Menimbang Dampak Kebijakan Proteksionisme Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat berpeluang akan menghadirkan kembali kebijakan proteksionisme perdagangan internasional yang bisa berdampak pada ekonomi Indonesia.

Kembalinya Trump sebagai presiden AS berpotensi meningkatkan kebijakan proteksionisme sebagaimana yang pernah ia terapkan pada periode pertama jabatannya, 2017-2021.

Kebijakan perdagangan itu diperkirakan bisa berdampak pada perdagangan internasional dan rantai pasokan global. Pasalnya, Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan perekonomian terkuat sekaligus penggerak pasar global. AS menjadi negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Besarnya ekonomi AS ini bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian global sehingga setiap kebijakan fiskal ataupun moneter negara adikuasa ini rentan berdampak secara internasional.

Berdasarkan data dari Bank Dunia, PDB AS pada 2023 tercatat sebesar 27,36 triliun dollar AS. Nilainya jauh di atas China di posisi kedua dengan 17,79 triliun dollar AS. Adapun Indonesia berada pada urutan ke-16 dengan PDB 1,37 triliun dollar AS.

Pendekatan proteksionisme, yang diusung Trump dalam kampanye ”America First”,  merupakan kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi domestik AS. Kebijakan inilah yang bakal menjadi tantangan awal yang perlu diwaspadai bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Saat menjabat sebagai Presiden AS pada 2017-2021, Donald Trump pernah menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi. Salah satunya kebijakan mengarah proteksionisme.

Ketika itu, Trump menerapkan kebijakan di antaranya peningkatan tarif impor, penarikan dari perjanjian perdagangan multilateral, dan penekanan pada ”America First” dalam kebijakan perdagangan internasional. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri AS, meningkatkan keuntungan ekonomi domestik, dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri. 

Salah satu langkahnya adalah dengan menaikkan tarif impor yang tinggi terhadap sejumlah barang dari beberapa negara, seperti China, Eropa, dan Kanada. Hal itu bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri AS yang dianggap tidak adil atas persaingan asing.

Kebijakan menaikkan tarif impor juga menjadi upaya untuk memberikan insentif kepada konsumen AS untuk memilih produk-produk lokal sehingga permintaan dan produksi dalam negeri diharapkan semakin meningkat. Langkah ini diambil untuk memperkuat sektor industri AS, menciptakan lapangan kerja domestik, dan mengurangi defisit perdagangan yang telah lama menjadi perhatian bagi pemerintahan AS. 

Tak hanya itu, kebijakan ”America First” juga terlihat dalam upaya meninjau kembali perjanjian perdagangan internasional yang telah berlaku dan juga menarik dari beberapa perjanjian yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi nasional AS.

Perjanjian tersebut meliputi Trans-Pacific Partnership (TPP) dan North American Free Trade Agreement (NAFTA). TPP merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang memiliki tujuan untuk meningkatkan integrasi antara AS dan negara-negara di Pasifik. Sementara itu, NAFTA merupakan perjanjian perdagangan antara AS, Kanada, dan Meksiko yang telah berjalan sejak tahun 1994.

Presiden Trump juga menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai ”America First”. Kebijakan ini bertujuan untuk menempatkan kepentingan ekonomi AS di posisi utama dalam setiap aspek kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Trump mengedepankan kebijakan yang memperkuat ekonomi domestik AS, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal AS.

Upaya tersebut dilakukan dalam beberapa langkah, di antaranya menekan perusahaan-perusahaan AS untuk memproduksi di dalam negeri, mendorong investasi dalam industri domestik, dan memperbaiki kondisi perdagangan untuk menguntungkan AS sendiri. 

Melanjutkan agendanya, pada pemilihan presiden AS 2024, Donald Trump kembali menggaungkan slogan ”Make America Great Again” atau ”Membuat Amerika Serikat Kembali Berjaya”. Dalam pidatonya kepada para pendukung di Florida, Trump menyatakan bahwa mandat yang dia terima sangat kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Trump berjanji untuk mengantarkan zaman keemasan Amerika yang dibangun di atas serangkaian kebijakan utama. Beberapa di antaranya seperti peningkatan tarif impor, pemangkasan tarif pajak, deregulasi, penarikan diri dari perjanjian-perjanjian global, hingga pembatasan ketat imigrasi.

