Penampakan Bahorok setelah diterjang banjir hampir serupa dengan kondisi Sumatera hari ini. Gelondongan kayu menumpuk di sungai dipicu hutan yang rusak.
15 Des 2025 16:42 WIB · Lingkungan
KOMPAS/HAMZIRWAN
Bencana Sumatera mengingatkan pada banjir bandang Bahorok di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada 2003. Air bah yang membawa gelondongan kayu meluluhlantakkan kawasan wisata dan permukiman di Bahorok dan Bukit Lawang. Malapetaka itu menelan 150 korban meninggal, termasuk 7 turis asing, 91 orang hilang, dan lebih dari 400 rumah tersapu banjir.
Laporan Kompas menyebutkan, malapetaka Bahorok disebabkan penggundulan kawasan hutan di hulu Bahorok, khususnya Taman Nasional Gunung Leuser. Namun, 22 tahun kemudian, kita tidak belajar apa pun dari kejadian itu.
Penampakan Bahorok setelah diterjang banjir bandang hampir serupa dengan kondisi Sumatera hari ini. Kayu-kayu gelondongan menumpuk, mulai dari badan sungai hingga ke permukiman.
Ratusan rumah dan penginapan hancur tersapu banjir bandang. Lumpur tebal menumpuk di permukiman.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/12/10/17cbb1518ea2bf1abd1d92980f27600c-DSC09666.jpg)
Malapetaka Bahorok datang pada Minggu (2/11/2003) pukul 22.00 WIB. Memasuki November, kawasan Sumatera bagian utara dilanda hujan lebat akibat siklon tropis.
Malam itu, warga Bahorok berdiam di rumah mereka yang sebagian besar berada di sekitar Sungai Bahorok. Banjir bandang lalu menyapu lebih dari 400 rumah dan penginapan di sekitar Sungai Bahorok. Kehidupan yang damai di desa-desa penyangga hutan itu seketika berubah menjadi malapetaka.
”Kejadiannya tidak lebih dari 20 menit. Tiba-tiba sudah ada air bah dengan kayu-kayu bulat itu menyerbu kemari. Semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Yang tidak sempat, hanyutlah,” kata Salman Nasution, warga Bukit Lawang.
Bupati Langkat saat itu, Syamsul Arifin, mengatakan, banjir bandang terjadi akibat maraknya penebangan liar di Taman Nasional Gunung Leuser.
”Berdasarkan pemantauan terakhir kami, perambahan di Leuser sekarang ini sudah mencapai 42.000 hektar. Kami sudah sampaikan hal itu kepada instansi terkait yang menanganinya karena kondisi ini memerlukan penanganan yang sangat serius,” kata Syamsul, Senin (3/11/2003).
Setali tiga uang dengan bencana Sumatera. Berselang sepekan, pejabat dari Departemen Kehutanan buru-buru menyangkal pernyataan Bupati Langkat. Direktur Jenderal Konservasi Kawasan Adi Susmianto mengadakan konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/11/2003).
Adi menyebut, Departemen Kehutanan telah melakukan survei udara menggunakan helikopter setelah banjir bandang melanda. Area survei lebih kurang 50 persen dari wilayah subdaerah aliran sungai (DAS).
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/12/15/4adb6c70f085e4275bca63314a792526-2025_12_15_2_.png)
”Dari survei udara diketahui tak ada illegal logging di DAS Bohorok. Namun, ditemukan titik-titik longsor, berjumlah lebih dari 100 titik pada sub-DAS Bohorok. Titik-titik longsor ini menggelincirkan kayu ke sungai, yang lalu menumpuk pada beberapa bagian sungai, membentuk bendungan alam, yang kemudian jebol,” tutur Adi.
Adi menyimpulkan, curah hujan tinggi akibat siklon tropis menjadi penyebab banjir bandang di Bahorok.
Namun, Adi mengakui, instansinya kesulitan mengawasi hutan ataupun DAS yang sangat luas. Jumlah penjaga hutan diklaim sangat terbatas. Begitu pula anggarannya.
