Mengatasi Pencemaran Udara hingga Akar Permasalahan

Selama beberapa hari terakhir, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta daerah lainnya diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Tingginya intensitas hujan ini turut berdampak terhadap kualitas udara di Jabodetabek yang membaik karena dapat membantu mencairkan berbagai polutan, seperti debu, kotoran, dan serbuk.

Menurut data Air Quality Index (AQI) tentang kandungan kadar partikel PM2,5 di udara, kualitas udara di wilayah Jabodetabek beberapa hari terakhir masuk kategori baik. Kondisi ini sangat berbeda bila melihat kualitas udara di Jabodetabek pada bulan Juli-September atau saat puncak musim kemarau yang rata-rata masuk kategori tidak sehat.

Indonesia memang belum sepenuhnya dapat mengatasi pencemaran udara, terutama pada saat musim kemarau. Bahkan, Indonesia berada pada peringkat ke-14 sebagai negara dengan kondisi kualitas udara terburuk dari total 134 negara menurut IQAir pada tahun 2023. Indeks Kualitas Udara Indonesia ini memburuk dari sebelumnya posisi ke-23 pada 2022.

Permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek dan wilayah lainnya di Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari kondisi pergantian musim. Lebih dari itu, masalah ini sebenarnya dipicu oleh berbagai faktor dari aktivitas individu hingga kelompok atau industri.

Berdasarkan laporan inventarisasi emisi pencemar udara DKI Jakarta tahun 2020, sebanyak 44 persen sumber emisi di Jakarta berasal dari sektor transportasi. Kemudian, sektor penyumbang emisi lainnya meliputi industri energi (33 persen), perumahan (14 persen), manufaktur industri (10 persen), dan kegiatan komersial di gedung (1 persen).

Selain itu, aktivitas lainnya yang juga turut memicu pencemaran udara, yakni pembakaran sampah di ruang terbuka. Dari hasil penelitian Waste4Change berjudul ”Menelusuri Aktivitas Pembakaran Sampah Terbuka di Wilayah Jabodetabek” tahun 2023, pembakaran sampah secara terbuka masih terjadi dan berdampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan.

Jumlah sampah yang dibakar setiap tahunnya di Jabodetabek dapat mencapai 240,25 gigaton. Berdasarkan angka tersebut, emisi yang dihasilkan setara dengan membakar hutan seluas 108.825 hektar.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan, jumlah sampah yang dibakar setiap tahunnya di Jabodetabek dapat mencapai 240,25 gigaton. Berdasarkan angka tersebut, emisi yang dihasilkan setara dengan membakar hutan seluas 108.825 hektar. Mirisnya, sebesar 92 persen dari kawasan tersebut sudah dilayani fasilitas persampahan.

Project Manager Center for Environmental Toxin and Emerging-Contaminant Research Cheng Shiu University Taiwan, Aldeno Rachmad Ika mengatakan, pembakaran sampah plastik dapat menghasilkan polutan organik persisten. Polutan ini juga dapat dihasilkan dari kegiatan produksi bahan kimia, kertas dan pulp, serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

Menurut Aldeno, dampak pembakaran sampah terhadap kesehatan ini dapat membuat endocrine disrupting chemicals (EDC) atau zat kimia yang dapat mengganggu fungsi hormon normal pada manusia atau hewan. Polutan organik persisten juga bekerja dengan efek aditif dan sinergis yang menyebabkan kanker, kerusakan hati, dan masalah pertumbuhan lainnya.

”Perlu meningkatkan praktik pengelolaan sampah, yaitu melarang segala jenis pembakaran terbuka. Kemudian perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik,” ujarnya dalam diskusi tentang dampak pembakaran sampah secara daring, pertengahan November lalu.

Upaya lainnya yang juga dinilai sangat signifikan dalam mengatasi polusi udara, yaitu menekan emisi dari sektor PLTU batubara. China menjadi negara yang dipandang cukup berhasil mengatasi polusi udara melalui ketegasannya menutup 27 tambang batubara di Provinsi Shanxi pada 2017 dan membatalkan rencana pembangunan 103 PLTU baru.

