Menguji Rasionalitas Pemilih Jateng di Pilkada 2024

Pilkada 2024 akan menguji rasionalitas pemilih Jateng ketika menentukan pemimpinnya. Hasil survei menunjukkan pemilih Jateng cenderung rasional.

Setidaknya terdapat tiga faktor yang memengaruhi calon pemilih menjatuhkan pilihannya terhadap sosok calon yang maju dalam pemilu. Ketiga hal itu yakni, ketokohan, mesin politik, hingga independensi pemilih itu sendiri.

Tiga faktor ini pun tak dapat dimungkiri akan memengaruhi preferensi politik masyarakat Jateng menuju Pilkada 2024. Meskipun begitu, dalam sebuah kontestasi politik, ketiga faktor ini tidak dapat dipisahkan secara pasti antara satu dengan lainnya. Namun, salah satu dari tiga faktor tersebut dapat muncul secara dominan.

Ketiga faktor ini pun ditekankan oleh Dr. Teguh Yuwono, Dekan FISIP Universitas Diponegoro, dalam sebuah wawancara (22/11/2024).

“Menuju Pilkada Jateng 2024, kita akan melihat faktor mana yang lebih dominan memegaruhi pilihan. Apakah tokoh, mesin politik, atau memang otonomi pemilih itu sendiri? Ini baru bisa dipastikan di saat pencoblosan nanti” ungkap Teguh.

Menariknya, dalam ketiga faktor ini berkelindan pula tarik-tarikan antara sisi rasional dan non-rasional.

Faktor tokoh dan ketokohan tampak menjadi hal yang pertama secara kuat memengaruhi pilihan masyarakat Jateng dalam memilih gubernurnya.

Hal ini tampak dari hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa dua dari sepuluh responden mempertimbangkan kualitas cagub dan cawagub. Kualitas yang dimaksud meliputi kecapakan personal, latar belakang pendidikan, hingga sisi profesionalisme yang ditunjukkan

Menariknya, sisi rasional yang muncul secara kuat dalam melihat sosok calon kepala daerah ini dibayangi oleh alasan yang kurang rasional, yakni tampilan fisik cagub atau cawagub. Tampilan yang dimaksud meliputi pesona fisik, kegigihan, dan kewibawaan. Sisi ini disepakati oleh 14,9 persen responden.

Padahal, menjadi menarik untuk dikritisi apakah pesona fisik dan kewibawaan seorang tokoh menjamin kualitasnya dalam memimpin nantinya.

Namun, sisi yang kurang nasional ini kembali diimbangi oleh sisi-sisi yang lebih rasional. Tak kurang dari 12,7 persen responden memilih cagub dengan petimbangan pengalaman kandidat dalam pemerintahan.

Selain itu, sebanyak 8,5 persen responden mengaku bahwa integritas moral kandidat, yakni antikorupsi, jujur, serta adil, menjadi alasan dalam memlih calon gubernur.

Alasan ini menunjukkan bahwa tarikan preferensi pemilih Jateng kembali pada jalur rasional dalam memilih pemimpin.

Akan tetapi, berbicara tentang tokoh, menjadi penting pula untuk melihat bahwa bukan hanya sosok kandidat saja yang berpengaruh, namun juga tokoh-tokoh yang mendukung di baliknya.

Dalam hal ini, pemilih Jateng tampak masih terbelah antara mereka yang mempertimbangkan maupun tidak mempertimbangkan tokoh yang memberikan endoresement terhadap kandidat.

Faktor Joko Widodo, misalnya, sebanyak 43,9 persen pemilih Jateng mempertimbangkan sosok yang didukung oleh mantan presiden tersebut.

Angka ini sekaligus menempatkan Jokowi sebagai sosok yang paling kuat memberi dampak. Namun, tak dapat dikesampingkan, ada sebanyak 42,4 persen responden yang tidak mempertimbangkannya.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada efek endorsement dari sosok Prabowo Subianto. Di satu sisi terdapat 41,2 persen yang mempertimbangkan sosok yang didukung Prabowo. Namun di sisi lain, terdapat 44,7 persen responden yang tidak mempertimbangkannya.

Dengan demikian, sebenarnya terdapat dua sisi yang tarik menarik secara kuat. Separuh pemilih Jateng memperhitungkan endorsement politik, namun separuh yang lain tidak memperhitungkannya.

Apabila dikembalikan pada konteks rasionalitas pemilih, tentu endorsement politik menjadi problematik.

