Menuju Keseimbangan Global Baru

Bulan April, di banyak negara Barat, kerap dikaitkan dengan senda gurau dan canda sehingga dikenal istilah ”April fools”. Namun, pengumuman pengenaan tarif dagang secara resiprositas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada 2 April 2025, jauh dari nuansa keceriaan itu.

Beberapa ekonomi utama dunia, terutama China dan Uni Eropa, dengan sigap mengumumkan kesiapan pengenaan tarif balasan terhadap Amerika Serikat.

Pasar modal yang kerap dijadikan alat ukur kepercayaan pelaku pasar atas kesehatan perekonomian dunia pun bereaksi negatif dan tercatat pelemahan harga saham.

Apa yang berlaku dalam konteks perekonomian global minggu-minggu ini, kiranya tidak terlepas dari perubahan arah kebijakan geopolitik dan geoekonomi Amerika di bawah Presiden Trump, khususnya terhadap Kanada dan Eropa.

Di dunia Barat, dewasa ini banyak diskursus mengenai goyahnya keajekan hubungan lintas Atlantik (translantic). Hal ini antara lain dipicu oleh berbagai lontaran ucapan dan kebijakan Presiden Trump terhadap Uni Eropa sejak dirinya kembali memegang tampuk kekuasaan pada 2025.

Hubungan harmonis lintas Atlantik mempertautkan negara-negara di benua Eropa dengan Amerika Utara. Baik Amerika Serikat maupun Kanada di Amerika Utara memiliki hubungan emosional dan kedekatan perjalanan sejarah dengan Eropa Barat.

Hubungan ini dikukuhkan oleh kesamaan kepentingan untuk menjaga tatanan global pasca-Perang Dunia II yang dibangun atas nilai-nilai demokrasi, liberalisme, dan tata hukum internasional.

Terminologi liberal international order atau rule based international order, yang menjadi jargon dari tatanan ini mencakup di dalamnya sistem perdagangan bebas dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pilarnya.

Sebagai catatan, keberagaman yang mewarnai masyarakat dunia menyebabkan banyak negara-bangsa tidak serta-merta mau mengadopsi tata nilai usungan sivilisasi dunia Barat tersebut. Dalam banyak kasus, negara-negara yang berseberangan dengan dunia Barat kerap kali dicap sebagai negara otoriter (authoritarian system) atau semiotoriter.

Kebijakan administrasi Trump yang tak bersahabat dengan mitra tradisional lintas Atlantik ini, disertai lontaran ungkapan tak bersahabat elite Amerika Serikat terhadap Uni Eropa, menimbulkan kegelisahan di kalangan publik negara-negara Eropa.

Bocoran diskusi tentang Houthi melalui grup pesan aplikasi Signal (Signal chat group) menjadi tamparan tersendiri. Dalam percakapan itu, Eropa dituding lingkaran utama elite Amerika Serikat mengambil keuntungan gratis (free loading) dari aksi Amerika di Yaman guna menciptakan keamanan jalur pelayaran komersial.

Lebih jauh lagi, sekalipun banyak negara di Eropa yang melihat Rusia sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup mereka (existential threat), Eropa dipinggirkan dalam negosiasi langsung antara Amerika Serikat dan Rusia untuk menyelesaikan peperangan di Ukraina.

Pararel dengan negosiasi yang dilansir Amerika Serikat, negara-negara sehaluan di Eropa berunding untuk merancang posisi bersama.

Setelah bertemu di Paris (Februari 2025) dan London (Maret 2025); sebanyak 31 negara, yang di dalamnya termasuk negara-negara Eropa dan juga Kanada, Turki, serta Australia, memunculkan wacana coalition of the willing.

Jika pada 2003 sewaktu Perang Teluk, Amerika-lah yang memprakarsai dan memimpin coalition of the willing, kali ini inisiatif justru diambil oleh negara-negara Eropa. Sikap proaktif ini bisa ditafsirkan sebagai upaya konsolidasi dan juga ancang-ancang bila Amerika sebagai pendiri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) benar-benar menarik diri (disengage) atas isu keamanan Eropa.

Koalisi ini, antara lain, mewacanakan penggelaran pasukan penjaga perdamaian di Ukraina jika tercapai kesepakatan gencatan senjata komprehensif antara Rusia dan Ukraina.

Sekalipun belum ada kejelasan negara-negara mana saja yang akan bergabung dalam koalisi, mereka ingin menunjukkan ke administrasi Amerika Serikat bahwa kepentingan keamanan Eropa tidak boleh dikesampingkan. Sudah sepatutnya Eropa menjadi bagian utama dalam negosiasi penyelesaian perang di Ukraina.

Dinamika hubungan antara negara-negara Barat lintas Atlantik dewasa ini dapat dimaknai sebagai bagian dari suatu proses untuk mencari keseimbangan baru di lingkup global.