Meski PLTU masih menjadi sumber energi utama di China, penutupan tambang batubara dan pembatalan rencana pembangunan PLTU baru telah menurunkan 67,4 persen produksi batubara pada 2013 menjadi 56,8 persen pada 2020. Upaya tersebut membuat kadar PM 2,5, nitrogen oksida (Nox), dan sulfur dioksida (SO2) di Beijing turun masing-masing 97 persen, 86 persen, dan 98 persen pada 2017.

Ketegasan dalam menutup PLTU batubara sangat penting karena akan berdampak ke sektor lainnya. Menurut kajian Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Institute for Essential Services Refor (IESR), emisi polutan udara dari PLTU batubara menjadi salah satu penyebab kehilangan nyawa di Indonesia serta meningkatnya beban biaya kesehatan.

Berdasarkan studi IESR bertajuk Health Benefits of Just Energy Transition and Coal Phase-out in Indonesia, penghentian dini semua PLTU batubara di jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2040 dapat menghindarkan 182.000 kematian dini karena polusi udara. Upaya ini juga bisa mengurangi beban biaya kesehatan hingga Rp 1.900 triliun.

Manajer Program Sistem Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo menyatakan, langkah penghentian PLTU ini memang memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Namun, beban biaya untuk pensiun dini PLTU termasuk biaya transisi pekerja diperkirakan mencapai 4,6 miliar dollar AS hingga 2030.

”Biaya meningkat sesuai dengan akselerasi pengakhiran PLTU hingga mencapai 27,5 miliar dollar AS pada rentang waktu 2040-2050. Oleh karena itu, dukungan pendanaan internasional menjadi sangat penting untuk memastikan transisi ini berjalan secara adil dan berkelanjutan,” ucapnya.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pencemaran udara yang menjadi permasalahan setiap tahun khususnya pada musim kemarau. Tahun lalu, pemerintah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara wilayah Jabodetabek yang saat itu dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada akhir Agustus 2024, Tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara wilayah Jabodetabek mengawasi puluhan perusahaan yang terindikasi melanggar atau menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas udara. Langkah-langkah pengendalian kualitas udara dan pengawasan perusahaan dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Dalam kegiatan pengawasan ini, Tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara melakukan identifikasi sumber-sumber pencemar udara yang memengaruhi wilayah Jabodetabek. Ini termasuk sumber bergerak seperti sektor transportasi dan sumber tidak bergerak, yakni pabrik maupun pembakaran sampah terbuka serta kegiatan lainnya

Sebanyak 230 kegiatan usaha di wilayah Jabodetabek menjadi fokus pengawasan oleh Satgas Pengendalian Pencemaran Udara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 kegiatan telah dilakukan proses pengawasan. Satgas kemudian menghentikan 11 perusahaan karena kegiatan usahanya terbukti berdampak terhadap kualitas udara.

Pada 2023, Satgas Pengendalian Pencemaran Udara juga telah melakukan pengawasan dan penghentian untuk 29 kegiatan usaha. Selain itu, sebanyak 96 lokasi pembakaran sampah terbuka oleh masyarakat juga telah dihentikan operasionalnya.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro menjelaskan, bila dilihat dari satelit Sentinel, sumber pencemar di wilayah Banten mayoritas berasal dari kegiatan PLTU dan industri. Sementara sumber pencemar di wilayah Jakarta mayoritas dari aktivitas urban termasuk transportasi.

”Sebenarnya, dari segi peraturan dalam mengatasi pencemaran udara itu sudah komplit. Kemudian hal yang memang masih perlu dilakukan adalah mendorong untuk (produksi) energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi. Sedangkan dari aspek lainnya kita sudah sesuai jalur,” ungkapnya dalam acara Youth Conservation Fest beberapa waktu lalu.

Merujuk hasil kajian dari Vital Strategis tahun 2023, terdapat sejumlah upaya untuk mengurangi pencemaran udara. Upaya tersebut di antaranya pengadaan kendaraan dinas listrik, memperketat standar dan meningkatkan uji emisi, peralihan ke angkutan umum, pengendalian debu konstruksi, serta pelarangan pembakaran sampah terbuka.

Pencemaran udara di Jabodetabek disebabkan oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, upaya mengatasi pencemaran udara tidak terikat dengan musim dan harus diselesaikan hingga akar permasalahannya.