Menteri ESDM Janji Jaga Kepentingan Indonesia dalam Kerja Sama Dagang Energi dengan AS

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyiapkan langkah lanjutan seusai Pemerintah AS menyepakati proposal Indonesia sebagai bahan negosiasi kesepakatan tarif impor. Terkait sektor energi, Bahlil akan memastikan kesepakatan dagang dengan AS tetap menguntungkan Indonesia.

Bahlil mengapresiasi negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung dengan Presiden AS Donald Trump pada Selasa (15/7/2025). Negosiasi mereka menghasilkan kesepakatan tarif impor senilai 19 persen untuk produk Indonesia, lebih rendah dari ancaman Trump sebelumnya 32 persen.

”Dalam negosiasi itu, salah satu materinya adalah proposal Indonesia kepada Amerika yang akan membeli lebih kurang sekitar 10 sampai 15 miliar dollar AS untuk produk elpiji, BBM, dan minyak mentah,” kata Bahlil kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Terkait kesepakatan itu, Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM harus segera mengambil langkah lanjutan, antara lain, dengan pemangku kepentingan di bidang energi, yakni PT Pertamina Persero. ”Saya belum melakukan rapat teknis dengan Pertamina. Nanti setelah rapat teknis dengan Pertamina baru kami akan sampaikan,” katanya.

Rapat antara pemerintah dan perusahaan BUMN itu diharapkan dapat merumuskan agar kesepakatan kerja sama dengan AS tetap menguntungkan Indonesia. Tidak hanya dari segi impor energi, Kementerian ESDM juga akan menghitung kembali potensi kerja sama ekspor dengan AS. Sebelumnya, Trump menyebut mereka meminta akses produk sumber daya alam Indonesia, seperti tembaga, sebagai bentuk kesepakatan dagang.

”Semuanya kita akan hitung sesuai dengan harga keekonomiannya. Kita harus saling menguntungkan. Kita juga ingin negara kita mendapatkan harga yang se-efisien mungkin. Kemudian, dalam negosiasi itu, aturan-aturan yang di dalam negeri tetap diterapkan. Jadi, andaikan pun ada yang harus kita kirim (keluar), saya akan minta arahan ke Bapak Presiden Prabowo dan Pak Menko item-item-nya. Namun, semuanya harus dalam kerangka aturan yang berlaku di negara kita,” ujarnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, saat dihubungi Kompas, Jumat (18/7/2025), menyampaikan, pada pekan kedua Juli 2025, Pertamina menemui pihak korporasi AS untuk mendukung negosiasi perdagangan di sektor energi.

”Beberapa waktu lalu, kami sudah melakukan MoU bersama sejumlah mitra di AS berupa optimalisasi penyediaan feedstock atau minyak mentah dan potensi kerja sama lainnya terkait dengan sektor kilang hilir,” katanya.

Bentuk kerja sama tersebut, menurut Fajar, tidak bisa dijelaskan secara detail ke publik sebagaimana kesepakatannya. Adapun mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait hasil kesepakatan kerja sama swasta tersebut. ”Untuk rapat teknis akan kami cek kembali. Namun, kami dengan Kementerian ESDM selalu melakukan pertemuan rutin,” katanya.

Sejauh ini, Pertamina mengimpor elpiji dari AS hingga 57 persen kebutuhan dalam negeri. Dengan adanya kerja sama dagang baru dalam rangka pengenaan tarif resiprokal, proporsi impor elpiji tengah dijajaki naik menjadi 60 persen.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata, dalam laporan analisis pasca-penetapan tarif impor 19 persen untuk Indonesia dari AS, menilai, ada sejumlah risiko dari rencana peningkatan impor energi oleh Indonesia.

”Keputusan ini dapat meningkatkan sisi impor dan bisa menekan neraca perdagangan jangka pendek. Kemudian, menambah tekanan pada nilai tukar rupiah jika tidak diimbangi arus ekspor atau investasi masuk,” ujarnya dalam keterangan tertulis Rabu (16/7/2025).

Ia mencatat, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai surplus neraca dagang Indonesia sejak Januari hingga Mei 2025 masih tinggi, yaitu sebesar 15,38 miliar dollar AS. Nilai ini naik 2,32 miliar dollar AS dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun Indonesia telah mencatatkan surplus selama 61 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

”Namun, pelaku pasar keuangan akan memantau implementasi impor tersebut apakah realisasinya bertahap dan apakah akan diimbangi dengan peningkatan ekspor yang dipicu tarif 19 persen,” ujarnya.

Perkembangan kesepakatan dagang yang akan disoroti pasar tersebut tidak hanya terkait impor energi, tetapi juga produk pertanian (seperti kedelai, jagung, daging, dan gandum) yang diperkirakan masuk dari AS senilai 4,5 miliar dollar AS. Tambahan impor dari AS itu, menurut dia, harus diimbangi dengan peningkatan produk ekspor unggulan.

Berdasarkan data BPS, sektor dominan ekspor Indonesia ke AS pada triwulan I-2025 meliputi tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur dan kerajinan kayu, produk perikanan termasuk udang dan tuna, karet beserta turunannya, kelapa sawit olahan, hingga komponen elektronik dan kabel.

Untuk meningkatkan nilai ekspor produk unggulan tersebut, pemerintah dan pelaku usaha diharapkan lihai membaca peluang dan persaingan dengan negara penghasil produk. Tingkat persaingan juga berpotensi terjadi di antara negara-negara yang mendapatkan tarif khusus dari AS.

Tarif yang dikenakan untuk Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam (20 persen), China (lebih dari 50 persen untuk banyak produk), serta India (23-25 persen untuk produk tekstil dan alas kaki). Dalam praktiknya, kenaikan tarif akan mendorong importir menaikkan harga jual.

”Pengimpor juga akan mencari pemasok dari negara dengan tarif lebih rendah,” kata Liza.