Menjaga Stabilitas di Era Transisi Keterbukaan

The J Curve, karya Ian Bremmer, mengingatkan bahwa negara paling rapuh adalah saat ia sedang membuka diri.

04 Sep 2025 08:00 WIB · Artikel Opini

Oleh Moeldoko

Setelah minggu-minggu ini demonstrasi merebak di beberapa kota di negara kita, akhirnya beberapa tuntutan para aktivis didengar oleh pemerintah. Keputusan dari hasil mendengar keinginan publik ini cukup meredakan suhu politik. Di antaranya, dengan membatalkan berbagai tunjangan anggota DPR yang menjadi pemicu utama selain tuduhan arogansi dan joget naif beberapa anggota dewan yang dirasa melecehkan rakyat.   

Saat memimpin TNI dan bertugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI periode 2018-2025, saya memetik pelajaran yang sangat penting, yaitu bahwa kekuatan negara bukan hanya pada alutsista dan kebijakan, melainkan pada kemampuan untuk ”mendengar”. Karena, bagi saya, mendengar keinginan publik akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat teknokratis.

Saya menggagas program TNI Mendengar, di mana para perwira tinggi saat itu bisa berdiskusi terbuka dengan para ahli ilmu sosial maupun teknologi tanpa ada sekat dan rasa takut. Saya lanjutkan program ini dengan KSP Mendengar untuk membuka pintu bagi para tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun para mahasiswa dan aktivis yang sedang resah.

Seperti kondisi saat ini, di mana tensi sosial meninggi, bagi saya, pelajaran tersebut menjadi sangat relevan. The J Curve, karya Ian Bremmer, mengingatkan bahwa negara paling rapuh adalah saat ia sedang membuka diri. Sebelum stabilitas naik ke tingkat yang lebih matang, biasanya stabilitas akan menunjukkan penurunan. Dan, bagi saya, gejolak sosial saat ini adalah kode transisi dan bukan merupakan tanda-tanda sebuah kehancuran. Ini adalah fase yang penuh tantangan sekaligus padat peluang seperti kita sedang berada di lembah J Curve.

Personel TNI berjaga saat aksi unjuk rasa oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Simpang UIN, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (2/9/2025). Dalam aksi itu mereka mengecam represivitas aparat negara terhadap demonstran, mendesak DPR melakukan evaluasi besar-besaran, mempercepat penetapan keputusan larangan perangkapan jabatan oleh pimpinan kementerian dan lembaga negara. 

Kompas/Ferganata Indra Riatmoko

Bagi para prajurit TNI, ketika menghadapi situasi seperti ini, keteladanan Jenderal Soedirman akan menjadi pegangan yang kokoh untuk mempertahankan bangsa tetap utuh melalui tiga ketahanan. Ketiganya mencakup geestelijk-weerbaar (daya tahan batin), economisch-weerbaar (daya tahan ekonomi), dan militair-weerbaar (pertahanan).

Sebagai mantan Panglima TNI, saya merasakan hal tersebut bukan hanya slogan atau teori semata. Saya menyaksikan langsung bagaimana bangsa ini tetap berdiri karena moral rakyat yang terus terjaga, pangan yang tercukupi, dan para prajurit TNI disiplin menjaga negara dengan hati sesuai pesan Jenderal Soedirman, ”Tak ada yang lebih kuat dari kelembutan, dan tak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang.”     

Sisi perspektif global juga menawarkan ”The Power to command has never meant the power to remain mysterious”. Kepemimpinan bukanlah menyembunyikan diri, tetapi membuka diri untuk dipercaya. Hal ini ditegaskan oleh Jenderal David Petraeus dan Andrew Roberts dalam buku Conflict: The Evolution of Warfare. Saat sebagai pemimpin, saya merasakan hal tersebut benar adanya.

Program TNI Mendengar dan KSP Mendengar yang esensinya membuka ruang dialog membuat posisi institusi lebih kokoh. David Petraeus menggarisbawahi bahwa pelajaran baru hanya berarti bila dijalankan dan tak sekadar diucapkan.

