Modal Membujuk Kamboja-Thailand Rujuk

Korban sipil terus meningkat dalam pertempuran Kamboja-Thailand. Resolusi konflik berusia lebih dari seabad itu memerlukan kerja sama lintas pihak dan lintas negara. ASEAN punya banyak modal dan perangkat untuk membantu Bangkok-Phnom Pehn bersalaman.

Hingga Sabtu (26/7/2025), baku tembak terbaru di antara dua anggota ASEAN itu sudah berlangsung tiga hari. Sejauh ini, 13 orang di Kamboja dan 20 di Thailand dipastikan tewas.

Dari seluruh korban tewas, 22 merupakan warga sipil. ”ASEAN punya pengalaman, kemampuan, dan mekanisme untuk membantu mengelola persoalan ini,” kata Dekan Fakultas Strategi Pertahanan pada Universitas Pertahanan RI, Mayor Jenderal Oktaheroe Ramsi, Jumat (26/7/2025), di Jakarta.

Warga sipil terus menjadi korban dalam ketegangan kedua negara. Lebih dari 100.000 warga sipil di Kamboja-Thailand harus mengungsi agar tidak terkena roket dan bom yang ditembakkan pasukan kedua negara.

”Kamboja meminta gencatan segera dan tanpa syarat. Kami juga meminta solusi damai atas sengketa ini,” kata Wakil Tetap Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat, Chhea Keo.

Ia menghadiri sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada Sabtu dini hari WIB. Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Nikorndej Balankura mengatakan, Bangkok terbuka untuk berdialog dengan Phnom Pehn.

Para perwira dari negara–negara ASEAN bekerja setidaknya dalam 18 program kegiatan. Kita saling mengenal dan saling percaya.

Selama bertahun-tahun, Bangkok memilih jalur perundingan untuk menyelesaikan sengketa itu. Thailand tak mau menerima putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang pada 1962 dan 2013 telah menetapkan daerah yang disengketakan sebagai wilayah Kamboja.

Peredaan ketegangan dan penghentian baku tembak, kata Oktaheroe, adalah prioritas terdekat. Setelah itu, baru membahas hal lain seperti pencarian fakta hingga mekanisme bina damai yang lebih langgeng.

Oktaheroe mengatakan, Indonesia dan mitranya di ASEAN punya banyak modal penting untuk membantu Kamboja-Thailand rujuk lagi. Salah satu modal paling pokok adalah relasi panjang TNI dengan militer Kamboja-Thailand serta negara lain.

Modal itu berulang kali bermanfaat mengelola konflik di kawasan, termasuk ketegangan Kamboja-Thailand beberapa tahun lalu. ”Indonesia secara tradisional dihormati di ASEAN, meski tak pernah memosisikan diri sebagai senior,” kata Oktaheroe, perwira yang setidaknya 15 tahun terakhir mewakili Indonesia dalam beragam misi diplomasi pertahanan dan sektor lain itu.

Diplomasi militer menjadi salah satu kunci resolusi konflik Kamboja-Thailand dulu dan sekarang. Dalam konflik 2008-2013, TNI mendukung Kementerian Luar Negeri RI mengelola komunikasi Bangkok-Phnom Pehn.

Dengan situasi sekarang, Indonesia tetap punya modal. Sebagai purnawirawan pasukan khusus dan mantan Menteri Pertahanan RI, Presiden Prabowo Subianto disebut Oktaheroe sebagai salah satu modal penting Indonesia memediasi Kamboja-Thailand.

Pasukan khusus salah satu bagian militer yang paling kerap bekerja sama. Pusat-pusat pendidikan TNI melatih banyak prajurit dan perwira pasukan khusus militer negara lain.

Kompleksitas perbatasan ini malah diperumit dengan masyarakatnya yang saling menunjukkan nasionalisme.

Bekal relasi panjang membuat utusan TNI diterima dan bisa dipercaya sebagai penengah Kamboja-Thailand. Sementara diplomat Kemenlu RI menggarap sisi teknis diplomasi untuk peredaan ketegangan.

Hasilnya, setelah lawatan delegasi RI di Kamboja dan Thailand secara terpisah, digelar pertemuan di Indonesia. Pertemuan itu meredakan ketegangan sehingga pihak di luar ASEAN, termasuk PBB, tidak perlu terlibat untuk menyelesaikan konflik Kamboja-Thailand dulu.

Berkaca pada konflik 2008-2013, Indonesia bersama mitra di ASEAN diyakini Oktaheroe telah bergerak untuk meredakan ketegangan. Para Menhan ASEAN punya forum, ADMM, untuk menjaga saluran komunikasi militer di kawasan.

ADMM dan forum-forum yang dibawahkannya menjadi sarana pembangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pertahanan di ASEAN.

”Dalam satu putaran ADMM, para perwira dari negara–negara ASEAN bekerja setidaknya dalam 18 program kegiatan. Kita saling mengenal dan saling percaya. Hal ini bisa menjadi modal dalam menyelesaikan krisis melalui jalur dialog,” kata Oktaheroe.