Apabila satu hubungan bersejarah yang didasari kedekatan kultural dan ideologis bisa goyah, kiranya tidak ada jaminan suatu jalinan hubungan antarnegara, baik pada tataran bilateral maupun melalui kerja sama multilateral, akan terus ajek ke depan.

Dari satu sisi, tidaklah dapat dimungkiri kebenaran argumentasi Presiden Trump bahwa akibat jaminan keamanan Amerika Serikat, termasuk melalui payung senjata nuklir, negara-negara Barat pada umumnya dapat berfokus membangun ekonomi dan peradaban selama beberapa dasawarsa.

Kisah kebangkitan ekonomi Korea Selatan dan Jepang pun terkait erat dengan jaminan keamanan yang diberikan Amerika Serikat kepada kedua negara sekutunya tersebut.

Namun, dari sisi lain, hubungan antarnegara tak serta-merta bisa dirasionalisasikan melalui angka-angka kemajuan ekonomi masing-masing ataupun tercapai tidaknya neraca perdagangan yang berimbang.

Secara holistik, hubungan antarnegara yang baik bermuara pada saling komitmen untuk membangun persahabatan dan kemaslahatan bersama. Juga diperkuat oleh keengganan untuk mengambil kebijakan sepihak yang dapat merugikan negara sahabatnya.

Hubungan persahabatan yang baik bersifat jangka panjang dan lintas administrasi pemerintahan sehingga secara natural akan berkontribusi bagi tatanan regional dan global yang lebih terprediksi.

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, kerja sama ASEAN kerap dijadikan studi kasus tentang kontribusi persahabatan dan kerja sama antara negara-negara sekawasan dan lintas kawasan, bagi satu tatanan yang lebih damai dan kondusif bagi kemajuan ekonomi.

Negara-negara Eropa kini tengah berbenah diri, termasuk dengan mengkaji ulang strategi keamanan mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada jaminan keamanan dari Amerika Serikat.

Ketidakpastian masa depan hubungan lintas samudra ini juga mendorong Uni Eropa meningkatkan kemampuan militer masing-masing dan memajukan industri persenjataan Eropa.

Mereka sepakat untuk mengajukan anggaran pengadaan persenjataan baru sebesar 840 miliar dollar AS dan mendorong negara-negara anggotanya untuk mengalokasikan 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka masing-masing untuk belanja pertahanan.

Sementara sejarah mencatat bahwa perlombaan senjata pada masa lalu, selain meningkatkan ketegangan, juga berisiko memicu konflik terbuka karena tingginya rasa saling tidak percaya.

Oleh karena itu, membangun saling percaya dan transparansi harus terus diwacanakan dalam proses menuju keseimbangan global baru yang wujud akhirnya masih belum bisa dipastikan.

Dalam kaitan ini, patut disambut baik apabila ada kebenaran dari sinyalemen bahwa tiga negara Asia Timur (China, Jepang, dan Korea Selatan) akan bersama-sama merespons penerapan kebijakan tarif Amerika Serikat tersebut.

Ketiga negara ini jarang berada di satu frekuensi karena, baik Jepang maupun Korea Selatan, merupakan dua sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

Bagi Indonesia, rembetan saling tidak percaya dan ketidakpastian di tataran global yang tengah berlangsung saat ini perlu disikapi dengan terukur dan bijak.

Seraya berkontribusi aktif dalam proses rancang bangun tatanan internasional (restructuring international order) yang baru, Indonesia kiranya bisa terus merawat dan memperkuat fondasi hubungan yang sudah terbangun, baik dalam tataran bilateral, regional, maupun global.

Perkuatan hubungan strategis adalah satu keniscayaan karena mencakup beragam kepentingan dan isu, serta bersifat lintas generasi.

Apakah untuk keperluan modernisasi alutsista, membangun ketahanan energi, memperoleh teknologi ramah lingkungan, ataupun bagi perlindungan keanekaragaman biota laut dan hutan tropis Indonesia dalam bingkai pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Sekalipun pendekatan bilateral dengan Amerika nantinya akan sangat potensial bersifat transaksional dan pragmatis, pilihan kebijakan ini kiranya dapat diimbangi dalam konteks keteguhan posisi prinsip atas isu-isu strategis lain yang lebih luas.

Sebagai misal, Indonesia dikenal sangat konsisten dalam memperjuangkan solidaritas internasional bagi kemakmuran bangsa-bangsa di dunia dan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah, termasuk Palestina di wilayah pendudukan Israel.

Pada akhirnya, jalinan dan jejaring kerja sama (web of cooperation) secara bilateral, regional dan multilateral yang baik, akan dapat menjadi peredam (shock absorbtion) mana kala terjadi guncangan dan dengan semakin merebaknya ketidakpastian di lingkungan eksternal Indonesia.

Teuku Faizasyah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Norwegia dan Eslandia