Mengelola Dampak Perang Iran di Dalam Negeri

Perang Iran melawan agresi Amerika Serikat-Israel sudah hampir dua pekan dan tidak ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Dampak perang di Timur Tengah ini merambat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena sektor energi terguncang.

Pemerintah Indonesia perlu segera mengantisipasi dampak panjang perang karena bisa berlangsung lama seperti perang Rusia-Ukraina. Jika perang di Ukraina mengguncang dunia lewat pasokan gandum, perang di Iran menyentuh minyak yang dampaknya lebih mendasar.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, Dion Maulana Prasetya, menilai, dampak ikutan perang ini mulai dari rantai pasok energi, melemahnya ekonomi global, hingga stabilitas politik dalam negeri.

”Belajar dari perang Rusia-Ukraina, dunia semestinya tidak menganggap enteng efek lanjutan konflik karena bisa memukul kebutuhan dasar lintas negara,” kata Dion, Selasa (10/3/2026).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, situasi di Selat Hormuz berdampak besar pada harga minyak global karena membuat rantai pasok minyak dunia rentan dalam beberapa waktu ke depan.

China, India, Jepang, dan Singapura dalam posisi rentan karena pasokan minyak mereka banyak berasal dari kawasan Teluk. Jika pasokan dari Selat Hormuz terganggu, negara-negara tersebut bisa mencari sumber alternatif, misalnya dari Rusia atau AS. Namun, penyesuaian itu tidak akan terjadi seketika dan tetap akan menekan pertumbuhan ekonomi mereka.

Bagi Indonesia, dampaknya tidak sepenuhnya sama. Faisal menilai ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak Teluk tidak setinggi negara-negara Asia lain. Sebab, Indonesia masih mendapat pasokan dari negara-negara Afrika, seperti Nigeria dan Angola.

Namun, itu tidak berarti Indonesia aman. Negara-negara Asia yang rentan justru merupakan mitra dagang utama Indonesia. Karena itu, jika pertumbuhan ekonomi China, Jepang, Singapura, dan negara-negara Asia lain melemah akibat gangguan energi, Indonesia akan terkena imbasnya, terutama dari sisi ekspor.

Dengan kata lain, meskipun tekanan langsung dari sisi pasokan minyak mungkin tidak sebesar di negara-negara lain, tekanan tidak langsung melalui perdagangan tetap besar.

Bagi Indonesia, Dion menilai persoalan mendesak saat ini adalah kesiapan pemerintah menghadapi dampak ekonomi. Ancaman dampak bukan hanya pada pasokan fisik energi, melainkan juga pada tekanan fiskal. ”Kalau subsidi terus diberikan untuk meredam inflasi, APBN kita bisa ambrol karena sekarang sudah defisit 3 persen,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah semestinya sudah mulai merilis paket kebijakan untuk meredam dampak perang. Yang perlu disiapkan ialah realokasi APBN dan paket kebijakan penyangga. Arah belanja negara harus dibentuk ulang agar lebih siap menghadapi tekanan harga energi dan inflasi.

”Pemerintah harus sadar bahwa ini masa-masa yang tidak normal. Kebijakannya pun harus mengikuti masa-masa krisis, enggak bisa kebijakan business as usual digunakan di masa-masa krisis,” kata Dion.

Selain itu, ia menilai bantuan langsung tunai perlu disiapkan untuk meredam dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat. Realokasi anggaran semestinya diarahkan ke sektor yang benar-benar menggerakkan ekonomi bawah. Ia mengingatkan, dampak perang mungkin belum sepenuhnya terasa saat ini, tetapi tekanannya berpotensi muncul lebih nyata setelah Lebaran. Pemerintah diminta tidak menunda langkah antisipasi.

Untuk menahan dampak lebih luas pada masyarakat dan industri, Faisal mengusulkan agar pemerintah memilih realokasi dan memfokuskan kembali APBN. Kebijakan yang perlu disiapkan ialah jaringan keamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus dukungan bagi daya saing industri. Kenaikan harga BBM nonsubsidi, kata Faisal, sudah terjadi saat harga minyak masih berada di level 80 dolar AS per barel.

Pemerintah tampaknya masih berupaya menahan agar tekanan itu tidak segera menjalar ke BBM subsidi, setidaknya sampai Lebaran. Namun, sesudah Lebaran, ruang untuk menahan harga bisa makin sempit. Jika harga BBM subsidi akhirnya ikut naik, dampaknya tidak akan berhenti di sektor energi, tetapi menjalar ke biaya transportasi, logistik, dan pada akhirnya harga pangan.