Hal ini juga diungkap Stanley McChrystal dalam Risk: A User’s Guide. Buku ini menjelaskan pentingnya membangun Risk Immune System melalui komunikasi yang jernih, koordinasi lintas lembaga atau institusi, keberagaman perspektif, dan disiplin eksekusi. Dalam konteks amanat tugas saat itu, saya melihat betapa akan rapuhnya kepercayaan publik bila komunikasi pemerintah terpecah. Atau, jika narasi tampak tidak tunggal, masyarakat akan mudah goyah. Maka, disiplin komunikasi adalah obat untuk menghadapi keresahan sosial.

Dari sisi nasional, sebenarnya Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto juga telah memberi jangkar kebangsaan. Beliau mengingatkan dalam pidato pelantikannya: ”Janganlah kita menghabiskan tenaga untuk mencari siapa yang salah.” Demokrasi yang sejuk, ungkapnya, adalah demokrasi yang menyatukan. Selain itu, juga ditekankan tentang pentingnya transparansi, efisiensi anggaran, dan keadilan sosial. Pesan ini menjadi kembali relevan dengan apa yang pernah saya pelajari, bahwa stabilitas tidak bisa hadir dari represi, melainkan dari kepercayaan, partisipasi, dan perlindungan nyata kepada rakyat.  

Berdasar pengalaman dan rujukan di atas, empat langkah berikut ini barangkali bisa menjadi vitamin untuk ”pendingin” suasana yang saat ini terasa hangat. Yang pertama, transparansi proaktif. Di mana publikasi data, subsidi dan kebijakan fiskal dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami publik untuk memangkas spekulasi. Kedua, partisipasi yang tertata melalui Program Indonesia Mendengar, misalnya. Program ini bisa mengundang berbagai kalangan untuk menyalurkan energi kritik agar menuju ke arah yang konstruktif.

Ketiga, bantalan ekonomi yang nyata. Hal yang bisa disampaikan secara terus-menerus adalah tentang subsidi yang tepat sasaran, program padat karya yang sudah dimulai, serta dukungan total pemerintah terhadap kemajuan dan kemandirian UMKM. Yang keempat adalah profesionalisme aparat dan disiplin informasi. Hal ini sudah diperintahkan Presiden kepada Panglima TNI dan Kapolri yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan kepada publik sebagai respons atas penanganan pengamanan demonstrasi.

Ruang bicara

Empat langkah tersebut berdasarkan pengalaman nyata. Melalui TNI Mendengar dan KSP Mendengar, saya merasakan betul jika rakyat diberi ruang untuk bicara, karena mereka memang sedang tidak melemahkan negara, melainkan sedang menguatkannya. Keresahan adalah energi. Jika dikelola akan menjadi bahan bakar perubahan. Begitu juga sebaliknya, bila diabaikan akan meledak yang efeknya sungguh tidak baik buat kemajuan bangsa.

Saat ini Indonesia sedang berada di lembah J Curve. Lembah ini bukan tempat yang menyeramkan, tapi jalan untuk menuju puncak yang lebih tinggi. Melalui ketahanan ala Soedirman, keterbukaan ala Petraeus, sistem imun ala McChrystal, dan kompas bangsa yang telah diamanatkan Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo, jalan kita sebagai bangsa sudah sangat jelas dan terang.    

Saling percaya, menahan diri, dan bekerja bersama adalah tugas dan kewajiban kita saat ini sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak perlu tenggelam terlalu dalam untuk mencari kambing hitam dan saling tuding. Yang kita perlukan adalah kita saling mendengar satu sama lain. Karena mendengar adalah langkah pertama untuk saling memahami. Dan, saling  memahami dengan tensi yang sejuk adalah jalan menuju stabilitas yang dewasa.    

Dari barak-barak prajurit yang saya dengar hingga ruang rapat kabinet yang saya saksikan, saya percaya satu hal: bangsa ini tidak akan runtuh karena perbedaan pendapat, tapi ia akan runtuh bila berhenti percaya memiliki kemampuan untuk menyeberangi lembah J Curve dengan arah yang benar.

Moeldoko Jenderal TNI (Purn)


Kerabat Kerja

Penulis:

Moeldoko
 | 

Editor:

Neli Triana
 | 

Penyelaras Bahasa:

Priskilia Bintang Cornelia Sitompul