Sejarah mengulang dirinya sendiri. Hanya berselang empat hari setelah bencana melanda Sumatera, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, kayu yang terbawa banjir merupakan kayu lapuk tua yang tumbang alami.
Pernyataan Dwi mendapat kritik tajam. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, Dwi menyebut bencana Sumatera berkaitan dengan pembalakan liar dan kerusakan hutan. Kemenhut lantas memasang papan larangan operasional di area konsesi PT TPL serta tiga titik lainnya di lokasi pemegang hak atas tanah (PHAT) atas nama JAM, AR, dan DP.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/12/12/c1d0c589d80a01a53b4f10a82526e346-TOK_ACEH_TAMIANG_C.jpg)
Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas mengungkap, selama 1990-2024, hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rata-rata 36.305 hektar per tahun. Jika dikonversikan per hari, ditemukan angka sekitar 99,46 hektar hilang per hari.
Secara agregat, kehilangan hutan dalam 34 tahun seluas 1,2 juta hektar setara dengan luas dua kali Pulau Bali (Kompas.id, 12/12/2025).
Penyusutan hutan selama 34 tahun mengakibatkan risiko munculnya bencana banjir semakin tinggi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama 2008-2025 menunjukkan, pola kejadian banjir dan tanah longsor, semakin meningkat lima tahun terakhir.
Tahun 2008-2013, total ada 780 kejadian. Tahun 2014-2019 terjadi 882 kejadian, sementara tahun 2020-2025 total peristiwa bencana naik lima kali lipat menjadi 4.779 kejadian.
Peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS Universitas Gadjah Mada, Hatma Suryatmojo, menyebutkan, hutan di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera, berfungsi sebagai pengelola air hujan. Namun, fungsi tersebut berkurang karena ekosistem hutan terganggu.
”Kalau hutannya tidak ada, 35 persen air yang bisa disimpan di kanopi langsung jatuh ke tanah. Begitu juga 55 persen yang seharusnya masuk ke dalam tanah, tentunya berkurang karena tanahnya terganggu adanya alat berat dan aktivitas manusia,” ujar Hatma.
Sumatera memiliki pola musim perbedaan curah hujan yang mencolok antara musim hujan dan kemarau. Dengan pola cuaca setengah tahun kurang hujan dan setengahnya banyak hujan, peran hutan dalam sistem penyimpanan air menjadi penting, khususnya untuk daerah yang berada di DAS.
Kawasan hutan dengan serasah yang menutupi tanah menjadi spons yang menahan air hujan dan melepaskannya secara perlahan sepanjang tahun.
Saat hutan bagus, debit sungai-sungai di Sumatera mengalir merata sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Kini, sungai-sungai mengering sepanjang musim kemarau. Masyarakat kekurangan air baku dan banyak sawah yang tak bisa ditanami. Sebaliknya, saat musim hujan tiba, air meluap dari sungai. Di beberapa lokasi terjadi banjir bandang dan longsor.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2025/12/04/3cfc2c5f-5141-48f5-bce6-4f4b645e803f.jpg)
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut Rianda Purba mengatakan, kebijakan tata ruang, terutama di kawasan rawan bencana, harus dievaluasi. Ia juga mendesak pemerintah agar segera mencabut izin operasional perusahaan yang berkontribusi terhadap bencana di sejumlah wilayah.
Setelah 22 tahun malapetaka Bahorok, bencana dalam skala yang jauh lebih besar kembali melanda Sumatera. BNPB mencatat 1.022 jiwa dilaporkan meninggal, 206 hilang, lebih dari 7.000 terluka, dan 600.000 mengungsi akibat bencana Sumatera.
Bahorok 2003 sudah memberi peringatan. Bencana Sumatera di pengujung 2025 kembali mengingatkan.
Jika tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola dan perlindungan kawasan hutan, bencana-bencana berikutnya bakal datang. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum semuanya menerjang apa saja yang ada di sekitarnya.
Penulis:
Nikson SinagaEditor:
Cornelius Helmy HerlambangPenyelaras Bahasa:
Teguh Candra