Faisal mengingatkan risiko lanjutan berupa inflasi global. Jika harga minyak bertahan di angka 120 dolar AS per barel atau lebih tinggi, tekanan inflasi akan makin terasa di banyak negara. Kondisi itu bisa mendorong bank-bank sentral kembali mengetatkan kebijakan moneter.

Jika Bank Sentral AS kembali menaikkan suku bunga, negara-negara emerging market, termasuk Indonesia, akan ikut tertekan. Bank Indonesia pun akan menghadapi dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi atau menopang pertumbuhan ekonomi domestik.

Dion menilai, konflik tidak akan berhenti hanya karena Presiden AS Donald Trump menyatakan perang sudah selesai. Iran kemungkinan tidak akan menerima begitu saja. Terlebih setelah serangan menyentuh fasilitas strategis nuklir dan minyak serta menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ia memperkirakan, meski AS menarik diri, benturan antara Iran dan Israel bisa berlanjut.

Jika itu terjadi, konflik bergerak makin ideologis dan lebih dalam. ”Kalau Amerika sudah mundur, yang berhadapan tinggal Iran dan Israel, dan mungkin negara Teluk. Itu berarti semakin menghilangkan aspek geopolitiknya menjadi aspek ideologis. Ini malah yang saya takutkan,” ujarnya.

Ketegangan antara negara-negara Teluk dan Iran juga bisa membuat konflik berlarut-larut. Saat ini, negara-negara Teluk belum menyerang Iran. Dion mengatakan, anggota Dewan Kerja Sama Teluk dalam posisi dilematis.

Di satu sisi, mereka bergantung pada kelancaran pasokan dan perdagangan minyak yang terdampak perang. Di sisi lain, pemerintah negara-negara itu harus memperhitungkan sikap rakyatnya yang banyak pro-Iran.

Dalam situasi itu, Dion menilai peran mediator sangat penting jika ingin eskalasi menurun. Ia melihat China paling berpeluang tampil. Ini karena Beijing memiliki kepentingan besar atas stabilitas pasokan energi. Di sisi lain, China memiliki pengaruh geopolitik dan kredibilitas yang dinilai cukup kuat di mata banyak negara. ”Saya yakin China saat ini sudah melakukan silent diplomacy,” ujarnya.

Menurut Siti Mutiah Setiawati, Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, perang di Iran menempatkan Indonesia pada posisi ”maju kena, mundur kena”. Apalagi jika perang berkembang menjadi perang regional.

Indonesia dihadapkan pada pilihan: bersikap netral atau berperan aktif menyelesaikan konflik melalui diplomasi. Keduanya memiliki konsekuensi bagi Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi.

”Secara politik, Indonesia berada di kubu aliansi Israel-Amerika karena bergabung dengan Board of Peace. Kemungkinan besar Iran tidak bisa menerima Indonesia sebagai mediator karena keanggotaannya di BoP. Jika Indonesia pasif, itu mencederai tujuan politik luar negeri, yaitu ikut menjaga ketertiban dunia,” kata Mutiah, Kamis (12/3/2026).

Mutiah khawatir ada kemungkinan Indonesia mendapat tekanan untuk mengambil posisi yang lebih jelas, misalnya berpihak pada AS atau Israel dan mengucilkan Iran. ”Indonesia sebaiknya membuat strategi untuk menghindari tekanan,” ujarnya.

Menurut Mutiah, Indonesia bisa berperan menjadi mediator. Sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia dapat meminta OKI menggelar sidang darurat membahas penyelesaian perang di Teluk.

Indonesia dapat mengusulkan agar OKI meminta negara-negara Teluk, seperti Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait, tidak mengizinkan wilayahnya digunakan AS-Israel untuk menyerang Iran. Namun, ini tak mudah karena, menurut Mutiah, negara-negara itu anggota dominan dalam organisasi dan penyelesaian melalui OKI mesti sejalan dengan kepentingan mereka.

Indonesia bisa meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bersidang membahas perang sehingga Dewan Keamanan PBB dapat mengeluarkan resolusi. Hanya, praktiknya sulit mengingat AS punya hak veto.

Dengan kondisi itu, Mutiah menyarankan agar Indonesia memilih wait and see, menunggu momentum yang tepat, untuk menjadi mediator negara-negara yang berkonflik.

Selain itu, ia mengingatkan dampak perang di Iran pada perlindungan pekerja migran Indonesia di kawasan Teluk yang jumlahnya sekitar 31.000 orang. Jika pekerja migran terdampak, Indonesia akan kehilangan sumber pendapatan dari mereka.