Jakarta Melelahkan, Mereka Pilih Meniti Karier di Luar Negeri

Terbatasnya kesempatan kerja dan jenjang karier, serta kurangnya jaminan kesejahteraan memicu warga meniti karier di luar negeri. Alhasil, timbul kesenjangan antara kebutuhan dunia usaha dan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni di dalam negeri.

Hal di atas bahkan dialami Jakarta. Status sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, serta metropolitan bukanlah jaminan.

Yola (33), misalnya, berhenti dari pekerjaan sebelum melanjutkan studi di Belanda pada tahun 2018. Kemudian, ia memutuskan bekerja di sana hingga sekarang.

”Alasan utamanya capek commuting pakai KRL dari zaman SMA. Apalagi perkembangan KRL ini enggak sebanding dengan laju penumpangnya. Jadi lama-lama enek,” tuturnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Lelah sebagai komuter lantaran setiap hari bak pepes di dalam gerbong bukan satu-satunya alasan. Yola, yang kini bekerja di sektor pendidikan, lelah karena kantor tidak memfasilitasi alat komunikasi secara terpisah. Akibatnya, urusan pribadi dan kantor menjadi satu sehingga kesehariannya habis untuk urusan pekerjaan.

Selain itu, manajemen belum terbiasa dengan evaluasi menyeluruh tanpa urusan personal. Pekerja sepertinya pun sulit mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif.

”Besarnya upah dan perkembangan karier bukan satu-satunya alasan. Kalau dariku pribadi, enggak ada kesejahteraan lahir dan batin,” ujarnya.

Yola mencontohkan, upahnya di Belanda jauh lebih besar daripada saat bekerja di Jakarta dengan waktu kerja pukul 09.00 sampai pukul 17.00. Namun, potongan pajaknya bisa mencapai 40 persen dan untuk dana pensiun.

Hal ini tidak menjadi soal sebab semua kebutuhan bisa terpenuhi. Ia juga terjamin karena potongan pajak dan dana pensiun sesuai peruntukannya.

”Lebih terjamin keamanan dan kesejahteraannya,” katanya.

Senada dengan Ina (29). Ia memutuskan hijrah dari Jakarta ke Australia sebelum pandemi Covid-19 atau awal 2020.

”Apa-apa (kebutuhan sehari-hari) tidak jauh beda dengan Jakarta. Tapi lingkungannya lebih enak. Udara bersih, ke pantai gratis, dan banyak ruang terbuka publik,” ujarnya yang dihubungi terpisah.

Ia sempat menjadi guru les di Jakarta karena terbatasnya kesempatan kerja untuk lulusan sastra. Saat itu, besaran upahnya tergantung jumlah kelas dan murid.

Sebaliknya, di Australia upahnya empat kali lipat dari upah minimum provinsi (UMP) Jakarta Rp 5,06 juta. Ini untuk pekerjaan di sektor makanan dan minuman.

Hal-hal di atas merupakan salah satu pekerjaan rumah Jakarta. Apalagi kota ini hendak menjadi kota global selepas ibu kota pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Salah satu parameter kota global ialah Jakarta harus mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM), menciptakan lapangan kerja, dan berinovasi. Keharusan ini telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DKI Jakarta Tahun 2025-2045.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho menyebutkan, fenomena SDM terampil memilih berkarya di luar negeri jadi perhatian. Ini terutama bagi Jakarta yang membutuhkan talenta berkualitas untuk mewujudkan visi sebagai kota global. 

”Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dunia usaha dan industri dengan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi tertentu,” kata hari pada Selasa siang.

Pemprov DKI Jakarta menjalankan sejumlah program terkait untuk menghasilkan SDM terampil agar dapat mengisi pasar kerja. Pertama, pelatihan berbasis kompetensi (PBK) agar warga punya sertifikasi kompetensi melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, seperti teknologi informasi, manufaktur, atau perhotelan, dan lainnya.

”Setelah lulus diberikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional dengan maksud untuk meningkatkan daya saing pekerja,” ujarnya.

Kedua, berkolaborasi dengan dunia industri dan usaha. Kerja sama dengan BUMD maupun perusahaan swasta dan lembaga pendidikan ini untuk menyusun Training Need Analysis (TNA) atau analisis kebutuhan diklat dan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, seperti magang atau program link and match.

Besarnya upah dan perkembangan karier bukan satu-satunya alasan. Kalau dariku pribadi, enggak ada kesejahteraan lahir dan batin.

Selanjutnya pengembangan kewirausahaan lokal. Tujuannya mendorong talenta lokal menjadi wirausaha melalui program Jakpreneur,  inkubator bisnis, pendanaan, dan pelatihan manajemen usaha (digital marketing).

”Ini juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi kota,” tuturnya.

Selain itu, digitalisasi pasar kerja dan fokus pada inovasi dan teknologi. Digitalisasi ini melalui portal Siap Kerja dengan membuka akses informasi yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan sehingga mempermudah proses rekrutmen dan meningkatkan transparansi.

Sementara inovasi dan teknologi bertujuan mendorong pemanfaatan teknologi di berbagai sektor untuk menciptakan lapangan kerja berbasis inovasi, seperti usaha rintisan (startup) dan teknologi hijau.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Ngadi menekankan, upaya pemerintah masih jauh dari target. Maka ke depannya harus konsisten sesuai kebutuhan.

Untuk menjadi magnet SDM terampil, misalnya, perlu memberi kesempatan yang luas agar bisa bekerja di tempat produktif. Ini membutuhkan penyediaan lapangan kerja dan jenjang karier yang menarik.

”Mereka (SDM terampil) juga perlu diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreasi, mengembangkan dan menerapkan ilmu yang dimiliki. Sering kali mereka stagnan di sini (dalam negeri),” ujarnya secara terpisah.

Ngadi menambahkan, kesempatan ini hanya bisa diperoleh jika Indonesia berkiblat ke komoditas dalam negeri. Caranya dengan meminimalkan impor yang sebenarnya tidak diperlukan, memberantas barang masuk ilegal dari luar), memberantas korupsi, dan aturan yang produktif atau tidak kontraproduktif.

”Selain itu, menjadikan kota sebagai daerah bersih, transportasi publik nyaman dan aman untuk kesejahteraan warga,” katanya.

Pengamat ketenagakerjaan, Payaman Simanjuntak, menambahkan, dunia kerja Tanah Air masih didominasi sektor informal yang secara umum produktivitasnya rendah. Untuk itu, dalam 5 tahun ke depan diharapkan pemerintah membuat terobosan, seperti perluasan kesempatan kerja. 

"Bursa kerja mempercepat proses penempatan, mempercepat pertemuan pencari kerja dan lowongan kerja. Kalau tidak ada lowongan kerja, tidak ada yang ditawarkan di bursa kerja," katanya.