”Middleman” Rantai Pasok Niaga Beras

Di kala isu anomali harga beras tengah mengemuka, ketidakefisienan rantai pasok niaga beras kembali berembus. Middleman atau pedagang perantara dinilai paling diuntungkan dalam rantai pasok itu.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut kenaikan harga beras yang tengah terjadi saat ini merupakan anomali. Produksi beras nasional berlimpah dan permintaan tetap. Namun, harga beras justru naik.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Suwandi mengatakan, potensi produksi beras pada Januari-Agustus 2025 sebesar 24,97 juta ton. Konsumsi beras nasional pada periode tersebut sebanyak 20 juta ton.

Data itu menunjukkan Indonesia masih surplus beras 4,97 juta ton. Di sisi lain, Perum Bulog memiliki stok 4,2 juta ton beras per 14 Juli 2025.

”Kita surplus beras, tetapi harga beras malah naik. Ini anomali. Kali ini, hukum ekonomi penawaran dan permintaan tak berlaku,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Jakarta secara hibrida, Senin (14/7/2025).

Rantai pasok tersebut melibatkan 7-9 pelaku, mulai dari produsen; penyewa, pengepul, dan pengijon; penggilingan beras kecil, menengah, dan besar, pedagang menengah dan besar; grosir, pedagang pengecer; hingga konsumen.

Suwandi menjelaskan, salah satu penyebab anomali harga beras itu adalah perilaku pasar. Salah satu buktinya adalah temuan 212 merek beras medium dan premium yang tidak sesuai standar mutu dan takaran, serta dijual ke konsumen di atas harga eceran tertinggi (HET).

Di samping itu, disparitas harga beras antardaerah di Indonesia juga turut dipicu rantai pasok niaga beras yang panjang. Rantai pasok tersebut melibatkan 7-9 pelaku, mulai dari produsen; penyewa, pengepul, dan pengijon; penggilingan beras kecil, menengah, dan besar, pedagang menengah dan besar; grosir, pedagang pengecer; hingga konsumen.

”Dalam sebuah rantai pasok, semakin banyak pelaku semakin bagus untuk serapan tenaga kerja. Namun, secara ekonomi menjadi tidak efisien. Apabila di tiap simpul rantai pasok ada margin yang tinggi, ketidakefisienan juga semakin tinggi,” kata Suwandi.

Berdasarkan kajian Kementan, total nilai perputaran beras di tingkat konsumen dalam setahun mencapai Rp 487,8 triliun. Dari nilai itu, margin petani hanya Rp 66,7 triliun dan margin para pelaku rantai pasok lain senilai total Rp 133,4 triliun.

Menurut Suwandi, kondisi itu menggambarkan realitas struktur pasar beras nasional. Petani dan konsumen yang merupakan penerima pembentukan harga gabah dan beras, kerap tertekan. Adapun para middleman yang menjadi penentu harga beras gabah dan beras kerap diuntungkan.

”Oleh karena itu, rantai pasok niaga beras yang efisien atau lebih ringkas perlu terus dikembangkan. Salah satunya melalui koperasi desa/kelurahan merah putih,” katanya.

Rantai pasok niaga beras nasional juga tergambar dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Distribusi Perdagangan Beras Indonesia 2024. BPS merilis laporan yang juga memuat margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) beras itu pada 31 Desember 2024.

Dalam laporan itu, BPS menyebutkan, pola distribusi niaga beras yang panjang biasanya terjadi di daerah-daerah yang bukan produsen beras utama. Rata-rata, pola distribusinya melibatkan enam pelaku rantai pasok. Mereka adalah ”importir” (pelaku usaha yang membeli beras dari daerah lain), distributor, subdistributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

Beras yang diterima pedagang eceran dari grosir dijual ke konsumen rumah tangga sebesar 82,06 persen dan didistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 8,48 persen.

Dari rantai pasok niaga beras tersebut, beras dari produsen sebagian besar didistribusikan ke pedagang grosir, yakni mencapai 62,71 persen. Dari jumlah itu, pedagang grosir mendistribuskannya ke pedagang eceran sebesar 45,56 persen dan langsung ke konsumen sebesar 16,34 persen.

Kemudian, beras yang diterima pedagang eceran dari grosir dijual ke konsumen rumah tangga sebesar 82,06 persen dan didistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 8,48 persen. Sisanya, dijual untuk konsumen akhir lainnya, seperti industri pengolahan atau kegiatan usaha lain.

Pola distribusi beras itu berpotensi lebih panjang, yakni menjadi delapan pelaku, ketika melalui jalur luar provinsi. Pendistribusian beras dari produsen hingga konsumen tersebut melewati tujuh pedagang perantara dengan total MPP sebesar 84,45 persen. MPP terbesar dikantongi ole agen (8,75 persen, subdistributor (11,58 persen), dan pedagang grosir (10,17 persen).

Dalam laporan itu juga disebutkan, rata-rata MPP beras secara nasional pada 2024 sebesar 18,72 persen. Hal itu mengindikasikan kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia sebesar 18,72 persen dengan melibatkan pelaku usaha utamanya adalah pedagang grosir dan eceran.

”MPP beras pada 2024 itu lebih tinggi dibandingkan dari MPP beras pada 2021. Hal itu terjadi lantaran terdapat penambahan satu pelaku rantai pasok niaga beras, yakni pedagang grosir,” tulis BPS dalam laporan itu.

Kompas pernah menemukan jaringan perantara dalam rantai pasok niaga gabah dari petani ke penggilingan. Temuan itu didapat dalam penelusuran rantai pasok tersebut di sejumah daerah sentra padi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten pada April-Juni 2024.

Rantai pasok niaga gabah dari petani ke penggilingan melibatkan 4-5 pelaku, yakni calo, makelar, penebas, dan tengkulak atau mitra penggilingan beras. Calo beperan menginformasikan lokasi panen padi kepada makelar.

Makelar lalu mencari penebas yang mau membeli hasil panen di lahan tersebut. Dari penebas, gabah akan ditawarkan kepada makelar lain atau langsung ke penggilingan padi. Jika melibatkan makelar lain, jumlahnya bisa lebih dari satu orang.

Dari rantai pasok niaga gabah itu, harga gabah kering panen (GKP) yang Rp 5.000 per kg di tingkat petani, bisa menjadi Rp 5.900 per kg di penggilingan. Dengan begitu, total margin para perantara itu Rp 900 per kg (Kompas, 13/6/2024).

Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah juga berupaya memperpendek rantai pasok niaga beras. Pada tahun ini, pemerintah telah meminta Bulog membeli GKP langsung ke petani atau penggilingan yang menjadi mitra Bulog.

Pemerintah dan badan usaha milik negara juga membangun kios-kios pangan yang menjadi kanal penyaluran beras dan komoditas pangan lain dari Bulog dan ID Food. Terbaru, pemerintah berencana mendirikan koperasi-koeprasi desa/kelurahan merah putih. Salah satu lini bisnis koeprasi tersebut adalah menjadi penyerap gabah petani dan penyalur beras Bulog.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga akan menjadi outlet penyaluran pangan murah dan bantuan pangan beras dari pemerintah. Model distribusi tersebut sangat strategis untuk memperkuat aksesibilitas pangan yang merata dan terjangkau seluruh masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

”Jadi kalau koperasi desa/kelurahan merah putih ini sudah ada, kami tidak kesulitan menyalurkan berbagai kebutuhan pangan masyarakat, termasuk beras. Harganya pun lebih murah dan stabil, sesuai harga yang telah diatur oleh pemerintah,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (14/7/2025).