Jokowi dan Presiden Prabowo memiliki citra positif di mata warga Jateng tidak dapat dimungkiri. Angka kepuasan Jokowi terbilang masih tinggi ketika masyarakat Jateng menilai dua periode masa kepemimpinannya.

Sementara Prabowo telah membuktikan mendapatkan perolehan suara menungguli pasangan lainnya di Pilpres kemarin.

Pertanyaannya, sekaligus menjadi tantangan bagi pemilih untuk melihat kembali, apakah berarti sosok-sosok yang didukung oleh kedua tokoh ini dengan sendirinya menjadi sosok yang layak dipilih?

Di sinilah rasionalitas pemilih Jateng diuji dengan kesimpulan sementara dua kubu yang rasional dan nonrasional masih tarik menarik memandang endorsement politik.

Meskipun ada potensi keterbelahan antara pemilh rasional dan kurang rasional, jika kembali pada hasil survei, dapat ditarik kesimpulan pemilih Jateng sebenarnya cenderung rasional.

Kembali pada alasan memilih tokoh, sekurangnya lebih dominan pertimbangan rasional sebagaimana telah disebutkan di atas.

Kecenderungan ini pun dibaca oleh Chumedi Yusuf, Ketua Yayasan Pendidikan Gusdurian Banyumas.

“Saya lihat secara khusus di Banyumas, dan secara umum di Jawa Tengah, pemilih cenderung rasional. Meskipun dalam perjalanan politik, kecenderungan ini selalu mendapat tantangan,” ujar Yusuf dalam sebuah wawancara (20/11/2024).

Selain soal tokoh, rasionalitas juga tecermin dari 7,5 persen responden menentukan pilihan karena visi dan misi yang diusung. Sementara dengan angka yang mirip, sebanyak 7,6 persen memperhitungkan partai pengusung. Dalam konteks demokrasi yang multipartai, memperhitungkan partai pengusung dapat dipandang cenderung rasional.

Pasalnya, sebuah partai, jika melakukan kaderisasi dengan baik, akan melahirkan kader-kader pemimpin yang telah melewati saringan ketat.

Problemnya kemudian, apakah partai-partai di Jawa Tengah sungguh telah melakukan kaderisasi ini dengan baik? Sayangnya, jawaban dari pertanyaan ini cenderung belum.

Berkaca dari dua calon gubernur yang muncul, keduanya bukanlah kader partai yang sudah memiliki rekam jejak kepartaian dan pengkaderan yang lama.

Problem yang kedua terkait partai sebagai mesin politik, yakni tidak teraturnya antara koalisi di bawah dengan di tingkat nasional. Dalam tataran provinsi, tampak bahwa koalisi yang terbangun secara nasional dapat dijaga.

Kendati begitu, di tataran kabupaten/kota sejumlah partai menyeberang koalisi, sehingga sebagai mesin politik, tentu muncul hambatan.

Namun kembali, dari sisi calon pemilih, tampak kecenderungan pemilih yang lebih rasional dalam pertimbangannya memilih. Jika dihitung, hampir tujuh dari sepuluh responden memberikan alasan yang cenderung rasional dalam memilih calon kepala daerah.

Dalam hal alasan, tampak bahwa pemilih Jateng memiliki pertimbangan yang cenderung rasional dalam memilih calon kepala daerahnya. Akan tetapi, dalam varibel yang lebih dalam tampak bahwa terjadi keterbelahan antara pemilih rasional dan kurang rasional.

Keterbelahan lain juga dapat dibaca dalam sisi otonomi pemilih dalam keterikatannya dengan keluarga. Tak kurang dari 50,1 persen responden mengaku dalam satu keluarga pilihannya bisa berbeda.

Sementara itu, 45,2 persen responden mengaku satu keluarga cenderung sama. Dalam sisi demokrasi yang rasional, tentu otonomi pemilih dapat sampai ke tingkat individu, bukan dalam tataran keluarga.

Pilkada 2024 akan menjadi ujian bagi pemilih Jateng, sungguhkah rasionalitas alasan akan dipertahankan hingga di bilik suara?

Ataukah dalam perjalanannya tarikan endoresment tokoh atau bahkan politik uang yang masih rawan terjadi dalam pemilu akan memudarkan alasan yang lebih rasional?

Masyarakat Jateng akan membuktikannya pada Rabu 27 November nanti di bilik suara. (LITBANG KOMPAS)