Militerisme, Otoritarianisme, dan Korupsi; Paket Perusak Demokrasi

Pekan lalu, ada catatan memprihatinkan untuk negara tetangga, Myanmar. Organisasi Internasional untuk Migrasi mencatat, Myanmar merupakan salah satu dari empat negara dengan kematian imigran paling tinggi di dunia. Tanpa mengurai siapa pelakunya, catatan tentang Myanmar mengantar mata dunia pada para pengungsi Rohingya yang lari dari persekusi di Myanmar.

Selain itu, banyak pula warga Myanmar yang terpaksa lari akibat perang saudara berkepanjangan di negeri itu. Kondisi itu menyusul Kudeta Myanmar yang terjadi empat tahun lalu, tepatnya pada 1 Februari 2021.

Tak hanya memicu pengungsian, setelah pemerintahan dikuasai junta militer, rakyat Myanmar terjerumus ke dalam pemerintahan yang otoriter. Perbedaan pendapat tidak hanya diberangus, tetapi dibasmi. Myanmar, yang tengah meniti demokrasi, berubah menjadi isolasionis bak Korea Utara.

Rontoknya tembok demokrasi di Asia juga menguat di Pakistan. Perbedaan pendapat tak lagi mendapat ruang setelah Perdana Menteri Imran Khan kalah di dalam pemilihan umum 2024 oleh petahana, PM Shehbaz Sharif, yang didukung penuh oleh militer. Berbagai suara yang mengkritik pemerintahan saat ini ditanggapi dengan persekusi hukum.

Pada akhir Januari lalu, para jurnalis di Pakistan berunjuk rasa. Unjuk rasa itu menentang pengesahan RUU Pencegahan Kejahatan Elektronik oleh Majelis Tinggi Parlemen Pakistan. Menurut para jurnalis, ketentuan itu menekan kebebasan berpendapat. Lewat ketentuan itu pemerintah juga berwenang membentuk badan yang dapat memblokir konten yang dianggap melanggar hukum.

Konten yang dianggap melanggar di antaranya adalah konten berisi kritik kepada hakim, angkatan bersenjata, parlemen, dan majelis provinsi. Zulfiqar Bukhari, juru bicara mantan Perdana Menteri Imran Khan, mengatakan, Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf akan menggugat ketentuan itu di pengadilan. ”RUU tersebut telah disahkan oleh kedua majelis parlemen untuk membungkam kebebasan berekspresi dengan dalih memerangi berita palsu, tidak ada pencinta demokrasi yang mendukungnya,” kata Zulfiqar.

Kembali ke Asia Tenggara, pemerintahan berbasis militer juga terjadi di Kamboja. Bedanya, pemerintahan ini tampak tenang di permukaan. Hun Sen, mantan jenderal yang sejak 1985 memimpin Kamboja, mundur setelah memenangi pemilu 2023. Akan tetapi, sepeninggal Hun Sen, kursi itu ”diwariskannya” kepada putra sulungnya, Hun Manet. Hun Sen sendiri tidak sepenuhnya keluar dari politik karena ia kini menjadi anggota senat.

”Militerisme, otoritarianisme, dan korupsi itu bisa dibilang satu paket. Efek berlanjutan setelah satu fenomena terjadi,” kata M Haripin, peneliti isu militer di Pusat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Berdasarkan sejarah global pretorianisme, negara yang dibentuk, dijalankan, dan dipertahankan oleh tentara selalu buruk bagi masyarakat. Tentara merupakan kelompok berkemampuan khusus. Mereka dilatih untuk berkonflik, bahkan membunuh sesama manusia. Keahlian ini terlarang bagi kelompok masyarakat awam.

Keahlian ini pula yang membuat militer tidak kompatibel di dalam pengelolaan masyarakat sipil. Cara militer membentuk diri dengan tidak memberi ruang kepada perbedaan pendapat dan diskusi. Budaya ini bakal terbawa dan diterapkan ketika militer masuk ke dalam pemerintahan sipil. Ini yang menciptakan otoritarianisme.

