Korban Keracunan MBG di Sidoarjo Tembus 664 Orang, Pemda Tak Tetapkan KLB karena Efisiensi

SIDOARJO, KOMPAS — Korban keracunan massal yang diduga disebabkan oleh konsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sidoarjo, Jawa Timur, telah menembus angka 664 orang, Kamis (3/9/2026) ini. Namun, peristiwa tersebut tidak ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Seluruh biaya pengobatan pasien ditanggung oleh Badan Gizi Nasional.

Keracunan massal di Sidoarjo terjadi pada Selasa (1/9/2026) sore. Kejadian tersebut pertama kali diketahui dari para santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin.

Ratusan santri tiba-tiba mengalami gejala mual muntah pusing dan diare setelah menyantap menu makanan program MBG yang dibagikan di sekolah pada siang selepas shalat Dzuhur. Gejala keracunan makanan muncul setelah Ashar.

Satu per satu santri yang merupakan pelajar di sekolah madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah tersebut jatuh sakit. Pengelola pesantren awalnya memberikan pertolongan medis pertama di poskestren (pos kesehatan pesantren).

Namun, karena jumlah santri yang mengeluh sakit semakin banyak, pengelola merujuk mereka ke sejumlah rumah sakit di Sidoarjo. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, total korban keracunan makanan sampai Kamis (3/9/2026) pagi pukul 06.00 WIB mencapai 664 orang.

Mereka dirawat di 8 rumah sakit, yakni RSUD Notopuro, RS Delta Surya, RSU Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan, RS Siti Hajar, RS Pusura, RS Bhayangkara Pusdik Porong, Klinik Azka, dan RS Anwar Medika. Pemerintah daerah juga mengerahkan puluhan ambulans dari berbagai puskesmas rumah sakit maupun yayasan sosial swasta untuk membawa korban ke rumah sakit.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rohman mengatakan, pemerintah menggratiskan biaya perawatan pasien korban keracunan makanan. Selain itu, kendati jumlah korban keracunan makanan di wilayahnya mencapai 664 pasien, tetapi peristiwa tersebut tidak ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB.

”Tidak ditetapkan sebagai KLB. Untuk semua biaya ditanggung oleh BGN (Badan Gizi Nasional),” ujar Ainur.

KLB keracunan pangan merupakan kondisi ketika dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala serupa setelah mengonsumsi makanan yang sama dan terbukti secara epidemiologi. Penetapan KLB menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah penanggulangan yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Ainur menambahkan alasan pemda tidak menetapkan kejadian keracunan massal tersebut sebagai KLB adalah demi efektivitas penanganan dan efisiensi anggaran. Apabila ditetapkan KLB maka pemda harus mengeluarkan APBD tahun berjalan untuk menanggulangi persoalan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan, total pasien keracunan makanan yang diduga berasal dari dapur SPPG Kalitengah sebanyak 664 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 77 pasien masih dirawat di rumah sakit sedangkan 581 pasien sudah diperbolehkan pulang atau menjalani rawat jalan. Selain itu, ada 6 pasien yang sedang diobservasi di rumah sakit.

”Kondisi pasien yang dirawat di rumah sakit semakin membaik sehingga diperbolehkan pulang rencana hari ini ada penambahan pasien yang pulang dari RS Siti Hajar,” kata Lakhsmie.

Jumlah pasien yang masih dirawat di RS Siti Hajar saat ini sebanyak 27 pasien. Dari jumlah itu, sebanyak 24 pasien di antaranya diperbolehkan pulang hari ini. Adapun 3 pasien menunggu hasil observasi lanjutan Indikasi atau keluhan pasien saat masuk kebanyakan mual dan pusing.

Penyebab keracunan diduga berasal dari menu makanan program MBG yang disajikan oleh dapur satuan pelayanan dan pemenuhan gizi (SPPG) Kalitengah. Dapur tersebut setiap hari memasak 2.800 porsi menu yang didistribusikan ke 19 sekolah penerima manfaat termasuk pesantren.