Militer Nepal Gandeng Gen Z Cari PM Sementara

KATHMANDU, JUMAT - Nepal kini menjadi negara tanpa pemerintahan yang berfungsi. Sesuai tuntutan para pengunjuk rasa, kantor Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Panglima Militer Ashok Raj Sigdel sedang mencari pemimpin pemerintahan sementara Nepal untuk mengisi kekosongan kekuasaan.

Situasi Nepal relatif tenang pasca protes yang rusuh hingga menewaskan 51 orang dan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Jam malam masih diberlakukan selama lima jam di pagi hari dan dua jam di malam hari.

Kantor Paudel dan Sidel, Jumat (12/9/2025), dilaporkan sudah beberapa kali berbicara dengan perwakilan anak muda atau Gen Z yang menggerakan unjuk rasa dan para tokoh penting yang dijagokan memimpin pemerintahan sementara. Salah satunya, mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki (73) yang jadi pilihan anak muda sebagai perdana menteri sementara.

Partai-partai utama Nepal, termasuk Kongres Nepal, CPN-UML, dan CPN (Maois) menyatakan pemerintahan yang baru harus mematuhi konstitusi dan menghindari pembubaran parlemen. Namun, tokoh-tokoh lain, termasuk Wali Kota Kathmandu Balen Shah mendesak agar parlemen dibubarkan.

Tuntutan ini juga yang didesak anak-anak muda karena mereka menginginkan transisi politik yang radikal. “Kami memulai gerakan ini agar Nepal jadi lebih baik. Saya yakin tentara akan mau mendengarkan,” kata James Karki (24), salah satu pengunjukrasa.

Karki adalah ketua MA perempuan pertama dan satu-satunya di Nepal. Ia dikenal karena kejujuran, independensi, integritas, dan pendiriannya yang kuat dalam menentang korupsi. Selama menjabat, MA tidak berpihak pada partai politik mana pun dan disegani oleh rakyat. Namun, elit politik tak menyukainya.

Latar belakang hukum dan reputasi Karki-lah yang menjadikannya orang yang tepat untuk mengawasi transisi. “Ia pandai bicara, rendah hati, memegang nilai-nilai Nepal, dan punya pengetahuan mendalam tentang konstitusi dan sistem politik Nepal. Tepat yang dibutuhkan untuk masa transisi,” kata Sapkota, salah satu pengunjuk rasa.

Selain Karki, Gen Z juga merekomendasikan calon lain, yakni Wali Kota Kathmandu Balendra Shah (35), seorang insinyur sipil. Selama ini ia memimpin gerakan antikorupsi, menangani kasus pajak terhadap sekolah swasta, dan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pendidikan publik.

Harian The New York Times menyebutkan jika disetujui, Karki bisa dilantik, Jumat. Hanya saja, tidak jelas siapa yang punya wewenang sah untuk menunjuknya dan pemerintahan seperti apa yang akan dibentuk. Untuk saat ini, militerlah yang memegang kekuasaan di Nepal. Sebagian besar pejabat Nepal kini berada di bawah kendali tentara dan kabarnya ditahan di berbagai barak tentara.

Tidak jelas apa alasannya, apakah untuk melindungi para pejabat atau mengurung mereka. Sekelompok pengacara senior Nepal mengaku bertemu dengan Paudel. Sejak unjuk rasa, Senin lalu, Paudel belum terlihat di depan umum. Dalam sistem ketatanegaraan Nepal, peran presiden penting karena harus mendukung kepala pemerintahan sementara.

Mengantisipasi unjuk rasa dan kerusuhan lanjutan, sedikitnya 8.000 tentara dari 15 distrik di Nepal dikerahkan di Kathmandu. Nepal pernah mengalami sejarah kelam ketika terjadi perang saudara yang brutal dan pembantaian keluarga kerajaan.

Kedua hal ini yang membuat Nepal berubah dari monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer. Raja Gyanendra Shah digulingkan pada 2008. Namun, partai-partai pendukung kerajaan telah melobi untuk pemulihan monarki. Orang-orang yang setia kepada mereka ikut serta dalam protes anti-pemerintah.

Tentara lebih bisa diterima rakyat karena yang menembaki para pengunjuk rasa adalah polisi. Sebagai tentara kerajaan, tentara Nepal hanya bertanggung jawab kepada raja, bahkan setelah Nepal menjadi negara demokrasi multipartai pada 1990.

Selama perang saudara yang terjadi antara negara dan Maois dari tahun 1996 hingga 2006, tentara setia kepada kerajaan dan bukan kepada sesama rakyat. Pada akhir abad ke-18, tentara Nepal punya reputasi sangat berani. Penguasa kolonial Inggris merekrut mereka sebagai satu kesatuan utuh yang disebut Gurkha ke pasukan Inggris.

Hingga saat ini, Inggris dan India masih mempertahankan unit-unit Gurkha yang diawaki penduduk asli Nepal. Di zaman modern, tentara Nepal menjadi anggota penting misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afrika, Timur Tengah, dan di tempat-tempat lain.

Pensiunan jenderal India Ashok K Mehta, kepada The New York Times mengatakan jumlah tentara Nepal berlipat ganda. Jumlah tentara yang bertambah memaksa Maois ke meja perundingan pada 2005. Namun, transformasi Angkatan Darat Nepal masih berlangsung. Sejarah feodalnya belum membekali mereka untuk menjadi pembela demokrasi.

Setelah otoritas sipil menghilang karena kerusuhan, militer terpaksa mengambil peran yang tidak pernah mereka lakukan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, militer duduk di puncak kekuasaan politik. Mehta menilai militer Nepal tidak haus kekuasaan. Kesalahan terbesarnya adalah gagal bertindak lebih cepat.

Padahal, mereka bisa menyelamatkan nyawa dan menghindari kerugian materi dengan mengambil alih kendali lebih cepat. Sigdel juga kurang dikenal. “Ia bukan komunikator yang efektif. Padahal, untuk menghadapi anak-anak muda, para jenderal Nepal mungkin butuh trik-trik baru,” kata Mehta.

Analis keamanan dan strategis di Kathmandu, Geja Sharma Wagle, menjelaskan militer biasanya hanya dikerahkan ketika bencana alam. Sejak 2008, ketika Nepal menjadi republik, militer berusaha menjauhi politik. Terkadang, militer terseret ketika para pemimpin politik memutuskan siapa yang akan memimpin angkatan bersenjata.

“Tentara seharusnya tidak terlibat dalam politik tetapi membantu presiden dalam menyelesaikan masalah dengan pengunjuk rasa. Peran tentara memfasilitasi, mendukung, dan membantu di mana pun diperlukan,” ujarnya. (REUTERS/AFP/AP)