”Korupsi itu konsekuensi logis dari ketiadaan oposisi. Tanpa ada lawan politik, penguasa benar-benar menguasai semua aspek di masyarakat,” tutur Haripin.

Oposisi yang ada dibasmi oleh pemerintahan otoriter. Bisa juga pemerintah menciptakan lingkungan yang begitu menakutkan sehingga tidak ada pihak yang berani menyuarakan perbedaan pendapat.  

Kunci dari mencegah masuknya militer ke pemerintahan sipil ialah memastikan sipil yang kuat. Haripin menjelaskan, negara-negara yang masih muda di dalam demokrasi cenderung belum memiliki koalisi sipil yang kuat. Kekuatan politiknya masih tergantung kepada dukungan aparat penegak hukum ataupun militer.

Akibatnya, ketika pihak tersebut menang, militer juga kecipratan pembagian kekuasaan. Para petinggi yang mendukung pemimpin terpilih itu diberi posisi strategis di berbagai kementerian/lembaga walaupun sejatinya mereka tidak memiliki kapasitas di bidang tersebut.

Pada saat yang sama, militer juga dituntut bersikap profesional. Fenomena awam di negara-negara berkembang ialah menurunkan militer untuk tugas-tugas di luar pertahanan. Misalnya, mulai dari penyuluhan kesehatan sampai pembangunan infrastruktur sipil.

Sering kali, pemerintah memberi alasan memerlukan bantuan aparat militer ataupun polisi karena kekurangan orang. Militer juga beralasan tidak bisa menghindari penugasan itu karena diberi oleh pemerintah.

”Penguatan unit-unit pemerintahan sipil dan penguatan profesionalisme militer harus dimantapkan. Justru, tugas-tugas di luar pertahanan itu mengurangi keprofesionalan militer,” kata Haripin.

Meskipun begitu, penerapannya lebih kompleks. Di Pakistan, contohnya, laporan Observer Research Foundation Februari 2024 oleh Sania Muneer dan Saroj Aryal menjelaskan, pemerintahan Pakistan pascakemerdekaan masih tidak lepas dari mental kolonialisme.

Posisi Pakistan memiliki hubungan yang rumit dengan India. Pada 1949, Pakistan memisahkan diri dari India sehingga hawa perseteruan masih kuat di antara keduanya. Besarnya korban jiwa di dalam peristiwa itu membuat proses rekonsiliasi susah dilaksanakan.

Kedua negara juga masih terlibat sengketa perbatasan di wilayah Jammu dan Kashmir. Selain itu, juga ada persoalan separatisme di Pakistan yang antara lain terjadi di Provinsi Balochistan dan Khyber Pantunkhwa. Apalagi, tetangga langsung Pakistan adalah Afghanistan.

Menghadapi aspek-aspek itu, Pakistan didera kecemasan kronis sehingga mereka terus mengedepankan militer yang kuat. Prioritas terhadap kemampuan militer ini diyakini di hampir semua rezim pemerintahan Pakistan sehingga militer tumbuh memiliki pengaruh politik yang sangat kuat.

Selain itu, di Pakistan, kalangan militer memiliki konservatisme agama yang kuat. Selama periode 1979-1989 mereka membantu Afghanistan berperang melawan Soviet. Pengalaman ini, menurut Muneer dan Aryal, dimaknai oleh militer sebagai perjuangan religius. Persepsi ini yang kemudian militer terapkan ketika mengisi jabatan-jabatan sipil.

Walhasil, dari 167 negara di Indeks Demokrasi Dunia, per tahun 2024 Pakistan menempati posisi ke-125 dengan deskripsi pemerintahan yang otoriter. Di Indeks Kemajuan Sosial Global, Pakistan menempati posisi ke-135 dari 170 negara. Sebagai pembanding, Norwegia menempati peringkat pertama di kedua indeks. Indonesia menempati urutan ke-59 di Indeks Demokrasi dan ke-82 di Indeks Kemajuan Sosial.

