serikat. Di Indonesia? Ya, sempat muncul bisik-bisik tuduhan yang sama.

Kasus di Romania muncul setelah Călin Georgescu, seorang populis sayap kanan dan disebut sebagai sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, mengalahkan Perdana Menteri dari sayap kiri Marcel Ciolacu, yang merupakan figur favorit, dalam putaran pertama pemilihan presiden tanggal 24 November. Laporan Deutsche Welle menyebutkan, Georgescu, yang hampir tidak dikenal sebelum pemilihan, melambung dari ketidakjelasan sebagian berkat video Tiktok-nya yang viral.

Akan tetapi, pekan lalu setelah pemilihan itu muncul tuduhan terhadap peran Tiktok yang dianggap menjadi ”kaki tangan” kepentingan Rusia. Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional Romania mengatakan, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa salah satu kandidat dalam pemilihan presiden mendapat keuntungan dari paparan (exposure) besar-besaran karena perlakuan istimewa dari Tiktok.

Tuduhan yang mirip pernah muncul di pemilihan umum lainnya. Laman Euronews beberapa waktu lalu memberitakan, Tiktok dituduh menyebarkan disinformasi terkait dengan pemilu di Irlandia saat para pemilih menuju tempat pemungutan suara untuk memilih pemerintahan baru.

Tuduhan itu terkait dengan laporan LSM Global Witness yang menyebutkan, Tiktok menyetujui 3 dari 14 iklan disinformasi pemilu untuk dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan Irlandia. Iklan-iklan ini secara keliru menyatakan bahwa: Anda perlu memberikan bukti dua vaksinasi Covid-19 agar diizinkan untuk memilih, Anda dapat memilih melalui pos setelah pemungutan suara ditutup pada hari pemilihan dan Anda dapat memberikan suara Anda di Facebook.

Kita masih ingat kasus Facebook yang digunakan dalam kasus Cambridge Analytica. Kala itu pihak ketiga bisa ’menggunakan’ fasilitas di Facebook untuk kepentingan menarget audiens.

Tiktok juga menyetujui 5 dari 14 iklan disinformasi pemilu berbahasa Irlandia untuk dipublikasikan sehingga totalnya ada delapan iklan berbahasa Irlandia yang disetujui. LSM itu juga menyayangkan sikap Tiktok yang menurut mereka, Tiktok terkadang memberi tahu kami bahwa pemeriksaan lebih lanjut dilakukan setelah iklan ditayangkan, yang menyiratkan bahwa dalam praktiknya, iklan tersebut akan berkinerja lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh hasil pengujian mereka.

Global Witness melakukan investigasi yang dirancang untuk menguji kemampuan platform tersebut dalam mendeteksi dan menghapus klaim palsu tentang proses pemilu di Irlandia dan mengatakan bahwa mereka menemukan kegagalan yang signifikan.

Tuduhan yang sama muncul beberapa bulan menjelang pemilihan presiden di Amerika Serikat. Laman Axios menulis, Pemerintah China telah menggunakan platform berbagi video yang sangat populer Tiktok untuk memengaruhi pemilihan umum AS baru-baru ini. Komunitas intelijen Amerika memperingatkan dalam penilaian ancaman tahunannya beberapa waktu lalu.

Peringatan itu muncul selama tahun pemilihan dan saat DPR bersiap untuk memberikan suara pada undang-undang untuk memaksa ByteDance Tiongkok untuk menarik diri dari Tiktok atau platform tersebut akan dilarang dari platform aplikasi di AS. Saat itu kongres sedang mengupayakan undang-undang tersebut atas masalah keamanan nasional tentang akses Pemerintah China ke data pengguna AS dan kemampuannya untuk melakukan kampanye pengaruh melalui platform tersebut.

Di Indonesia juga sempat muncul tuduhan yang sama di kalangan analis dan juga politisi. Bisik-bisik itu muncul di kalangan peserta pilpres. Apalagi ada kedekatan tertentu antara petinggi Tiktok dan beberapa kalangan di Indonesia. Akan tetapi, semua hanya bisik-bisik.

Di berbagai negara yang menuduh Tiktok memengaruhi pemilihan umum, platform tersebut membuat siaran pers dengan tema melanjutkan upaya untuk memproteksi integritas Tiktok di berbagai negara yang sedang melaksanakan pemilihan.

