Mensesneg: Belum Ada Reshuffle Kabinet, Pengisian Wamenkeu Tunggu Proses di BI Rampung

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto belum akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan yang kosong setelah ditinggalkan Thomas Djiwandono karena terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Presiden juga belum akan merombak menteri-menteri lain di Kabinet Merah Putih.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat merespons isu perombakan kabinet atau reshuffle yang mencuat seiring perpindahan jabatan Thomas Djiwandono. Prasetyo mengatakan, jika reshuffle dimaknai sebagai konsekuensi dari perpindahan Wamenkeu ke Bank Indonesia, hal itu memang akan terjadi.

”Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar. Artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Namun, Prasetyo menegaskan posisi Wamenkeu tersebut belum akan diisi dalam waktu dekat. ”Belum, belum, kan belum selesai proses Deputi Gubernur BI-nya,” katanya.

Adapun terkait kemungkinan reshuffle untuk pos-pos lain di Kabinet Merah Putih, Mensesneg menegaskan belum ada rencana. ”Belum ada,” ujarnya.

Saat ditanya soal kandidat pengganti Thomas, termasuk nama mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang disebut-sebut masuk dalam bursa, Mensesneg membantah. Ia juga belum memastikan apakah nantinya jumlah Wamenkeu akan tetap dua orang atau bertambah menjadi tiga orang.

Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto akan lebih dulu melakukan kajian setelah proses pengangkatan Deputi Gubernur BI rampung.

”Belum, belum, belum. Nanti, kan, setelah proses itu, Bapak Presiden pasti akan melakukan semacam pengkajian dan meminta pendapat tentunya Menteri Keuangan mengenai pengisian kembali jabatan Bapak Wamenkeu yang tadinya diisi oleh Pak Thomas Djiwandono yang sekarang akan bertugas di Bank Indonesia,” kata Prasetyo.

Sebelum ini muncul kabar bahwa Presiden Prabowo akan menggeser posisi sejumlah pembantunya di Kabinet Merah Putih. Selain Juda Agung yang ditimang sebagai Wakil Menteri Keuangan, muncul nama Budisatrio Djiwandono yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Luar Negeri. Adapun Sugiono, Menlu saat ini, disiapkan untuk mengisi pos Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nama Muhammad Qodari, Kepala Staf Kepresidenan, pun disebut-sebut akan mengalami pergantian posisi.

Agenda pelantikan yang akan dipimpin Presiden Prabowo, Rabu ini, menurut Prasetyo, hanya untuk Dewan Energi Nasional (DEN). Ia menjelaskan, DEN diketuai langsung oleh Presiden, dengan ketua harian adalah menteri yang membidangi urusan energi.

”Hari ini memang ada agenda untuk pelantikan Dewan Energi Nasional, di mana Dewan Energi Nasional ini diketuai oleh Bapak Presiden dengan kemudian dibantu ketua harian adalah menteri yang membidangi urusan energi,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggota DEN terbagi dalam dua kluster. Pertama, tujuh orang menteri atau pejabat pemerintah yang secara langsung bertanggung jawab atas urusan energi. Menteri yang masuk DEN adalah Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Perindustrian, serta Menteri Perhubungan.

Sementara delapan anggota DEN berasal dari unsur pemangku kepentingan yang telah melalui mekanisme pemilihan dan hari ini akan dilantik oleh Presiden. Mereka adalah Johni Jonatan Numberi dan Mohammad Fadhil Hasan dari unsur akademisi, Satya Widya Yudha dan Sripeni Inten Cahyani dari unsur industri, Unggul Priyanto dari unsur teknologi, Saleh Abdurrahman dari unsur lingkungan hidup, serta Muhammad Kholid Syeirazi dan Surono dari unsur konsumen.

Prasetyo menyebut, pelantikan anggota DEN dilakukan langsung oleh Presiden karena isu energi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Ia menyinggung target pemerintah setelah swasembada pangan, yakni mengejar swasembada energi.

”Masalah energi menjadi salah satu prioritas bangsa kita, dari pemerintah. Setelah berhasil mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu satu tahun, terutama dalam hal beras, kita ingin mengejar yang berikutnya adalah kerja keras untuk mencapai swasembada energi,” ujar Mensesneg.

Ia berharap keberadaan DEN dapat mempercepat program-program prioritas energi yang telah diinisiasi kementerian terkait, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan sumber energi alternatif. ”Harapannya, dilantiknya Dewan Energi Nasional hari ini semakin bisa mempercepat proses-proses persiapan untuk kita mengejar beberapa program-program prioritas,” katanya.

Sebelumnya, peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, berpendapat, reshuffle kabinet seharusnya bukan dilakukan hanya karena adanya kekosongan jabatan tertentu.

Yang lebih utama, reshuffle seharusnya berbasiskan pada penilaian kinerja dan evaluasi program yang dijalankan oleh menteri dan wakil menteri. Jika ternyata memiliki kinerja yang buruk dan tidak diganti, justru bisa menjadi beban dan menurunkan kredibilitas pemerintah.

Meski demikian, Lili mengingatkan, terlalu sering merombak kabinet juga tidak baik bagi pemerintahan. Sebab, hal ini menunjukkan presiden tidak firm atau tidak tegas ketika menunjuk para pembantunya sehingga mesti bongkar pasang setiap saat.