Survei 100 Hari Prabowo-Gibran: Modal Sosial Menteri Bidang Kesejahteraan Sosial

Citra baik menjadi modal sosial bagi jajaran menteri bidang kesejahteraan sosial untuk bekerja lebih optimal memenuhi harapan rakyat.

Citra baik anggota kabinet tersebut terpotret pada hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2025 ini. Dalam Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo-Gibran ada dua menko yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas terkait dengan pelayanan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan nomenklatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Pratikno membawahi delapan kementerian.

Delapan kementerian tersebut ialah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin Muhaimin Iskandar membawahi enam kementerian, meliputi Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Survei Litbang Kompas mencoba menangkap tingkat pengenalan publik terhadap figur-figur yang terpilih menjadi menteri dengan pertanyaan, tahu (sering mendengar atau pernah mendengar) atau tidak tahu informasi tentang figur tersebut.

Hasil survei menunjukkan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan sapaan Cak Imin menjadi menteri yang paling populer di kalangan menteri bidang kesos. Popularitasnya paling tinggi di antara 48 menteri Kabinet Merah Putih. Sebanyak 87,2 persen responden mengaku tahu sosok Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sebanyak 40,8 persen di antaranya mengaku sering mendengar. Tak mengherankan, selain sebagai tokoh politik nasional, Cak Imin dalam Pemilu 2024 lalu maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Anies Baswedan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi menteri berikutnya yang populer di mata publik. Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2011 sampai 2014 ini dikenal 64,7 persen responden. Di urutan ketiga adalah Fadli Zon, politisi Partai Gerindra yang kini didapuk menjadi Menteri Kebudayaan ini dikenal oleh  separuh (49,9 persen) responden.

Hanya saja, pengenalan ke-16 menteri bidang kesos ini tergolong masih rendah. Sepuluh dari 16 menteri dikenal kurang dari 40 persen dan ada enam menteri yang popularitasnya di mata publik di kisaran 20 persen. Mereka, antara lain, adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Wihaji, Arifatul Choiri Fauzi, Abdul Kadir Karding, Yandri Susanto, dan Teuku Riefky Harsya.

Terendah adalah Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sebelum menjadi menteri, Wihaji adalah Bupati Batang, Jawa Tengah (2017-2022). Ia hanya dikenal oleh 23,5 persen responden dalam survei ini.

Meski tingkat pengenalan rendah, kesan atau citra menteri-menteri tersebut rata-rata tinggi di atas 80 persen, bahkan ada 10 menteri yang dinilai memiliki citra positif di atas 90 persen. Mereka yang citranya tinggi itu adalah Nasaruddin Umar, Abdul Mu’ti, Satryo Soemantri Brodjonegoro, Budi Gunadi Sadikin, Saifullah Yusuf, Abdul Kadir Karding, Wihaji, Maman Abdurrahman, Arifatul Choiri Fauzi, dan Teuku Riefky Harsya.

Penilaian kesan atau citra menteri yang tinggi tersebut tertuju pada menteri-menteri yang mengurusi persoalan yang menyentuh langsung keseharian masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, agama, UMKM, kependudukan, serta masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Arifatul Choiri Fauzi, menteri yang mengurusi masalah perempuan dan anak, mendapat penilaian citra paling positif hingga 96,7 persen. Sementara Fadli Zon, meski banyak dikenal, citranya sebagai Menteri Kebudayaan mendapat penilaian paling rendah, hanya di angka 79 persen.

Dalam tiga bulan awal pemerintahan, sejumlah program kerja di bidang kesejahteraan sosial telah dilakukan para menteri dan jajaran kementerian. Selain sudah menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis, para anggota kabinet juga telah merancang implementasi pemeriksaan kesehatan gratis; program pembangunan dan renovasi sekolahan; melanjutkan program kesejahteraan sosial untuk menekan kemiskinan;  melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT); serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik.

Secara umum, publik juga mengapresiasi program-program quick wins, terutama dalam aspek kesehatan dan pendidikan yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Tingginya citra menteri-menteri ini juga selaras dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial yang meningkat. Kepuasan yang tinggi terlihat pada indikator peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang mencapai  sekitar 82 persen.

Di samping tingkat kepuasan, survei juga menanyakan tingkat keyakinan publik akan berjalannya program-program pemerintahan Prabowo-Gibran. Terkait dengan program-program bagi kesejahteraan sosial, terpotret publik mempunyai keyakinan tinggi bahwa pemerintah dapat menjalankan program-program tersebut.

Sepuluh dari 13 program bidang kesos mendapat dukungan publik dengan tingkat keyakinan di atas 80 persen, beberapa bahkan hingga lebih dari 90 persen. Hal tersebut mencerminkan harapan tinggi dari publik akan terciptanya kesejahteraan yang lebih baik.

Selain harapan, keyakinan tersebut juga menjadi tantangan bagi menteri-menteri terkait dapat mewujudkannya setelah dalam masa tiga bulan sudah mendapat kesan sangat positif. Penilaian positif tersebut bisa menjadi modal dan landasan untuk lebih optimal meningkatkan kinerja.

Terlebih, dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna pertama, 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo meminta menteri-menteri untuk lebih berani, lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Pemecahan dua kementerian koordinator yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran juga diharapkan akan mempercepat tujuan pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. (LITBANG KOMPAS)