Merajut Asa dengan Ijazah, Kala Mimpi Itu Tak Lagi Terkunci di Laci Sekolah

Mimpi ratusan bahkan ribuan anak-anak di Jakarta tak lagi terkunci di laci sekolah. Mereka bisa melanjutkan pendidikan atau mendaftar pekerjaan yang lebih baik setelah ijazahnya ditebus.

Ratusan muda-mudi memadati SMK Miftahul Falah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025). Raut wajah mereka didominasi ekspresi ceria. Akhirnya, ijazah yang ditahan pihak sekolah karena tunggakan bisa dibawa pulang ke rumah.

Senyum terus merekah dari wajah Yunita Sari, lulusan SMK Mitra Pembangunan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kini orangtuanya tak perlu mengeluarkan uang Rp 2,5 juta untuk menebus ijazahnya yang ditahan setahun terakhir.

”Telat bayar SPP (sumbangan pembinaan pendidikan), jadi ijazah ditahan sekolah. Belum ada ongkosnya juga,” kata Yunita.

Orangtuanya punya warung kelontong. Saban hari ia membantu usaha orangtuanya setelah pulang sekolah atau hari libur.

Pendapatan dari warung ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk mencicil SPP yang mencapai Rp 800.000 per bulan. Sementara kebutuhan sekolah lain terpenuhi dari bantuan sosial pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Dengan kartu sakti itu, Yunita sebagai siswa SMK mendapatkan biaya rutin Rp 235.000, biaya berkala Rp 215.000, dan tambahan SPP untuk sekolah swasta Rp 240.000.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukannya setelah ijazah ditebus, Yunita menjawab akan mengikuti bursa kerja (job fair) sambil mengecek peluang untuk melanjutkan pendidikan.

”Sekarang masih bantu-bantu orangtua di warung kelontong. Maunya punya kerjaan sendiri supaya mandiri dan bisa bantu-bantu orangtua,” ujarnya.

Kelvin, lulusan SMK Bakti Idhata di Cilandak, juga merasa lega. Ia bisa membawa pulang ijazah yang ditahan tiga bulan karena menunggak SPP.

Selama ini keluarganya kerepotan membayar SPP sebesar Rp 650.000 per bulan. Selain tak mendapatkan KJP Plus, keluarganya bergantung pada uang kiriman dari sang ayah yang merantau ke Kalimantan.

Ia berencana melamar ke perusahaan teknologi dan informasi setelah mengantongi ijazah. Ini sesuai dengan latar belakang kejuruannya. ”Semoga bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan,” ucap Kelvin.

Saat ini, Kelvin bekerja di salah satu restoran di BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ia bisa bekerja di sana karena rekomendasi seorang kenalan. Rekomendasi ini membuatnya tak perlu pusing dengan ijazah yang ditahan sekolah.

Anwar Anas, lulusan SMK di Jakarta Selatan, tak sabar melamar kerja setelah ijazahnya ditebus. Ia sudah menanti selama tiga tahun karena tunggakan SPP lebih dari Rp 2 juta.

”Ini mau langsung cari kerja. Mumpung ada job fair,” kata Anwar.

Sejak lulus tiga tahun lalu, ia bekerja serabutan. Kini, ijazah di tangan menambah kepercayaan diri agar punya pekerjaan tetap yang lebih baik.

Tebus ijazah merupakan salah satu dari 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Program bantuan ini dijalankan oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta.

Tebus ijazah atau disebut pemutihan berlangsung secara bertahap dengan target belasan ribu ijazah yang ditahan. Sepanjang tahun ini sudah bergulir tiga kali tebus ijazah dengan jumlah 1.315 ijazah dan tunggakan Rp 4,38 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana merinci, 117 ijazah ditebus pada 25 April dan 371 ijazah ditebus pada 2 Mei. Kemudian, pada 3 Juni kembali ditebus 827 ijazah dari sekolah dasar hingga pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pramono sempat berbincang dengan Dilan, salah satu warga yang ijazahnya ditebus. Ia menanyakan apa yang diinginkan remaja tersebut setelah menerima ijazah.

”Rajin belajar dapat KJP Plus dan membanggakan orangtua,” ucap Pramono berpesan kepadanya.

Mantan Sekretaris Kabinet ini juga mendengarkan keluh kesah mereka yang ijazahnya ditebus. Ijazah-ijazah itu ditahan dalam kurun bulanan hingga tujuh tahun.

”Saya ingin tahun ini 6.652 ijazah diputihkan (ditebus),” ujar Pramono.

Menurut Pramono, warga bukan enggan mengambil ijazah, melainkan karena mereka terkendala biaya. Oleh sebab itu, persoalan ini harus dibereskan agar pendidikan di Jakarta lebih baik.

Selain tebus ijazah, Pemprov DKI Jakarta mulai menyalurkan KJP Plus Tahap I Tahun 2025 kepada 707.622 penerima. Semuanya merupakan peserta didik dari golongan tidak mampu yang terverifikasi.

Saat yang sama, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) disalurkan kepada 16.979 mahasiswa. Total bantuan per semester mencapai Rp 9 juta per mahasiswa.

KJMU diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.

Program ini bekerja sama dengan 124 perguruan tinggi dari 45 provinsi dan 67 kabupaten/kota. Rinciannya, terdapat 110 perguruan tinggi negeri dan 14 perguruan tinggi swasta yang terdaftar dalam program KJMU.

Pramono meyakini anak-anak bisa memotong garis ketidakberuntungan melalui pendidikan. Maka, tugas kepala daerah ialah membantu sekaligus memberikan pelayanan terbaik agar anak-anak bisa meraih cita-cita setinggi mungkin.