Mengatasi Krisis Energi 2005-2008

Dewasa ini terjadi krisis energi dunia yang tentunya terdampak ke Indonesia. Sebagai pengalaman, di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla mulai Oktober tahun 2004, juga terjadi krisis energi yang disebabkan naiknya harga minyak dunia sampai di atas 100 dolar AS per barel di tahun 2008.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengambil tiga langkah penting. Pertama, pengurangan subsidi pada 2005. Untuk menekan subsidi yang membebani anggaran, maka harga BBM dinaikkan dua kali, yakni pada Maret 2005 dan Oktober 2005.

Premium dari harga Rp 1.810 ke Rp 4.500 per liter. Solar naik dari Rp 1.650 ke Rp 4.300 per liter dan minyak tanah dari Rp 700 ke Rp 2.000 per liter.

Jika dihitung kenaikan rata-rata 160 persen, sangat besar dan tertinggi di dunia. Namun, tidak ada aksi unjuk rasa sehingga menteri dari Malaysia, India, dan Mesir datang menanyakan bagaimana caranya. Pada hari yang sama dengan kenaikan harga BBM, pemerintah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 18.000.000 keluarga kurang mampu lewat kantor Pos, yang diatur Menteri Bappenas saat itu Sri Mulyani Indrawati. Program BLT berlangsung cepat, hanya sebulan, padahal oleh Bank Dunia disarankan 11 bulan sesuai pengalaman di Amerika Selatan.

Yang terbebani dengan pengurangan subsidi BBM adalah pemilik mobil dan sepeda motor sehingga lebih adil, karena itu saat dinaikkan tidak terjadi demonstrasi. Rakyat tidak mampu diberikan BLT sebesar Rp 600.000 tiap tiga bulan selama setahun dari hasil kenaikan BBM tersebut. Di samping menurunkan subsidi, langkah ini sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak boros pemakaian BBM, yang selama itu harganya murah.

Kenapa kenaikan harga dilakukan di tahun pertama pemerintahan? Karena kebijakan tidak populis hanya bisa dilakukan di tahun pertama atau tahun kedua. Pada dua tahun berikutnya sudah mulai situasi kampanye sehingga perlu kebijakan yang populis.

Langkah kedua adalah program penghematan penggunaan AC pada 2006. Setelah kami pelajari bahwa energi yang paling banyak dipakai di kantor pemerintah dan swasta di siang hari adalah penyejuk udara (AC), maka untuk menghemat energi saya minta Sekretariat Negara mengatur AC di kantor dan di rumah tidak boleh kurang dari suhu 24 derajat celsius dan hanya boleh dinyalakan pada pukul 10.00-14.00 WIB.

Akibatnya, di samping hemat energi, pejabat dan karyawan tidak lagi bisa pakai jas, kemudian diganti lengan panjang biasa atau batik. Saat itulah batik semakin populer menjadi pakaian resmi sampai sekarang. Di samping itu, karyawan ke kantor memakai kendaraan umum untuk menghemat bahan bakar.

Lengkah ketiga adalah konversi minyak tanah ke LPG pada 2006-2008.  Kami mempelajari, subsidi yang besar adalah subsidi minyak tanah. Untuk masyarakat dijual dengan harga sangat murah, semula Rp 700 per liter lalu naik menjadi Rp 2.000. Setelah diadakan riset dan percobaan baik di rumah, di pabrik, dan di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, ternyata penggunaan LPG lebih efisien 60 persen untuk panas yang sama dengan minyak tanah. LPG juga lebih murah dan bersih, di samping lebih mudah dipakai.

Dimulailah program konversi dengan menunjuk Pertamina sebagai pelaksana. Waktu itu Dirut Pertamina dijabat Ari Sumarno, didampingi Direktur Niaga Ahmad Faisal. Program konversi dimulai dengan uji coba di Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Setelah diterima masyarakat, program ini diperluas ke seluruh Jawa, lalu seluruh Indonesia. Satu-satunya yang menolak adalah Kota Solo, kami biarkan saja. Setelah Jawa Tengah selesai, minyak tanah subsidi dihapus, harga menjadi Rp 7.000 per liter, hingga Solo akhirnya ikut karena didesak masyarakatnya sendiri.

Ada 60 juta rumah tangga diberi kompor dan tabung LPG secara gratis. Tabung LPG subsidi berukuran 3 kilogram seharga Rp 14.000 per tabung bisa dipakai seminggu untuk keluarga sederhana. Harga itu menyesuaikan kebiasaan masyarakat membeli yang rata-rata membeli minyak tanah 7 liter per minggu seharga Rp 2.000 per liter.

Dalam waktu setahun, berdiri sekitar 50 industri tabung dan kompor. Lembaran baja berdasarkan kontrak dengan Krakatau Steel, industri membuat dengan harga yang sama sesuai perhitungan bersama. Warna tabung dibuat hijau kekuningan, populer disebut tabung melon, agar tidak sama dengan warna partai yang ada dan tidak dijadikan alat kampanye politik.

Dana untuk konversi sebesar Rp 16 triliun menggunakan dana Pertamina dengan persetujuan Menteri Keuangan, dihitung sebagai deviden ke pemerintah. Pada tahun 2008, program konversi berhasil menghemat lebih kurang Rp 50 triliun per tahun dibandingkan dengan subsidi minyak tanah. Seluruh program konversi memakan waktu 2,5 tahun, sangat cepat dibandingkan dengan yang dilakukan negara lain.

Harga LPG 3 kg tersebut sudah 20 tahun tidak naik walaupun harga impor naik dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga naik sehingga subsidi LPG juga naik. Kini masyarakat membeli di pengecer Rp 20.000-Rp 25.000 per tabung.

Pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tahun 2015, harga BBM juga dinaikkan meski kenaikannya tidak sebesar tahun 2005 dan harga Pertamax menyesuaikan. Dengan tiga program tersebut, Indonesia melalui krisis energi tanpa guncangan dan ekonomi pun tetap tumbuh.

M Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 (2004-2009) dan ke-12 (2014-2019)