Trump berjanji akan mengatasi inflasi dengan memberlakukan pemotongan pajak dan tarif yang ekstrem. Trump juga melontarkan beberapa gagasan tarif, termasuk satu kenaikan yang sangat tinggi pada barang impor antara 200 persen dan 2.000 persen.

Trump mengusulkan tarif menyeluruh sebesar 10-20 persen untuk semua barang yang diimpor ke Amerika Serikat, tarif hingga 60 persen pada produk-produk China, dan bahkan tarif ekstrem hingga 2.000 persen untuk kendaraan yang diproduksi di Meksiko.

Rencana ekonomi Donald Trump itu diperkirakan akan memberi dampak terhadap Indonesia yang bergantung pada ekspor ke AS. Hal ini seiring kebijakan proteksionisme di bidang ekonomi yang kemungkinan besar akan kembali diterapkan Trump saat resmi jadi presiden AS.

Pasalnya, AS merupakan negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia setelah China. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai 19,17 miliar dollar AS pada Januari-September 2024 atau tumbuh 10,17 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 17,40 miliar dollar AS.

Berdasarkan data UN Comtrade Database, komoditas ekspor unggulan Indonesia ke AS meliputi produk-produk seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak hewan atau nabati, alas kaki, serta produk hewan air.

Sementara itu, AS menjadi negara asal impor terbesar keempat bagi Indonesia hingga paruh pertama tahun ini. Nilainya sebesar 5,78 miliar dollar AS. Posisi AS di bawah China yang berada di urutan pertama, lalu Singapura dan Jepang.

Berkaca pada masa Presiden Donald Trump periode 2017-2021, kala itu kebijakan proteksionisme Trump diwujudkan dalam bentuk tarif impor tinggi untuk produk-produk asing. Tarif impor lebih tinggi 10 persen sampai dengan 20 persen untuk semua produk impor. Bahkan, sebesar 60 persen tarif impor untuk beberapa produk tertentu dari China.

Meski diharapkan bisa memperkuat sektor industri AS, regulasi tersebut dinilai mengakibatkan biaya tambahan bagi konsumen di Amerika sekaligus menjadi buntut panjang perang dagang AS-China. Dengan terpilihnya kembali Trump sebagai presiden AS, besar kemungkinan kebijakan proteksionisme akan dilanjutkan sebagaimana yang dilakukan pada periode pertama jabatannya sepanjang 2017-2021.

Dari perspektif Indonesia, kebijakan proteksionisme Trump bisa menciptakan hambatan bagi produk-produk Indonesia di pasar AS. Kebijakan ”America First” yang menekankan pada produk-produk domestik bisa menghambat peluang ekspor, terutama jika AS memperketat aturan impor. Melalui kebijakan proteksionisme, tingkat ekspor Indonesia dikhawatirkan akan mengalami penurunan.

Dengan peningkatan tarif impor, produk Indonesia akan menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di AS sehingga bisa mengurangi volume ekspor Indonesia ke sana. Apalagi, AS menjadi salah satu mitra dagang andalan bagi ekspor Indonesia.

Selain itu, kebijakan Trump yang mengarah pada proteksionis kemungkinan akan berdampak pula pada upaya Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI). Sebab, pada kepemimpinannya di periode 2017-2021, Trump sering mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memindahkan operasionalnya kembali ke negaranya dan kali ini dorongan semacam itu berpotensi berlanjut.

Menghadapi kebijakan proteksionis yang berpotensi menciptakan ketidakpastian di pasar global, Indonesia perlu merancang kembali strategi mitigasi untuk melindungi perekonomian domestik dari dampak negatif kebijakan perdagangan AS.

Di samping mengurangi ketergantungan pada satu pasar ekspor, pelaku usaha juga bisa mencari peluang di wilayah lain sekaligus memperkuat daya saing produk lokal. Pelaku usaha juga perlu didorong untuk mengembangkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, mencakup perbaikan mutu, efisiensi produksi, dan inovasi produk yang dapat menjangkau pasar internasional.

Sementara itu, pemerintah bisa turut mendukung melalui insentif pajak, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Inisiatif ini bertujuan mempercepat peralihan Indonesia dari eksportir komoditas mentah menjadi eksportir produk jadi bernilai tambah lebih tinggi sehingga dapat menguntungkan perekonomian secara keseluruhan.

Solusi lainnya adalah dengan meningkatkan kerja sama regional. Indonesia perlu memperkuat blok perdagangan, seperti ASEAN, untuk menciptakan pasar yang lebih stabil dan tangguh. (LITBANG KOMPAS)