Maruarar Targetkan Harga Rumah Turun

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendorong harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa turun pada 2025. Upaya itu, antara lain, melalui bauran kebijakan penyediaan tanah gratis atau lahan murah, gotong royong pembangunan rumah, kemudahan perizinan, dan efisiensi biaya produksi.

Pemerintah terus menggulirkan program gotong royong penyediaan rumah murah dan gratis untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Gotong royong itu, yakni saling membantu antara masyarakat Indonesia yang mampu secara ekonomi untuk membantu mereka yang membutuhkan rumah, melalui bantuan lahan gratis, lahan murah, atau pembangunan rumah. Pandangan pelaku usaha terbelah, meski dukungan untuk mengejar target ambisius perumahan terus bergulir.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengemukakan, REI mengapresiasi program gotong royong perumahan yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan lintas kementerian/lembaga, dan pelaku swasta. Pembangunan 3 juta rumah per tahun akan berkontribusi pada serapan tenaga kerja, daya beli dan menumbuhkan ekonomi daerah.

Pada saat perekonomian membaik dan usaha pengembang tumbuh, bantuan rumah gratis dinilai tidak sulit diterapkan. Namun, program 3 juta rumah memerlukan pola atau skema yang berkelanjutan dan bisa dikerjakan bersama-sama.

Ia menambahkan, bergulirnya program bantuan rumah gratis di sisi lain menyebabkan sebagian kalangan masyarakat berpenghasilan rendah menunda akad pembelian rumah karena menunggu bantuan rumah gratis. Padahal, bantuan rumah gratis belum tentu tersebar merata.

Guna menggenjot realisasi 3 juta rumah per tahun, REI, menurut Joko, akan mendukung program-program yang sudah dirumuskan oleh tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan terkait skema pembiayaan dan suplai Program 3 Juta Rumah.

Skema pembiayaan tersebut, antara lain, bauran sumber dana perumahan dari sejumlah lembaga keuangan seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri. Lembaga-lembaga keuangan ini diharapkan bisa menempatkan dananya di bank-bank penyalur pinjaman perumahan (KPR), seperti Bank BTN. Langkah ini akan menambah likuiditas sehingga bank-bank penyalur memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan KPR. Selain itu, pembiayaan rumah bersubsidi juga melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dan insentif pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

”Terobosan perumahan diperlukan, tetapi apa yang diputuskan dan komitmen dari Satgas perumahan kami yakin bisa terlaksana. Kami akan kembali pada program Tim Satgas, yakni FLPP diiteruskan, serta pola program 3 juta rumah untuk sama-sama dikerjakan,” kata Joko, saat dihubungi, Selasa (12/11/2024).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengemukakan, pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN. Anggaran perumahan pada tahun 2024 tercatat Rp 14 triliun, sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp 5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

Ia menambahkan, diperlukan sejumlah terobosan kebijakan untuk menekan harga rumah. Terobosan itu meliputi tiga komponen, yaitu penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Di antaranya, pemanfaatan tanah-tanah sitaan koruptor, tanah milik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, tanah wakaf, dan donasi CSR dari korporasi swasta. Selama ini, komponen biaya tanah mencapai 30 persen dari harga rumah.

Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan sebesar 21 persen. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen, Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen, dan retribusi sebesar 2,5 persen.

Selain itu, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang biasa dilakukan pengembang perumahan dalam pembelian material perumahan. Pembelian material, seperti semen, kayu, besi dan keramik secara langsung ke produsen dinilai akan menekan biaya produksi.

”Semoga semua pihak bisa mendukung ini. Jadi, tiga komponen, tanahnya kita usahakan gratis atau murah, pengurangan segala bentuk pajak dan perizinan atau kalau bisa dihilangkan, serta efisiensi bahan-bahan bangunan. Kalau itu terjadi, tahun depan harga rumah akan bisa turun. Kita doakan ya,” ujarnya, dalam keterangan pers kunjungan ke rumah Hasna di Kecamatan Johar Baru, Jakarta, Rabu (11/11/2024).

Menurut Maruarar, saat ini sudah ada 6 perusahaan yang berkomitmen sukarela membantu penyediaan rumah. Di antaranya Harum Energy, Agung Sedayu Group, Adaro, Barito Pacific, dan Sinar Mas Group. Selain itu, hibah tanah di Palangka Raya (Kalimantan Tengah) seluas 1,4 hektar, serta tawaran tanah di Kalimantan Barat untuk kontribusi pembangunan rumah rakyat.

Dicontohkan, pembangunan 250 rumah gratis pada lahan 2,5 hektar (ha) di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diharapkan tuntas pada Oktober 2025. Lahan seluas 2,5 ha merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses, yang juga perusahaan milik Maruarar. Sementara pembangunan rumah merupakan dari hibah Agung Sedayu Group.

Terobosan perumahan diperlukan, tetapi apa yang diputuskan dan komitmen dari Satgas perumahan kami yakin bisa terlaksana.

”Semangat gotong royong (pembangunan rumah) mulai banyak. Kita mesti transparan, lahannya dari mana, dan verifikasi karena pembangunannya tidak menggunakan uang negara. Teman-teman pengusaha juga ikut gotong royong. Saya pikir harus kita jalani budaya gotong royong, jadi tidak pakai uang negara,” ujarnya.

Pihaknya berencana membangun tiga menara rumah susun di Johar Baru, Jakarta Pusat, secara gotong royong untuk merelokasi warga permukiman padat penduduk itu ke hunian vertikal. Lahan warga itu, menurut rencana, dibangun rumah susun dengan status bangunan milik pada alas hak lahan bersama. Pada kawasan itu, sudah dibangun 1 menara rumah susun yang dihuni 12 keluarga, yang pembangunannya dibiayai Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Wakil Ketua Umum REI Raymond Arfandi, saat dihubungi terpisah, mengemukakan, pasokan rumah akan terus mengikuti permintaan. Persoalan perumahan selama ini lebih disebabkan pada permintaan dan bukan suplai.

”Suplai (rumah) berapa pun bisa dikerjakan ramai-ramai oleh developer. Persoalannya, siapa yang membeli? Permintaan rumah bermasalah karena dipicu turunnya daya beli, turunnya minat beli, dan turunnya kebutuhan membeli rumah,” ujarnya.

Sementara itu, belum ada data riil kebutuhan rumah yang akurat dan pemetaan sebaran kebutuhan rumah. Masyarakat yang menjadi target sasaran bantuan rumah juga harus dipastikan agar bantuan tidak salah sasaran dan memicu persoalan baru.

Raymond menambahkan, upaya menurunkan harga rumah dinilai tidak mudah. Pemanfaatan lahan sitaan koruptor untuk perumahan rakyat harus dipastikan legalitas dan kekuatan hukumnya agar tidak menuai gugatan hukum di kemudian hari. Selain itu, prosedur pengalihan aset lahan pemerintah juga memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga yang solid.

Program gotong royong bantuan perumahan melibatkan lintas kementerian/lembaga hingga pelaku swasta. Sementara iklim usaha perumahan sedang tidak baik-baik saja akibat perlambatan ekonomi. ”Program 3 juta rumah per tahun dikhawatirkan sulit tercapai,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch Ali Tranghanda, Senin, mengemukakan, program bantuan dan gotong royong untuk pembangunan rumah merupakan contoh gerakan moral yang bagus. Pengembang dan pelaku usaha juga bisa melakukan itu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Akan tetapi, untuk bisa menjadikan gerakan nasional gotong royong perumahan diperlukan regulasi dan program yang terencana, sistematis, serta transparan.