Mengenal Beragam Cara Menentukan Hari Lebaran

Pemerintah akan melaksanakan pengamatan hilal atau bulan sabit baru untuk menentukan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada Sabtu (29/3/2025) petang. Hasilnya akan disampaikan pada Sidang Isbat yang digelar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, pukul 18.30.

Sebelum menyimak pengumuman hari Lebaran yang akan disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, malam nanti, masyarakat perlu memahami perbedaan metode penentuan bulan baru oleh Kementerian Agama (Kemenag) dengan ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Muhammadiyah menjadi yang pertama menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Keputusan ini didasarkan pada hisab hakiki wujudul hilal, metode penentuan awal bulan Hijriah yang konsisten digunakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dengan metode ini, awal bulan ditetapkan jika hilal sudah terwujud. Adapun hilal terwujud setelah terjadi ijtimak sebelum Matahari terbenam, bulan terbenam setelah Matahari, dan piringan atas bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Jika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, bulan digenapkan menjadi 30 hari.

”Di seluruh wilayah Indonesia, bulan juga masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memenuhi kriteria wujudul hilal. Oleh karena itu, umur bulan Ramadhan 1446 H disempurnakan menjadi 30 hari, dan 1 Syawal 1446 H pun jatuh pada Senin Pahing, 31 Maret 2025 Masehi,” demikian Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Ini menjadi tahun terakhir PP Muhammadiyah menggunakan metode hisab dan beralih ke Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) mulai tahun depan. Dalam sistem KHGT, bumi dianggap sebagai satu kesatuan matlak global sehingga seluruh dunia akan menetapkan awal bulan Hijriah pada hari yang sama.

Sementara itu, Kemenag dan NU menggunakan metode rukyatul hilal (pengamatan langsung) dengan menggunakan Hisab Hakiki Imkan Rukyat sebagai pembantu menentukan awal bulan Hijriah. Metode rukyat dilakukan lewat pengamatan hilal dengan mata telanjang atau menggunakan bantuan alat optik, seperti teleskop.

Jika hilal tidak terlihat, umur bulan digenapkan menjadi 30 hari dan tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada waktu maghrib hari berikutnya. Saat ini, Kemenag dan NU telah menggunakan kriteria baru dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) dalam menjalankan metode rukyatul hilal, yaitu tinggi hilal minimal adalah 3 derajat dan jarak elongasi minimal 6,4 derajat.

Direktur Jenderal Bina Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Abu Rokhmad menjelaskan, rukyat hilal bukan sekadar kegiatan seremonial dan teknis melihat hilal. Ini adalah kolaborasi lintas sektor yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan keyakinan bisa berjalan beriringan.

Dengan semangat astronomi dan syiar Islam, kata dia, rukyatul hilal diharapkan tidak hanya memberikan hasil yang akurat, tetapi juga menginspirasi kecintaan terhadap ilmu pengetahuan.

”Ada yang bertanya, kenapa harus repot-repot kalau sudah jelas hasilnya? Justru di sini letak tantangannya. Ini bukan soal hasil semata, melainkan soal proses, soal pembuktian ilmiah, dan soal syiar Islam,” kata Abu.

Adapun pemantauan hilal nanti akan digelar di 33 lokasi di seluruh Indonesia. Namun, pengamatan hilal di Provinsi Bali ditiadakan karena bertepatan dengan hari raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), posisi hilal masih di bawah ufuk karena ketinggiannya negatif. Saat Matahari terbenam pada Sabtu (29/3/2025) petang, tinggi hilal berada pada minus 1,85 derajat di Jakarta hingga minus 1,08 derajat di Banda Aceh. Elongasinya mencapai 1,06 derajat di Jakarta hingga 1,21 derajat di Banda Aceh.

Akibatnya, sangat kecil kemungkinan hilal terlihat atau dengan kata lain tidak bisa menggunakan metode rukyat. Oleh karena itu, usia bulan Ramadhan akan digenapkan dengan metode hisab menjadi 30 hari dan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kemungkinan jatuh pada Senin (31/3/2025). Semua masyarakat Islam dari ormas mana pun akan merayakan hari kemenangan secara bersamaan.

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh menambahkan, penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah melalui Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Ini sesuai dengan Fatwa MUI No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Dia menegaskan, perbedaan ini tidak menjadi masalah besar di sesama umat Islam di Indonesia. Sidang isbat adalah waktu yang tepat untuk duduk bersama sesuai dengan keilmuannya di bidang agama dan astronomi yang diperkuat dengan kehadiran para pemimpin yang memutuskannya.

”Untuk itu, kita tunggu sidang isbat dan kita tetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah,” kata Niam.