Menyiapkan Tradisi Kenegaraan Jelang 17-an

Agustus menjadi bulan penting di Indonesia. Hal ini tak lepas dari tanggal 17 Agustus yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan.

Di tingkat kenegaraan, salah satu tradisi menjelang perayaan HUT RI tersebut adalah digelarnya Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang. Rangkaian ini dihadiri oleh semua unsur legislatif, eksekutif, yudikatif, beserta perangkat masing-masing.

Pelaksanaan rangkaian sidang ini dihelat dari tanggal 14 Agustus hingga 16 Agustus. Untuk tahun 2025, pelaksanaan rangkaian sidang tersebut digelar pada Jumat (15/8/2025).

Pelaksanaan tradisi kenegaraan ini diawali Pidato Kenegaraan Presiden. Di era Presiden Sukarno, pelaksanaan Pidato Kenegaraan Presiden di hadapan MPR dan DPR dilakukan pada 17 Agustus, setelah digelar Upacara Peringatan Kemerdekaan.

Di era Presiden Soeharto, tradisi itu digeser menjadi 16 Agustus. Pertama kali pelaksanaan perubahan ini terjadi pada 16 Agustus 1967.

Oleh Presiden Soeharto, Pidato Kenegaraan ini difungsikan semacam pertanggungjawaban tahunan terkait apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Sejak 1968, pidato kenegaraan untuk memperingati HUT Kemerdekaan kemudian diikuti dengan penyampaian nota keuangan dan RAPBN.

Sidang Tahunan MPR pertama kali digelar MPR tahun 1999 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Dalam mekanisme Sidang Tahunan MPR, mulai 1999 hingga 2004, setiap lembaga tinggi negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR.

Pada masa 2004-2014, tradisi Sidang Tahunan MPR ditiadakan karena MPR sudah bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. 

Tradisi Sidang Tahunan MPR, yang sejak 2005 ditiadakan, kembali diadakan pada 2015 dengan menambah agenda pidato laporan kinerja lembaga negara. Pelaksanaannya juga terdapat perbedaan mendasar antara Sidang Tahunan MPR awal reformasi dan yang dimulai 2015.

Sidang Tahunan MPR mulai dari 2015 bukan merupakan forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara kepada MPR, melainkan sebagai bagian tradisi ketatanegaraan di mana lembaga-lembaga tinggi negara melalui presiden, sebagai kepala negara, menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat.

Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD 2025, dan Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang 2025-2026 merupakan rangkaian acara kenegaraan pertama kali bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Selain itu, rangkaian sidang ini juga menjadi rangkaian sidang pertama yang diikuti anggota parlemen setelah terpilih dalam Pemilu 2024.

Dalam persiapannya, kesibukan para panitia dan petugas pelaksana dari sekretariat parlemen terlihat sejak beberapa hari sebelum pelaksanaan. Salah satu rangkaian persiapan itu adalah gladi kotor digelar pada Rabu (13/8/2025).

Gladi ini digelar untuk memastikan rangkaian urutan pelaksanaan tradisi kenegaraan tersebut. Sebagai rangkaian persiapan, beberapa panitia juga bersimulasi memerankan pejabat negara penting dalam tiap prosesinya.

Selain itu, panitia terus memastikan persiapan secara matang dan lancar berjalan pada hari pelaksanaan. Gedung Nusantara mulai dipercantik. Petugas keamanan mulai melakukan simulasi untuk pengamanan acara.

Hiruk pikuk persiapan terlihat sangat teratur dan tertata dengan berbagai rancangan. Semoga, pidato tahunan yang akan disampaikan nanti bisa jujur serta mencerminkan kondisi masyarakat dan kebangsaan sebenarnya.