Semisal yang lagi hangat di Romania, mereka mengatakan, mereka menyadari bahwa pemilihan presiden Romania merupakan peristiwa penting yang diawasi ketat oleh publik. Sementara mereka terus memantau perkembangan di negara tersebut dan sejalan dengan komitmen untuk menjaga integritas platform dan menangani klaim yang menyesatkan secara transparan, mereka membagikan informasi tambahan tentang upaya berkelanjutan mereka untuk menegakkan integritas pemilu.

Mereka juga mengemukakan upaya yang dilakukan seperti, di seluruh Uni Eropa, kami memiliki lebih dari 6.000 profesional kepercayaan dan keamanan yang didedikasikan untuk menjaga keamanan platform. Mereka juga telah meningkatkan sumber daya pada gugus tugas pemilu Romania dengan menambahkan lebih dari 120 pakar di beberapa tim, termasuk perilaku menipu (yang mencakup analis operasi pengaruh terselubung), keamanan, integritas iklan, dan lainnya.

Mereka mengintegrasikan wawasan terbaru dari mitra ahli ke dalam kebijakan dan pedoman kami tentang misinformasi dan peniruan identitas. Mereka juga memiliki 95 moderator berbahasa Romania, yang merupakan tim terbesar di antara platform digital di negara tersebut, baik secara absolut maupun relatif terhadap jumlah pengguna. Secara global, upaya ini diperkuat oleh puluhan ribu profesional keselamatan konten dan keamanan siber tambahan beserta 20 mitra pemeriksa fakta, termasuk di Romania.

Secara umum tuduhan ini bermuara pada asumsi bahwa ”mesin” Tiktok tidak lagi netral dan digunakan untuk menambah kemampuan konten-konten tertentu memapar audiens. Apakah Tiktok melakukan hal ini? Hanya Tiktok yang tahu. Akan tetapi, kita bisa menilai keseriusan mereka dalam melaksanakan tata kelola (governance) selama ini untuk mendeteksi apakah Tiktok terlibat atau tidak.

Tata kelola di perusahaan media sosial kadang menjadi hal yang mudah sekali dikelabui dengan alasan sampai saat ini ”belum diatur” atau ”tidak ada aturannya”. Kita masih ingat kasus Facebook yang digunakan dalam kasus Cambridge Analytica. Kala itu pihak ketiga bisa ”menggunakan” fasilitas di Facebook untuk kepentingan menarget audiens sehingga pihak tertentu membuat order untuk melakukan tindakan itu hingga mendapat manfaat.

Akan tetapi, sekali lagi, masalah ini akan terhenti ketika berbagai tuduhan itu tak memiliki bukti. Sudah sering tuduhan hanyalah menjadi tuduhan saja karena, sekali lagi, bukti tak ada.

Salah satu yang penting dari kenyataan peran Tiktok dalam pemilu, menurut Foreign Affair, adalah kenyataan Tiktok menjadi gerakan politik dalam bentuk gerakan tari. Banyak calon presiden yang kemudian membuat akun Tiktok setelah melihat kemampuan platform ini menjangkau audiens melalui gerakan tari. Mereka menyebut, kenyataan bahwa aplikasi media sosial yang kontroversial ini menjadi penentu pemilihan umum 2024.

Bila saja Tiktok benar-benar memengaruhi pemilihan umum, maka sebenarnya yang bisa dilakukan adalah membuat kesadaran baru tentang waspada dan berhati-hati dengan konten di media sosial. BBC menyebutkan, di jurusan jurnalisme Universitas Cardiff, mereka mengajarkan mahasiswa tentang dampak media sosial dalam membentuk opini publik, khususnya kaum muda.

Beberapa mahasiswa yang mengikuti kuliah ini mengatakan, mereka merasa banyak partai politik menggunakan meme dan video bukan untuk membicarakan manifesto itu sendiri, tetapi untuk membuat lelucon tentang partai politik lain. Platform itu dinilai sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran tentang pemilu, tetapi sampai batas tertentu, menghilangkan pentingnya pemilu secara keseluruhan.

Oleh karena itu, keberdayaan pengguna dalam memandang media sosial dan memfilter konten lebih penting di tengah ketidakjelasan tata kelola media sosial. Gerakan ini lebih penting bagi publik ketika ada berbagai event politik sehingga demokrasi makin matang, sementara media sosial bisa ditinggal ketika cara-cara mereka merugikan.