Mindanao dalam 1,5 Abad Ambisi AS pada Greenland

Hasrat Amerika Serikat pada Greenland telah ada setidaknya selama 1,5 abad. Selama itu pula berulang kali upaya AS mengambil pulau tersebut dari Denmark selalu gagal. Washington pernah menawarkan tukar guling Pulau Mindanao dengan Greenland.

Dalam pernyataan pada 6 Januari 2026, Presiden AS Donald Trump kembali menyatakan ambisi AS menguasai Greenland. Alasannya untuk keamanan nasional AS. Gedung Putih menolak tawaran Denmark agar AS menambah saja pangkalan militer dan prajuritnya di Greenland.

Sebab, kebutuhan AS bukan cuma militer. Washington, seperti dilakukan AS terhadap kekayaan alam Venezuela kini, mau menguasai sumber daya alam di Greenland.

“Penguasaan Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, dan sangat penting untuk mencegah musuh kita di wilayah Arktika. Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia” kata sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam pernyataan yang disiarkan pada 7 Januari 2026.

Media AS, Politico, menggunakan istilah Doktrin Donroe untuk menggambarkan ambisi AS pada Greenland. Istilah itu pelesetan dari Doktrin Monroe yang dikeluarkan Presiden James Monroe pada 1823. Intinya, AS menolak penjajahan Eropa di belahan Bumi barat.

Sementara dalam artikel di situs Atlantic Council pada 7 Januari 2026, Anna Wieslander memakai istilah menghidupkan ulang gagasan AS mengambil Greenland. Kepala Kantor Atlantic Council untuk area Eropa Utara itu juga menulis, ambisi Trump bisa memicu perpecahan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Ia menyebut, ambisi Trump akan memicu krisis terbesar NATO.

Dalam Strategi Keamanan Nasional 2025, AS menetapkan Barat sebagai fokus utamanya. Serbuan ke Venezuela bagian dari penerapan fokus itu.

Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller malah lebih lugas soal pandangan politik luar negeri AS. Berbasis kekuatan, bukan aturan. ”Kita hidup di dunia, dunia nyata yang diatur dengan kekuatan, yang diatur oleh paksaan, yang diatur oleh kekuasaan,” ujarnya dalam wawancara dengan CNN.

”Amerika Serikat adalah kekuatan NATO. Agar Amerika Serikat dapat mengamankan wilayah Arktik, untuk melindungi dan membela NATO dan kepentingan NATO, jelas, Greenland harus menjadi bagian dari Amerika Serikat,” lanjut Miller.

Senator AS Bernie Sanders menyebut Miller memberi makna jelas pada imperialisme. ”Kita kuat. Kita memiliki tentara terkuat di Bumi dan bisa menyerbu negara mana pun yang kita mau. Walakin, apakah ini Amerika yang benar-benar diinginkan rakyat kita?” kata Miller kepada CNN.

CNN menyebut, ambisi Trump pada Greenland tidak sesuai dengan Piagam Atlantik. Diteken Presiden AS Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada 14 Agustus 1941, piagam itu antara lain membahas isu perluasan wilayah suatu negara.

Selepas Perang Dunia II, AS-Inggris sepakat tak ada lagi perluasan wilayah. Tidak boleh pula ada perubahan wilayah tanpa keinginan warga. Piagam juga menyebut tak boleh ada pembatasan perdagangan dan perlu kerja sama internasional untuk menjamin perekonomian dan sosial yang lebih baik.

Salah satu dokumen resmi tertua AS soal Greenland adalah laporan dari Robert Walker pada April 1868. Senator Demokrat yang pernah jadi Menteri Keuangan AS itu menyarankan Menteri Luar Negeri AS William Sewer agar AS menguasai Greenland dan Eslandia.

Waktu itu alasannya karena area penangkapan ikan dan penambangan batubara. Walker juga menulis, di bawah tanah dan batu Greenland mungkin banyak mineral lain. Menguasai Greenland, kata Walker, akan membantu AS mengendalikan perdagangan dunia.

Surat itu disampaikan 11 tahun selepas AS membeli Alaska dari Kekaisaran Rusia. Alaska, juga Greenland dan Eslandia, dipandang penting dikuasai AS.

Pada 1910, Duta Besar AS di Kopenhagen Maurice Francis Egan menawarkan hal lain soal Greenland. Alih-alih membeli, Egan mengusulkan AS menawarkan Mindanao ditukar dengan Greenland. Memang, AS pernah menjajah Filipina pada 1898-1946 dan Mindanao salah satu bagian Filipina.

Egan mengatakan, Denmark bisa menukar Mindanao dengan Schleswig Utara. Meski dekat dengan Denmark, Schleswig Utara dikuasai Jerman. Waktu Egan mengusulkan itu, Jerman sedang memperluas wilayah di Asia Tenggara.

Tidak ada kejelasan tindak lanjut atas usulan Egan selama bertahun-tahun. AS malah membeli pulau-pulau Denmark di Karibia. Kepulauan itu kini dikenal sebagai US Virgin Islands.

Barulah pada 1946, AS mengusulkan emas senilai 100 juta dollar AS untuk membeli Greenland dari Denmark. Pejabat Deplu AS, William Trimble, menyampaikan usulan itu pada Mei 1946. ”Hanya sedikit orang di Denmark yang benar-benar tertarik pada Greenland, baik secara ekonomi, politik, maupun keuangan,” tulisnya dalam laporan Divisi Eropa Utara pada Deplu AS itu.

Selain uang, ia mengusulkan Denmark diberikan hak pengelolaan pada Point Barrow di Alaska. Denmark berhak atas minyak yang ditemukannya di Point Barrow asal minyak itu hanya dijual ke AS.

Lalu, pada Desember 1946 di New York, Menlu AS James Brynes menyampaikan hasrat pembelian Greenland kepada Menlu Denmark Gustav Rasmussen. Tak ada penjelasan apakah Rasmussen atau Kopenhagen menanggapi usulan Brynes.

Sampai 1950, Greenland berstatus wilayah jajahan Denmark. Sejak 1951, pulau itu berstatus wilayah swatantra Denmark.

Lalu, pada 1951, AS membangun Pangkalan Thule di Greenland. Fungsi utama pangkalan itu menjadi stasiun peringatan dini serangan rudal balistik. Pangkalan dibangun berdasarkan traktat keamanan AS-Denmark 1951.

Peneliti pada Danish Institute for International Studies, Mikkel Runge Olesen, menyebut bahwa traktat itu pada dasarnya memberi AS hak untuk melakukan apa saja di Greenland. AS bisa membangun, memasang, memelihara, dan mengoperasikan pangkalan militer di seluruh Greenland. AS bisa menampung personel di Greenland.

AS juga bisa mengendalikan pendaratan, lepas landas, penambatan, tambatan, pergerakan, dan pengoperasian kapal, pesawat terbang, dan kapal air. “AS memiliki kebebasan yang begitu besar di Greenland sehingga mereka hampir dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan,” kata dia.

AS, kata dia, cuma perlu meminta baik-baik kepada pemerintah Denmark dan Greenland untuk mendapat semua itu. Hal yang jelas, Denmark sejak 1951 tak berkuasa menentukan apa yang terjadi di Greenland. (AP/AFP)