Dua Sisi Bantuan Sosial dan Makan Bergizi Gratis yang Populis

Sejumlah program populis yang digulirkan pemerintah diapresiasi dan cukup berarti bagi sebagian kalangan, di antaranya pemberian makanan bergizi gratis dan bantuan sosial. Walakin, program ini memiliki dua sisi yang perlu dicermati dampaknya.

Arrafi (14) ceria setelah menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan dalam uji coba pada Senin (13/1/2025). Ia termasuk dalam 926 murid SMP Negeri 13 Surabaya, Jawa Timur, yang menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Program ini nantinya akan menyasar lebih dari 616.000 peserta didik jenjang kelompok bermain sampai sekolah lanjutan tingkat atas di ”Bumi Pahlawan”, julukan Surabaya, ibu kota Jawa Timur.

”Makanannya enak, tadi saya habiskan. Kebetulan tadi tidak sarapan sebelum pergi sekolah,” kata Arrafi, siswa kelas IX.

Pada hari uji coba sepekan lalu, menu yang disantap ialah nasi putih, irisan wortel buncis dan kembang kol yang ditumis, potongan daging ayam masak bumbu kecap, semangka potong, dan susu kotak kecil merek MilkLife.

Arrafi tidak terbiasa sarapan sebelum berangkat sekolah karena orangtuanya harus bekerja sejak pagi sebagai buruh. Untuk bekal makanan yang disantap di sekolah, ia biasa menyiapkan bahan pangan seadanya di rumah. Jika tidak membawa bekal, remaja ini akan jajan dengan uang saku Rp 5.000 yang diberikan orangtua.

Tak heran, ketika ada makanan bergizi gratis, Arrafi menikmatinya dengan menyantap menu sampai habis. Baginya, tiada menu yang selezat dan senikmat disantap saat kondisi lapar dan haus. Setelah menikmati menu pada sekitar pukul 11.00 WIB itu, Arrafi merasa kembali segar dan bertenaga untuk pembelajaran.

Kegembiraan juga terpancar dari Sunarto (74), salah satu dari 6.021 warga Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang menerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan pada 2025. Seperti halnya tahun lalu, ia menerima bantuan pangan nontunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan bantuan langsung tunai.

”Berbagai bantuan itu meringankan kehidupan saya,” ujar Sunarto.

Meskipun memiliki dua anak yang sudah dewasa, penghidupan Sunarto terasa jauh dari kecukupan dasar, terutama pangan, papan, dan sandang. Usia yang sudah renta membuatnya tak bisa lagi bekerja mengandalkan fisik. Ia pun tak memiliki tabungan masa pensiun. Alhasil, sejumlah bantuan sosial yang diterima Sunarto turut memastikan kelangsungan hidupnya.

Dalam kunjungan kerja ke Jatim, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, ada delapan jenis bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat pada tahun ini. Bantuan itu meliputi bantuan pangan nontunai berupa bahan pangan pokok, program keluarga harapan berupa uang tunai, bantuan pangan berupa beras, bantuan langsung tunai dana desa, program Indonesia pintar berupa beasiswa, permakanan, makan bergizi gratis, dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

”Agar tepat sasaran dan mencegah penyelewengan, pemerintah pusat dan daerah menempuh pemadanan data yang saat ini dalam tahap akhir,” ujar Saifullah, Wagub Jatim 2009-2019, lalu Wali Kota Pasuruan 2021-2024.

Keberadaan bantuan sosial penting bagi masyarakat, terutama yang miskin dan tak berdaya, untuk kelangsungan hidup mereka. Seperti dikatakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bantuan sosial juga dapat mendorong warga membangkitkan kembali daya hidup untuk lepas dari kemiskinan.

Ia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diyakini membantu para pelajar yang kesulitan menyiapkan bekal karena keterbatasan situasi ekonomi keluarga. Persoalan mendasar tentang kecukupan pangan untuk pelajar diharapkan teratasi dengan program MBG. Pemerintah Kota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya berkomitmen mengalokasikan dana hingga Rp 1 triliun untuk mendukung MBG selama setahun.

Selain itu, lanjut Eri, pemerintah daerah juga memiliki program sendiri untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Misalnya, perbaikan hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni, beasiswa tangguh, dan optimalisasi aset untuk usaha masyarakat berpenghasilan rendah dan atau warga miskin.

”Kemajuan Surabaya, bagi saya, jika tidak ada yang tertinggal, tiada lagi yang miskin, menderita, dan kebutuhan warga terpenuhi,” kata Eri.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, dari 3 juta jiwa penduduk, sekitar 116.000 jiwa terkategori miskin. Pengeluaran mereka di bawah garis kemiskinan yang Rp 742.000-Rp 743.000 per bulan per kapita.

Terlepas dari manfaat langsung yang dirasakan warga yang membutuhkan, pemberian bantuan sosial itu bukannya tanpa risiko. Menurut Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto, bantuan sosial bersifat amal-karitatif yang, jika terus-menerus, berisiko membuat masyarakat kehilangan kemampuan mandiri.

”Untuk masyarakat yang miskin ekstrem dan benar-benar tidak berdaya mungkin tepat, tetapi tidak dengan yang masih berdaya. Sepatutnya, program bersifat pemberdayaan,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair ini.

Bagong menyoroti program MBG yang akan diterima oleh semua anak terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi. Baginya, program ini terlihat menyentuh aspek keadilan, tetapi sebenarnya tidak adil. ”Karena apa, semua diperlakukan sama ketika kondisi sosial tidak sama. Program ini mengatasi suatu masalah, tetapi berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru,” ujarnya.

Dalam MBG, pemerintah berasumsi program ini dapat membantu kecerdasan dan stamina anak-anak sehingga baik dalam program pendidikan. Namun, pemerintah lupa ada kalangan masyarakat yang sejatinya mampu memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak sehingga tidak tepat sasaran.

”Agak aneh jika program ini menyasar anak-anak petani dan nelayan yang menyediakan bahan pangan bergizi. Kalau mereka kehilangan kemampuan memenuhi gizi, masalahnya bukan dengan pemberian makanan, melainkan membenahi nilai tukar dan menjamin nilai jual komoditas tinggi,” kata Bagong.

Secara terpisah, Satria Unggul Wicaksana, peneliti utama Pusat Studi Antikorupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, mengatakan, program bantuan sosial melibatkan dana yang begitu besar sehingga ada kerentanan korupsi dari potensi penyelewengan, penyalahgunaan, perbuatan melawan hukum, dan merugikan keuangan negara.

Kasus-kasus korupsi bantuan sosial bahkan melibatkan pejabat utama, misalnya Juliari P Batubara saat menjabat Menteri Sosial. Di Jatim, sejumlah anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 tersangkut masalah bansos. Penyelidikan kasus ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlanjut dan menyasar lingkup Pemprov Jatim.

”Karena melibatkan anggaran amat besar, sejauh mana akuntabilitas dan keterbukaan dalam penganggarannya,” kata Satria.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai masih lemah atau cenderung koruptif. Situasi ini menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mewujudkan program bantuan sosial secara bersih, transparan, dan tepat.

Satria mencontohkan, untuk program MBG akan ada potensi penggelembungan dana pengadaan ketika pelaksana tidak beritikad baik. Untuk itu, berbagai program bantuan sosial perlu terus dievaluasi. Pemerintah saat ini perlu juga berani menempuh kebijakan yang tidak populis. Ini demi kehidupan bernegara yang bersih dari masalah hukum, terutama korupsi.