Di Kamboja, para pengamat politik berpendapat, demokrasi sejati belum pernah datang di Kamboja. Pada 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa memfasilitasi perubahan pemerintahan di Kamboja setelah selama 20 tahun negara itu mengalami perang saudara.

Persoalannya, menurut peneliti otoritarianisme, Lee Morgenbesser, tidak ada mandat yang kuat untuk mempreteli militer dan kelompok paramiliter di sana. ”Oleh sebab itu, militer masih memiliki pengaruh yang sangat kuat walaupun pada dasarnya Kamboja beralih ke pemerintahan sipil,” ujarnya kepada The Diplomat edisi 4 Juli 2019.

Hun Sen, seorang mantan jenderal, ditunjuk sebagai pemimpin interim ketika itu. Kekuasaan tersebut dilanjutkan oleh Hun Sen sampai dengan 2023. Ia bahkan membentuk politik dinasti dengan mengangkat anak-anaknya ke dalam jabatan strategis di militer sebagai batu loncatan ke politik.

Pada 2017, Pemerintah Kamboja membubarkan Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) setelah pemimpinnya, Kem Sokha, dituduh berkolusi dengan kekuatan asing untuk mengudeta Hun Sen. Pada 2013-2014, rakyat Kamboja berunjuk rasa meminta kenaikan upah yang kemudian berkembang menjadi demonstrasi prodemokrasi. CNRP dituduh mendalangi kegiatan yang dianggap subversif itu.

Morgenbesser menuturkan, pembubaran CNRP adalah akhir dari demokrasi semu di Kamboja. Sejak saat itu, Kamboja menjadi negara satu partai dengan Hun Sen berkuasa penuh. Kamboja menempati urutan ke-123 di Indeks Demokrasi dan ke-121 di Indeks Kemajuan Sosial. Peringkatnya di bawah Iran, Turkmenistan, dan Timor Leste.

Tetangga Indonesia di Asia Tenggara, Myanmar, sudah sangat lama dikuasai oleh militer. Myanmar merdeka dari penjajahan Inggris pada 1948. Pemerintahan sipil mereka hanya bertahan hingga 1962 karena setelah itu militer mengambil alih. Pegiat gerakan nasional, Aung San Suu Kyi, pun hanya mampu menjalankan pemerintahan sipil selama kurang dari satu dasawarsa sebelum dikudeta oleh militer pada 2021.

Pada 2007, terjadi unjuk rasa besar-besaran yang membuat militer mundur dari pemerintahan eksekutif. Akan tetapi, mereka masih menguasai legislatif melalui partai politik proksi militer. Pemerintahan sipil dibentuk dan Perdana Menteri Thein Sein ditunjuk sebagai presiden.

Periode itu, Myanmar menikmati kemajuan demokrasi yang cukup signifikan. Thein mengangkat sensor di media arus utama dan kebebasan berpendapat diizinkan. Pada masa-masa ini pula partai politik Suu Kyi, Liga Nasional Demokrasi (NLD), memenangi pemilu 2015.  

NLD kemudian memenangi pemilu lagi pada 2020. Di sini, militer mengatakan ada kecurangan di dalam pemilu tersebut. Militer kemudian melakukan kudeta pada Februari 2021 yang menjebloskan Myanmar kepada perang saudara baru. Kelompok-kelompok etnis melakukan perlawanan di berbagai provinsi. Bahkan, kini argumennya adalah visi nasional seperti apa yang dimiliki oleh rakyat Myanmar?

Myanmar menempati posisi buncit di Indeks Demokrasi. Di Indeks Kemajuan Demokrasi, Myanmar menempati posisi ke-127 dari 170 negara. (AP/REUTERS)