Selain jalur militer, jalur diplomasi sipil juga perlu berjalan. Pada jalur ini, Menlu RI bersama mitra di kawasan perlu bertemu dan menyepakati bahwa ketegangan harus segera diredakan.

Lalu, troika ASEAN yang terdiri dari ketua periode sebelumnya, ketua saat ini, dan ketua periode selanjutnya merumuskan cara praktis menjembatani Kamboja-Thailand. ”Setelah itu, bisa juga dibentuk misi pencari fakta,” kata Oktaheroe.

Langkah akhir yang sesuai dengan ASEAN Charter adalah aktivasi High Council ASEAN. Ini akan menunjukkan keseriusan ASEAN untuk menyelesaikan masalah internal.

Adapun peneliti BRIN Pandu Prayoga menyatakan dalam konflik antarnegara di wilayah Asia Tenggara, sudah sepatutnya ASEAN mendorong negosiasi. Proses negosiasi antarnegara berkonflik sudah tercantum dalam Treaty of Amity Cooperation (TAC) tahun 1956-1976, dan juga di ASEAN Charter.

”Ada tiga level negosiasi yang bisa dipakai untuk penyelesaian konflik. Pertama level bilateral, kedua level regional, dan ketiga level multilateral,” kata Pandu.

Untuk konflik Kamboja-Thailand, jelas Pandu, sebetulnya merupakan konflik yang berulang-ulang. Ketika konflik berulang, mekanisme yang sama akan diterapkan lagi.

Adapun akar dari konflik kedua negara itu pun jelas, warisan kolonial batas negara antara Thailand dan Kamboja. Kamboja dan Thailand itu sama seperti Malaysia-Indonesia.

”Keduanya sibling, mirip budayanya, bahasanya mirip. Tetapi, persaingan keduanya itu ketat. Jadi, kompleksitas perbatasan ini malah diperumit dengan masyarakatnya yang saling menunjukkan nasionalisme,” jelas Pandu.

Saat 2008 relasi kedua negara memanas, perundingan, negosiasi, kembali dilakukan. Indonesia sebagai Ketua ASEAN mendorong negosiasi dan perundingan. ”Saat itu Menlu Marty Natalegawa sering melakukan shuttle diplomacy untuk memediasi konflik dua negara ini,” jelas Pandu.

Ia melihat, Malaysia sebagai Ketua ASEAN juga mendorong hal yang sama kepada kedua negara. ASEAN seharusnya bisa mendorong kedua negara lebih legowo atas sengketa wilayah itu.

Terpisah, Pengajar Departemen Hubungan Internasional bidang manajemen dan keamanan perbatasan pada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta Fauzan menjelaskan, dalam urusan konflik Thailand-Kamboja, ASEAN memang harus memediasi.

Fauzan yang juga aktif di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini menyatakan, isu perbatasan memang agak berbeda. ”Agak sulit untuk diselesaikan dengan tepat karena mungkin ada banyak alasan. Mungkin alasan kedaulatan yang paling susah,” jelasnya.

Namun, dengan memediasi, maka ASEAN mendorong kedua negara untuk intensif bertemu, membahas isu perbatasan mereka, serta merundingkan bagaimana mencari solusinya. ”Memang itu tidak mudah. Apalagi kadang kalau ada alasan politik dan salah satu negara bersikukuh. Agak susah itu,” jelas Fauzan.

Padahal, Fauzan melihat, pertemuan intensif kedua negara itu punya manfaat lain. Selain merundingkan solusi, juga sambil meredakan ketegangan kedua negara.

Fauzan menambahkan, selain memediasi, ASEAN mesti berperan lebih. Salah satunya menawarkan solusi. ASEAN bisa menawarkan kepada Thailand dan Kamboja, bagaimana kalau wilayah yang disengketakan itu menjadi area bersama. ”Daripada kita sengketakan mari kita mendapatkan keuntungan, misalnya. Kita kelola secara bersama,” kata Fauzan.

Apalagi, kedua negara memiliki budaya yang sama. Hal itu akan mendukung pengelolaan ruang bersama itu. Untuk solusi ini, menurut Fauzan, jelas memerlukan komitmen dari setiap negara yang berkonflik itu.

”Kalau salah satu berkukuh ya tidak bisa. Maka, ASEAN perlu untuk mendorong kedua pihak berkomitmen secara intens untuk melakukan perundingan, mencari solusi secara bersama disitu,” jelasnya.

Selain peran ASEAN, tokoh agama juga bisa berperan dalam meredakan ketegangan kedua negara. Tokoh agama di wilayah itu bisa memberikan masukan kepada dua negara mencari solusi.

”Setidaknya meskipun wilayah tersebut wilayah sengketa, paling tidak tidak ada konflik terbuka misalnya. Karena sekali lagi bahwa masalah perbatasan kadang membutuhkan waktu yang panjang, bisa puluhan tahun untuk menyelesaikan,” pungkas Fauzan. (AFP/AP)