Menteri Komdigi Buka Peluang Nonaktifkan Lebih dari 11 Pegawai yang Terlibat Judi ”Online”

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, penonaktifan pegawai kementeriannya tidak terbatas pada 11 orang yang terlibat judi online atau daring. Sebab, penonaktifan hanya bisa dilakukan pada pegawai yang terverifikasi dan penyidikan dari kepolisian masih berlanjut.

”(Terkait judi online)... yang terverifikasi sudah pasti namanya AB, tetapi ada yang nama belakangnya sama, jadi kami verifikasi dulu. Untuk saat ini masih ada 11 (orang), tetapi tidak menutup penonaktifan akan dilakukan bertambah,” kata Meutya saat rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Politisi Golkar itu menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tidak mengetahui persis nama-nama pegawai yang ditangkap polisi, hanya singkatannya, seperti AB. Kemenkomdigi pun terus memverifikasi nama-nama pegawai yang telah ditahan kepolisian.

Dalam proses penonaktifan, Meutya menyebut perlu menunggu selama tujuh hari dan surat penahanan resmi dirilis. Setelah itu, proses pemberhentian sementara (penonaktifan) sebagai pegawai bisa dilakukan.

(Terkait judi online)... yang terverifikasi sudah pasti namanya AB, tapi ada yang nama belakangnya sama jadi kami verifikasi dulu. Untuk saat ini masih ada 11 (orang), tapi tidak menutup penonaktifan akan dilakukan bertambah.

Meski demikian, dia tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dalam proses hukum yang dijalani pegawainya. Pemecatan atau pemberhentian secara tidak terhormat baru dilakukan ketika proses hukum mencapai inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

”Sekali lagi ini pil pahit, tapi kami harus melakukannya sebagai bentuk ketegasan kami dalam mengoreksi kesalahan di internal kami,” tuturnya.

Di sisi lain, Kementerian Komdigi mendukung penuh upaya aparat penegak hukum lewat instruksi kepada seluruh pegawai. Seluruh kebutuhan informasi bakal dilengkapi dan dilaksanakan secara terbuka terhadap proses penyidikan kepolisian.

”Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami sebagai pertanggungjawaban kami, kami membuka pintu selebar lebarnya,” tambahnya.

Sebelumnya, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap dan menetapkan 11 orang yang terlibat judi daring sebagai tersangka. Dari 11 tersangka tersebut, 10 tersangka adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Dari Kantor Satelit, tempat yang diduga menjadi lokasi pengoperasian judi daring, polisi menemukan 12 perangkat komputer dan fasilitas lain yang diduga menjadi sarana bagi para tersangka untuk menjalankan aksinya. Perangkat komputer itu ditemukan di lantai dua ruko di Jalan Rose Garden V, Bekasi. Ruko tersebut terdiri atas tiga lantai.

Pegawai Kementerian Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan untuk mengecek laman judi daring hingga memblokir. Namun, mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi daring. Salah satu tersangka mengungkapkan, aktivitas yang mereka jalani ialah melindungi para bandar judi daring dengan meminta sejumlah uang.

Pegawai Kementerian Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan mengecek laman judi daring hingga memblokir. Namun, mereka menyalahgunakan wewenang dengan tak memblokir situs judi daring. Salah satu tersangka mengungkapkan, aktivitas mereka melindungi para bandar judi daring dengan meminta uang.

Kami terus dorong agar kasus ini memang menjadi pintu pembuka seluruh kasus yang ada. Dan, keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di Komdigi. Kalau itu sampai ke mantan menteri, ya, kita buka sampai ke sana, Bu.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yulius Setiarto, menerangkan, dirinya mendukung seluruh langkah Komdigi untuk mengusut polemik judi online hingga tuntas. Ini termasuk mengusut kasus keterlibatan judi daring pada pegawai Komdigi yang berpotensi melibatkan menteri sebelumnya.

”Kami terus dorong agar kasus ini memang menjadi pintu pembuka seluruh kasus yang ada. Dan, keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di Komdigi. Kalau itu sampai ke mantan menteri, ya, kita buka sampai ke sana, Bu,” ucapnya.

Meski tak secara eksplisit menyebutkan namanya, ia merujuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komdigi yang saat itu dipimpin Budi Arie Setiadi. Adapun pegawai Komdigi yang ditangkap juga merupakan pegawai pada era Menteri Kominfo Budi Arie.