Misalokasi Sumber Daya

Ada banyak problem yang menggerogoti ekonomi Indonesia, tetapi salah satu penyakit yang cukup kronis dan sangat mengganggu adalah misalokasi sumber daya. Masalah ini juga menjadi salah satu problem yang perlu diselesaikan menurut Aliansi Ekonom Indonesia atau AEI.

Dalam bahasa sederhana, misalokasi sumber daya adalah ketika anggaran, modal, dan tenaga kerja ditempatkan di sektor-sektor yang tidak produktif. Dampak dari penyakit ini tidak selalu tampak secara langsung, tetapi akan terasa cepat atau lambat.

Sebagai contoh, kita bisa membayangkan misalokasi sumber daya terjadi pada saat petani memilih untuk menanam jagung di tanah yang lebih cocok untuk padi. Atau, beternak ikan lele, padahal lebih bagus untuk memelihara ikan cupang.

Dalam skala negara, ini berarti ratusan triliunan rupiah dari uang pajak yang digunakan kepada program atau pun pos pengeluaran yang bisa jadi memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang minim. Di sisi yang lain, sektor-sektor vital yang lebih membutuhkan alokasi sumber daya justru kekurangan.

Misalokasi ini jika dilihat pada jangka panjang bukan hanya soal pemborosan sumber daya dan anggaran, tetapi juga pencurian terhadap masa depan, khususnya generasi yang akan datang. Setiap rupiah yang salah alokasi akan berimplikasi terhadap hilangnya kesempatan (opportunity cost) untuk membangun sekolah yang lebih baik, rumah sakit yang lebih layak, gaji guru yang lebih baik, anggaran penelitian yang banyak, atau sekadar bantuan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan.

Secara empiris, banyak studi yang menunjukkan bahwa penempatan sumber daya yang tidak tepat akan mengganggu laju produktivitas, seperti yang dituliskan Hsieh dan Klenow (2009) dari studi di tiga negara, Amerika Serikat, China, dan India. Mereka menemukan bahwa ketika alokasi sumber daya tidak dilakukan secara tepat akan membuat produktivitas perusahaan mengalami penurunan. Studi spesifik yang dilakukan De Nicola, Nguyen, dan Loayza (2020) bahkan secara spesifik menunjukkan ketika misalokasi di Indonesia bisa ditangani, produktivitas akan meningkat sebesar 80 persen.

Kita tidak perlu mencari jauh-jauh untuk melihat gejala misalokasi ini. Ia hadir dalam bentuk wajah baru. Satu contoh yang banyak dibahas adalah perihal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekitar Rp 335 triliun anggaran disiapkan pemerintah untuk program ini pada APBN 2026. Dana ini tidak tiba-tiba datang. Ia adalah hasil dari realokasi anggaran, efisiensi, dan pemotongan pos-pos lain.

Misalokasi ini tidak terletak pada makanan yang akan diterima oleh siswa, tetapi terletak pada biaya kesempatan yang sangat besar. Kita bisa membayangkan jika sebagian dari anggaran tersebut diinvestasikan untuk meningkatkan gaji dan kualitas guru, membangun infrastruktur digital di sekolah, atau justru membuat program gizi yang lebih tertarget.

Cara-cara ini jauh lebih tepat dan terbukti secara empiris tanpa menciptakan mesin birokrasi raksasa yang rentan inefisiensi dan korupsi. Serta, tentu tetap bisa mengatasi permasalahan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Wajah yang kedua adalah Koperasi Merah Putih. Visinya sangat gagah membantu perekonomian desa dan daerah. Tidak hanya itu, koperasi merah putih juga diharapkan menjadi agregator, membeli hasil panen petani dengan harga layak dan mendistribusikannya secara efisien. Tujuannya adalah memotong rantai tengkulak dan spekulan.

Namun, dalam praktiknya, ini adalah misalokasi sumber daya dengan mengarahkan modal dan dukungan politik pada satu entitas raksasa yang bersifat top-down. Banyak koperasi unit desa (KUD) dan kelompok tani lokal yang telah berjuang dan berinovasi secara organik kini harus bersaing dengan usaha yang didukung negara.

Inovasi dari bawah (bottom-up) menjadi padam. Petani dan pengurus koperasi lokal yang tadinya berkreasi mencari pasar baru kini dipaksa untuk menjual ke satu pembeli tunggal, menghilangkan insentif mereka untuk meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk. Ini tentunya berbahaya karena kita paham, inovasi juga awal dari perbaikan bisnis proses dan memberikan dampak yang baik bagi ekonomi. Belum lagi kita berbicara badan usaha milik desa yang dibiarkan mati suri setelah lama dibangun dengan susah payah.

Sejarah ekonomi dunia telah menunjukkan bahwa misalokasi sumber daya dalam skala besar sering kali menjadi bibit dari krisis yang dahsyat. Contoh paling jelas adalah Krisis Finansial Global 2008. Krisis ini dipicu misalokasi modal secara masif. Triliunan dollar AS dialirkan bukan ke inovasi atau industri riil, melainkan ke instrumen keuangan derivatif yang kompleks dan pinjaman properti berisiko tinggi (subprime mortgage). Modal yang seharusnya membangun ekonomi produktif justru sangat rapuh.

Contoh ekstrem lainnya adalah keruntuhan Uni Soviet. Sistem ekonomi terpusat yang mereka anut adalah bentuk misalokasi yang terlembagakan. Pemerintah, bukan pasar, yang memutuskan sumber daya harus dialokasikan ke mana. Hasilnya adalah surplus tank dan rudal, tetapi rakyatnya harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan roti. Ini adalah bukti bahwa ketika alokasi sumber daya dipisahkan dari sinyal permintaan dan kebutuhan riil, ini akan menjadi bom waktu.

Mengatasi misalokasi sumber daya bukanlah soal berhenti membangun atau menghapus semua kebijakan. Ini adalah soal membuat pilihan yang lebih cerdas dan berbasis data, menggunakan kerangka kebijakan teknokratik dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kebijakan saat ini memilih jalan pintas. Solusi jangka pendek yang terlihat nyata dan populer, tetapi mengorbankan investasi pada fondasi kapabilitas sumber daya manusia. Kita mengisi perut mereka untuk hari ini, tetapi kita mungkin mengorbankan kemampuan mereka untuk mengisi kepala dan kantong mereka sendiri seumur hidup.

Setiap kebijakan pemerintah harus melewati uji kebijakan yang tepat. Namun, selain itu, butuh evaluasi yang juga berkala. Pemerintah perlu lebih bijak untuk mengatakan bahwa kebijakannya salah dan mungkin bisa dievaluasi. Ini lebih baik daripada terus memaksakan kebijakan yang sangat berisiko buat masa depan bangsa.

Penyakit kronis ini hanya bisa disembuhkan dengan keberanian politik dan disiplin kebijakan. Tanpa itu, cita-cita menjadi negara yang bisa menyejahterakan rakyatnya akan selamanya menjadi angan-angan. Lebih sedihnya, menjadi terhambat oleh beban pilihan-pilihan ekonomi yang salah diambil oleh pembuat kebijakan hari ini.

Jahen F Rezki, Dosen dan Wakil Kepala LPEM FEB UI