MK Minta DPR Jelaskan Perkembangan Revisi UU Pemilu

JAKARTA,KOMPAS — Mahkamah Konstitusi atau MK meminta Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan tentang seberapa jauh pergerakan di parlemen dalam merevisi Undang-Undang Pemilu yang diamanatkan oleh beberapa putusan MK. Informasi tersebut penting mengingat MK memerintahkan agar revisi sudah selesai sebelum tahapan Pemilu 2029.

”Beberapa putusan MK kan sudah mengamanatkan atau dalam bahasa kami untuk melakukan perbaikan atau perubahan di dalam undang-undang itu, yang sering disebut judicial order. Kalau bisa ditambahkan (keterangan) seberapa jauh pergerakan itu di DPR sehingga kita berharap (agar) semua yang terkait dengan pemilu itu sudah selesai dibahas DPR sebelum tahapan dimulai. Mengapa itu penting? Kita berharap nanti setelah tahapan dimulai, hal-hal yang prinsipil tidak lagi diutak-atik baik oleh DPR maupun MK, misalnya soal persyaratan dan sebagainya,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang uji materi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu terkait presidential threshold  atau ambang batas pencalonan presiden, Rabu (30/10/2024).

Pertanyaan tersebut dilontarkan Saldi saat MK tengah menyidangkan perkara pengujian syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia dkk, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (perkara 62/PUU-XXII/2024), mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad dkk (87/PUU-XXII/2024), serta Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit) dkk (101/PUU-XXII/2024).

Ketiga pemohon mempersoalkan Pasal 222 UU 17/2017 yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden memiliki 20 persen kursi di DPR atau memiliki 25 persen dari jumlah suara sah nasional.

Pemohon No 62/2024 meminta MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan, sedangkan pemohon No 87/2024 meminta MK untuk memaknai ketentuan ambang batas parlemen dengan menetapkan syarat ambang batas tidak melebihi persentase tertinggi perolehan suara parpol pemenang pemilu. Adapun pemohon No 101/2024 meminta MK untuk menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional bersyarat.

Dalam persidangan Rabu, MK mendengarkan keterangan dari DPR, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Buruh. Sedianya MK juga akan mendengarkan keterangan Partai Bulan Bintang tetapi karena PBB belum selesai dalam menyiapkan keterangan secara komprehensif, MK memberi waktu bagi partai tersebut untuk mempersiapkan pendapatnya.

Saldi mengatakan, MK membutuhkan gambaran mengenai seberapa cepat gerak DPR untuk mengadopsi atau menerima kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam UU Pemilu. Apalagi, MK sudah secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rezim antara pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada.

”Artinya, ke depan DPR harus menyatukannya dalam satu undang-undang. Dan itu harusnya digambarkan ke MK seberapa (cepat) pergerakannya,” ujar Saldi.

Saldi memang meminta keterangan tambahan kepada DPR mengenai hal tersebut. Sebab, dari keterangan yang disampaikan, DPR belum menjelaskan tentang proses revisi UU yang dilakukannya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, mengatakan, DPR meminta MK untuk menolak seluruh permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu tersebut.

Pasal tersebut sudah puluhan kali diuji. Dan, menurut Martin, tidak ada satu pun putusan MK yang menyatakan ketentuan mengenai presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum yang terbuka atau open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

”Jika ada pendapat hukum dari MK atau pandangan akademisi yang menyatakan presidential threshold perlu ditinjau ulang, maka selayaknya yang melakukan peninjauan ulang adalah pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan presiden. Rakyat dapat memberikan partisipasi yang bermakna kepada pembentuk undang-undang, bukan melalui peninjauan ke MK,” tegas Martin dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Sementara itu, Partai Buruh dalam keterangan, yang disampaikan oleh Said Salahudin selaku komite eksekutif, menyatakan, Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu karena tidak memberikan hak pencalonan yang setara kepada seluruh partai politik peserta pemilu.

Ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden dinilai telah merugikan dan jauh dari rasa keadilan bagi parpol yang tidak diberi kesempatan mengajukan capres dan cawapres hanya karena tak memiliki kursi atau suara pada pemilu.

Sementara itu, Partai Hanura berpandangan pengaturan ambang batas jelas telah membatasi pemenuhan hak konstitusi dari partai politik peserta pemilu yang telah mendapatkan suara sah dalam Pemilu, meski tak memiliki kursi di DPR. Hal tersebut juga mengurangi nilai pemilu yang demokratis sebab jumlah suara sah hasil pemilu parpol menjadi hilang sia-sia.

Steven Alves Tes Mau, perwakilan Partai Hanura, menilai, sistem pemilu yang demokratis seharusnya membuka ruang kepada seluruh peserta pemilu—baik yang mendapatkan kursi di parlemen maupun yang tak mendapatkan kursi—untuk mengajukan bakal capres dan cawapres. Hal itu penting untuk menjaga kemurnian suara rakyat yang telah memilih dalam pemilu.

Sementara itu, Partai Golkar yang diwakili oleh Daniel Febrian Karunia Herpas mengatakan, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum yang terbuka pembentuk undang-undang.

Golkar menilai ambang batas mendorong terbentuknya koalisi yang kuat di parlemen yang pada akhirnya mempermudah presiden dalam menjalankan programnya tanpa terhambat konflik berlebihan dengan DPR.

Meskipun membatasi jumlah calon yang muncul, ambang batas dapat menciptakan pemerintahan yang lebih stabil, efektif, dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat  dengan lebih baik.